BPD dan Pemdes Karamabura Gelar Musdes, Rudi Purtomo: Desa Lain Kapan?
DOMPU – Pemkab Dompu melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) kini serius menangani Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Langkah yang dilakukan DPMPD dibawa kendali Agus Salim (Kadis) dibantu Rudi Purtomo (Sekdis) pada awal-awal menjabat dan di awal 2023 ini, mengevaluasi kinerja dan perkembangan BUMDes.
Diketahui, Agus Salim, Rudi Purtomo dan beberapa pejabat, baru saja menjabat di DPMPD. Mereka ditempatkan di sana lewat mutasi belum lama ini.
Catatan Lakeynews.com BUMDes adalah salah satu unsur PASAKA DESA. Sedangkan PASAKA DESA merupakan bagian dari program prioritas pemerintahan Bupati H. “Aby” Kader Jaelani dan Wakil Bupati H. Syahrul Parsan (AKJ-Syah).
Hal tersebut tertuang dalam visi-misi dan menjadi bagian dari sederet janji politik AKJ-Syah pada masa kampanye lalu.
Sebagai bentuk keseriusan dalam menangani BUMDes, beberapa waktu, Kepala DPMPD Agus Salim melayangkan “Surat Cinta” kepada beberapa pihak terkait di tingkat desa.
Surat bernomor: 412.2/32/DPMPD/2023, tanggal 7 Februari 2023 itu ditujukan kepada para Ketua BPD, Kepala Desa sebagai Penasihat BUMDes, Pengawas BUMDes, dan Pelaksana Operasional (Direktur BUMDes) se-Kabupaten Dompu.
Surat tersebut ditembuskan kepada Bupati Dompu sebagai laporan, kepala DPMPD-Dukcapil Provinsi NTB, Inspektur Inspektorat Kabupaten Dompu, Camat se-Kabupaten Dompu, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TA-PMD), para Pendamping Desa (PD) di tiap kecamatan dan Pendamping Lokal Desa (PLD) di masing-masing desa.
Apa saja isi “Surat Cinta” DPMPD tersebut? Selengkapnya, lihat di bawah ini;
Kepala DPMPD Kabupaten Dompu Agus Salim belum dapat dikonfirmasi terkait surat tersebut. Namun, Sekretaris DPMPD Rudi Purtomo menegaskan, lembaganya tidak main-main menangani BUMDes.
“Insha Allah, kami menyadari, bahwa kami dikirim Tuhan melalui Bupati dan Wakil Bupati Dompu untuk membantu “wong cilik”,” kata Mas Poer, sapaan akrab Rudi Purtomo, beberapa hari lalu.
Sebagai wujud kasih sayang pada rakyat itulah, DPMPD melayangkan “Surat Cinta” kepada para pihak terkait di desa, seperti yang tertulis di atas.
Terkait surat itu, Mas Poer berharap dibalas dengan kasih yang tulus. Tujuannya, agar (salah satu) PASAKA DESA yang bernama BUMDes itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
“Jangan biarkan rasa cinta ini berubah menjadi benci. Musdes itu pasti dan harus dilaksanakan sesuai amanat PP 11 Tahun 2021,” tegasnya.
“Jika ada kendala dalam pengelolaan maupun pelaporan, jangan sungkan-sungkan ke kantor kami (DPMPD Kabupaten Dompu, red),” saran Mas Poer menambahkan.
BPD dan Pemdes Karamabura Gelar Musdes
“Surat Cinta” tersebut rupanya mendapat respons positif yang luar biasa. Progresnya cukup signifikan.
Bahkan, hari ini (Rabu, 22/2), BPD dan Pemdes Karamabura, Kecamatan Dompu melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes) Pertanggungjawaban BUMDes.
“Kami dari DPMPD Kabupaten Dompu mengapresiasi langkah BPD dan Pemdes Karamabura yang hari ini melaksanakan Musdes Pertanggungjawaban BUMDes,” ujar Mas Poer usai menghadiri Musdes tersebut.
Tinggal pihaknya menunggu langkah yang sama dilakukan Pemdes-pemdes lain.
“Yang (desa) lain kapan? Musdes Pertanggungjawaban BUMDes itu wajib dilaksanakan. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, itu amanat PP 11/2021. Bukan bikinan-bikinan kami,” tegasnya. (tim/adv)