Ridwan Syah: Sudah Banyak Ditangani, Cuma Bertahap, untuk Permanen telah Diusulkan ke Pusat
–
APAKAH Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menunggu dulu korban terus berjatuhan, tumbal lebih banyak lagi, baru serius dan maksimal menangani serta memperbaiki sejumlah ruas jalan maupun jembatan provinsi yang rusak parah di Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu?
Keluhan dan pertanyaan semacam itu sering terdengar dari warga Kilo. Suara yang sama juga acapkali dari warga luar Kilo yang melewati jalan dari Simpang Kore (Sanggar, Kabupaten Bima) menuju Kiwu (Kilo, Kabupaten Dompu) tersebut.
Fakta yang tersaji di lapangan cukup memilukan memang. Kerusakan ruas jalan dan jembatan Simpang Kore-Kiwu, sampai saat ini masih banyak yang belum tersentuh perbaikan.
Bahkan ada yang hampir 10 tahun hancur, namun tak kunjung diperbaiki. Di antaranya, dua jembatan di Dusun Enca, Desa Kramat.
Salah satu dari dua jembatan itu terputus sekitar tahun 2014. Sedangkan satu lagi, rusak setahun kemudian (2015).
Demikian ruas-ruas jalan. Kondisinya tak kalah parahnya. Bahkan di beberapa titik pinggir pantai kondisinya lebih parah dari beberapa tahun lalu, karena terus terkena abrasi.
Memang ada yang sudah ditangani atau diperbaiki oleh pemerintah. Namun, akibat abrasi akhir tahun 2022 lalu, sebagian rusak lagi.
Demikian pula jalan di dekat objek wisata Toro Matompo. Kondisi terkini, jalan di sana mengalami bolong-bolong.
Jalan di Depan SMAN 2 Kilo, Dusun Matompo, Desa Mbuju pun acapkali dikeluhkan.
Salah satu titik kerusakan di Dusun Mbuju, Desa Mbuju, kondisinya sangat kritis. Lokasi itu, menurut warga setempat, pernah dikunjungi pejabat Pemprov dan beberapa anggota DPRD NTB. Kunjungan itu sempat diabadikan warga.
Informasi yang dihimpun media ini dari sejumlah warga, kerusakan jalan dan jembatan di Kilo yang begitu parah sering mengakibatkan kecelakaan.
Jika kondisi tersebut terus dibiarkan dan tidak segera ditangani (diperbaiki), dikhawatirkan akan menambah deretan jumlah korban Lakalantas.
–
Tetap Akan Diperbaiki
Bagaimana tanggapan Pemprov NTB?
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB H. Ridwan Syah mengakui, bahwa ruas Jalan Simpang Kore-Kiwu merupakan jalan provinsi. Karena itu, menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi.
Namun pria yang akrab disapa Dae Iwan itu membantah, jika Pemprov NTB dianggap abai dan tidak memperhatikan fasilitas, sarana dan prasarana yang paling dibutuhkan warga itu. “Kita sudah melakukan penanganan, kok,” katanya pada Lakeynews.com melalui telepon genggamnya, Sabtu (29/4).
Pihaknya sudah mengusulkan ke pemerintah pusat untuk menangani permanen ruas-ruas jalan dan jembatan di Kilo pada tahun 2023 ini melalui dana DAK (dana alokasi khusus).
“Tetapi kita maklumi, ternyata dana dari pusat terbatas. Maka, penanganannya dilakukan secara sporadis oleh pemerintah provinsi untuk memastikan tidak ada lalulintas yang terputus,” ujar Dae Iwan.
Pemasangan gorong-gorongnya, ada empat atau lima unit (titik) yang diperbaiki pada 2022 lalu. Tahun 2023-pun dilanjutkan lagi perbaikan gorong-gorong dan beberapa lokasi. “Alhamdulillah, sekarang tidak ada yang terputus,” sambungnya.
Meski demikian, untuk penanganan permanen ruas jalan itu sudah diusulkan lagi dalam Inpres jalan daerah tahun 2023. “Saat ini tengah dibahas di Kementerian PUPR. Mudah-udahan disetujui,” paparnya.
Menurut Dae Iwan, ada lima ruas jalan yang menjadi prioritas pemerintah provinsi untuk ditangani permanen. “Termasuk ruas Kilo-Kiwu itu dan ruas jalan di Kecamatan Langgudu (Bima),” tambahnya.
Lebih jauh dijelaskan, pada tahun 2023 ini juga, Pemprov NTB menyiapkan (mengalokasikan) anggaran kurang lebih Rp. 2 miliar. Dana itu untuk gorong-gorong yang putus, tergerus abrasi yang di pinggir laut.
“Ya, untuk tambal-tambal dulu. Pemeliharaanlah sifatnya. Bukan untuk aspal ulang, karena dananya tidak cukup,” tandas sosok digadang-gadang akan maju pada Pilkada 2024 sebagai bakal calon Bupati Dompu itu.
“Aspal ulang dan menangani semua itu belum mungkin, karena harus peningkatan dan butuh dana puluhan miliar,” sebut putra mantan Bupati Dompu H.M. Yakub MT tersebut.
Dae Iwan mengakui, Pemprov NTB sudah menerima surat dari Wakil Bupati Dompu H. Syahrul Parsan. “Kita respons. Cuma, semuanya butuh proses. Tidak mungkin ditangani serentak atau sekaligus, tapi bertahap,” cetusnya.
Jadi, garis besarnya pemerintah provinsi tahun ini fokus menanganinya melalui proses pemeliharaan pada gorong-gorong, abrasi dan menambal beberapa lokasi aspal yang memang sudah rusak.
Jadi, anggapan bahwa pemerintah provinsi kurang serius menangani jalan di Kilo dan seolah menunggu banyak korban lakalantas terus berjatuhan?
“Nggak begitu jugalah. Tetap kita perbaiki. Cuma dilakukan secara bertahap. Tidak mungkin dilakukan serentak,” tuturnya seraya mengakui dan memaklumi, masyarakat sekarang cukup lagi kritis mengawal pemerintahan. (sarwon al khan)