DOMPU – Kalangan eksekutif dan legislatif di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dibuat gerah oleh adanya penilaian minor terkait hubungan kedua lembaga tersebut yang terkesan begitu mesra.
“Mesra tidak mengurangi kritisnya DPRD terhadap pemerintah daerah,” tegas Sekdakab Dompu Gatot Gunawan P. Putra dalam WAG Lakeynews.com, Kamis (27/10) pagi.
Pernyataan Sekda tersebut menanggapi berita dengan narasumber anggota DPRD NTB yang dimuat media online.
Salah satu poin sorotan dalam pemberitaan itu, sebagaimana dikutip dari koranlensapos.com, hubungan kemitraan antara eksekutif dan legislatif Dompu terlalu mesra. Hal itu berdampak pada tidak maksimalnya fungsi pengawasan oleh DPRD terhadap program pembangunan di daerah ini.
Menurut Sekda, tidak berkurangnya kritikan legislatif terhadap eksekutif karena hampir setiap fraksi secara berkala melakukan rapat evaluasi kinerja OPD mitranya.
Selain itu, tampak juga dari sejumlah kegiatan RDP/RDPU (Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar Pendapat Umum). Rapat-rapat menyikapi permasalahan, baik yang berkembang di masyarakat maupun di pemerintahan.
“Mungkin DPRD Dompu yang paling banyak melakukan RDP/RDPU dibanding kabupaten/kota lain atau provinsi. Ini indikator sederhananya,” papar Sekda.
“Tapi mungkin kinerja legislatif Dompu perlu digenjot lagi ke depan. Termasuk bagaimana melahirkan lebih banyak lagi Perda inisiatif dari dewan, supaya lebih terlihat lagi kinerja dan hasil pekerjaan. Sebab, hingga tisu dan tusuk gigipun wakil rakyat sudah dibayar oleh negara/rakyat,” pancing Admin grup.
Terhadap hal ini, Anggota DPRD Dompu yang juga Ketua Badan Legislasi Syarifudin memberikan tanggapan. Dia mengaku, sejauh ini pihaknya sebagai anggota DPRD tidak sedikitpun mengabaikan peran dan kedudukannya sebagai anggota dan pimpinan DPRD.
“Jika kami menemukan ada yang kurang sesuai dengan apa yang sudah disepakati oleh pihak legislatif dan eksekutif, kami tetap mengawasi dan mengevaluasi kinerja pihak pemerintah,” tegas Om Fedon, sapaan politisi Gerindra yang juga warga WAG Lakeynews.com itu.
Terkait auto kritik dari orang perorang, kritikan dari kelompok sosial, NGO, pemerhati daerah atau elemen lainnya, Fedon menganggap itu sebagai hal biasa. “Mungkin, bisa jadi mereka belum meneropong seutuhnya tentang apa saja yang kami sudah lakukan,” ujarnya.
“Semoga daerah ini semakin baik dengan tumbuhnya daya kritis dari setiap komponen,” sambung koordinator Presidium Majelis Daerah KAHMI Kabupaten Dompu ini. (tim)