Penulis, Taufan Rahmadi, Indonesia Tourism Strategic, dan sebagai Anggota Tim Akselerasi dan Monitoring Evaluasi Pengembangan KEK Pariwisata Kemenparekraf RI. (ist/lakeynews.com)

Oleh: Taufan Rahmadi *)

KEBERHASILAN pembangunan pariwisata ditandai dengan hadirnya terobosan-terobosan kebijakan yang tidak saja mendorong kebangkitan pariwisata di daerah tersebut, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang berujung pada kesejahteraan masyarakat di sekelilingnya.

Lewat tulisan ini, saya mencoba sedikit mengulas tentang apa yang menjadi janji serta implementasi pembangunan sektor pariwisata di era Pemerintahan Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah, selama mereka empat tahun menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB).

Masih segar dalam ingatan saya lima program strategis NTB Gemilang mereka yang termaktub dalam visi misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Lima program strategis itu adalah pariwisata andalan, industrialisasi, pengembangan daya saing SDM, NTB ramah investasi, pengembangan konektivitas dan aksesibilitas wilayah serta NTB bersih dan berkelanjutan.

Di sektor pariwisata andalan, ada 6 program yang dijanjikan. Yakni, pengembangan pariwisata pulau-pulau kecil (gili), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, pengembangan Rinjani Unesco Global Geopark, pengembangan Tambora Geopark Nasional, pengembangan wisata halal kelas dunia, dan penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan community based tourism (pembentukan 99 desa wisata).

Tantangan

Tentu tidak mudah merealisasikan janji-janji tersebut, apalagi pada Agustus 2018 NTB dihantam gempa dahsyat yang meluluhlantakkan sektor perekonomian masyarakatnya. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebut, total kerugian bencana gempa Lombok mencapai Rp. 12,15 triliun. Angka itu mencakup kerusakan bangunan sebesar Rp. 10,15 triliun dan kerugian ekonomi sebesar Rp. 2 triliun.

Sektor pariwisata NTB yang baru saja bangkit pasca gempa bumi, kemudian diterjang pandemi Covid-19 dengan ditemukannya kasus positif pertama di NTB (24/03/2020). Berdasarkan catatan Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, sedikitnya 15.000 pekerja sektor pariwisata terdampak pandemi Covid-19.

Dengan rincian 6.150 di bidang hotel, 2.421 di bidang Pokdarwis, 1.383 di bidang travel/guide, 636 porter, homestay sebanyak 213, kemudian 2.241 bidang Ekraf/IKM, 363 Sanggar Seni, 229 Lapak Kuliner, 531 Boatman dan 833 petugas kebersihan, tiket dan pedagang asongan.

Pemulihan

Saya melihat, pariwisata NTB perlahan-lahan kembali pulih jelang akhir tahun 2020. Saat itu, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah meminta seluruh pelaku pariwisata untuk mempersiapkan diri menyambut tamu yang akan berlibur ke NTB, lantaran menurut prediksinya akan banyak wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam NTB di momentum liburan akhir tahun.

Seiring aroma pemulihan itu, saya juga mulai mencium realisasi janji-janji Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah di sektor pariwisata NTB. Melalui program 99 desa wisata, mereka menargetkan dapat mengembangkan 25 desa wisata pada tahun 2019, sebanyak 20 desa wisata pada 2020, lalu 20 desa wisata tahun 2021. Kemudian di tahun 2022 sebanyak 20 desa wisata yang akan dikembangkan serta 14 desa wisata ditargetkan pada tahun 2023.

Harus saya akui, program 99 desa wisata membuahkan hasil. Sebagai bukti, berbagai penghargaan dan kejuaraan diraih oleh desa-desa wisata di NTB. Dari 25 Desa Wisata prioritas pengembangan Pemprov NTB tahun 2019 lalu, sejumlah desa yang tak henti-hentinya diganjar penghargaan dari pemerintah pusat.

Diantaranya, Desa Wisata Hijau Bilebante Kabupaten Lombok Tengah yang terpilih juara dua kategori alam dalam kompetisi BCA Desa Wisata Award 2021, menjadi desa percontohan (pilot) yang mendapat Sertifikasi Desa Wisata (Serti Dewi) tahun 2020 serta berbagai penghargaan lainnya.

Selanjutnya, di Lombok Timur ada desa wisata Kembang Kuning yang berhasil menyabet juara pertama Lomba Desa Wisata Nusantara Tahun 2019 yang diadakan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal RI serta Penganugerahan Certificate CHSE (Cleanliness Healthy Safety Environment).

Kemudian, desa wisata Sesaot Kabupaten Lombok Barat yang mendapat anugerah penghargaan Indonesia Sustainable Tourism Award 2019 di bidang lingkungan dari Kemenparekraf. Juga Penghargaan dan Sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan Tahun 2021 bersama dengan Desa Bilebante Lombok Tengah dan Desa Wisata Kembang Kuning Lombok Timur dari Kemenparekraf RI.

Tak ketinggalan Desa Wisata Tetebatu berhasil terpilih untuk mewakili Indonesia di ajang Best Tourism Award yang diselenggarakan UNWTO. Lomba Desa Wisata berkelas internasional ini, memberikan kebanggaan tersendiri untuk bangsa Indonesia, khususnya masyarakat NTB sekaligus sebagai salah satu upaya mempromosikan pariwisata Indonesia di tingkat global.

Event Internasional

Saya juga mengamati upaya Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalilah dalam menyehatkan kembali sektor pariwisata melalui event internasional.

Dalam hal ini, melalui percepatan pembangunan Sirkuit Mandalika dengan dukungan pemerintah pusat, NTB sukses sebagai tuan rumah World Superbike (WSBK) 2021 dan MotoGP 2022. Saya menilai, event tersebut merupakan booster bagi Pariwisata NTB sehingga kembali bergeliat dengan angka kunjungan wisata yang meroket.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Jumat (15/10/2021) potensi ekonomi dari perhelatan WSBK di Sirkuit Mandalika, Lombok, NTB bisa mencapai Rp. 500 miliar dari satu kali perhelatan.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan pada Jumat (09/09/2022) mengatakan, gelaran MotoGP Mandalika pada Februari 2022 lalu menyumbang Rp. 600 miliar pada ekonomi lokal di kawasan tersebut.

Bahkan, Seri Kejuaraan Dunia Motocross (MXGP) Samota-Sumbawa yang bergulir pada 25-26 Juni lalu, memberikan kesan baik di mata internasional, sehingga mendapat penghargaan untuk kategori MXGP Best Media Opportunity dalam MXGP Awards 2022 di Turki, Minggu (04/09/2022).

Adapun MXGP menghasilkan peredaran uang daerah NTB hingga Rp. 154,03 miliar dengan dampak peredaran domestik paling besar pada lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yang mencapai Rp. 34,99 miliar.

Rekomendasi

Meski saya melihat banyak kemajuan dalam upaya pemulihan sektor pariwisata di NTB, ada beberapa catatan sebagai bahan pertimbangan untuk segera dilakukan perbaikan agar sektor pariwisata di provinsi ini menjadi lebih baik lagi seiring dengan 4 tahun kepemimpinan Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalilah.

Misalnya, fasilitas transportasi umum dari satu destinasi ke destinasi lainnya atau menuju tempat istirahat yang masih terbatas. Perlu dilakukan peningkatan pembinaan kepada masyarakat lokal dalam bersikap dan melayani wisatawan secara santun dan benar. Selain itu, perlunya tindakan tegas terhadap perilaku aji mumpung oleh oknum-oknum tertentu yang menggetok wisatawan dengan harga tak wajar yang kadang masih terjadi.

Selain itu, empat rekomendasi berikut juga perlu dipertimbangkan agar sektor pariwisata NTB menjadi lebih baik lagi:

  1. Kebijakan sektor pariwisata di NTB harus bersifat simbiosis mutualisme. Artinya harus saling menguntungkan stakeholder yang terlibat di dalamnya, yakni masyarakat setempat, pemerintah, dan swasta.
  2. Industri pariwisata di NTB diharapkan mampu menghadirkan suasana kompetisi yang sehat antar pelakunya terlebih masyarakat dapat berpartisipasi secara kreatif untuk membesarkan usaha yang mereka miliki di destinasi pariwisata.
  3. Pentingnya untuk segera dibentuk kelembagaan pariwisata yang lebih kuat seperti badan otorita pariwisata di destinasi-destinasi pariwisata di NTB yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan.
  4. Terkait pengembangan pariwisata halal di NTB yang masuk dalam salah satu dari 6 program yang dijanjikan Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalilah, menurut saya, salah satu hal yang perlu dijadikan catatan adalah pentingnya peningkatan kualitas pengembangan pariwisata halal NTB.

Caranya; pertama, melalui penguatan sosialisasi terkait pariwisata halal. Kedua, peningkatan kualitas Sumber Daya manusia (SDM). Ketiga, memperbanyak travel pattern yang mendukung perjalanan paket-paket wisata halal dan tentunya yang terakhir adalah berbicara tentang branding wisata halal yang penting untuk lebih diperkuat lagi.

Akhirnya, kita bisa menarik kesimpulan, bahwa di-empat tahun kepemimpinan Zul-Rohmi, pariwisata NTB telah berhasil bangkit dari dua cobaan besar, gempa bumi dan pandemi Covid-19. Saat ini, kita juga telah merasakan dampak dari terobosan-terobosan dan kolaborasi kebijakan pariwisata yang hadir di NTB. Sehingga, perbaikan perekonomian sudah mulai dirasakan baik oleh pelaku industri pariwisata maupun masyarakat luas.

Sebentar lagi perhelatan WSBK akan berlangsung. Kita dihadapkan pada satu tantangan untuk menjadi tuan rumah yang baik. Saya yakin dengan kebersamaan, kita bisa melaksanakannya. Sebab, Pariwisata yang hebat, diawali dengan kerjasama yang kuat. (*)

*) Penulis adalah Indonesia Tourism Strategic, Anggota Tim Akselerasi dan Monitoring Evaluasi Pengembangan KEK Pariwisata Kemenparekraf RI.