MATARAM, Lakeynews.com – Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc, meminta Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI untuk merivisi Harga Acuan Pembelian (HAP) atau Harga Pembelian Pemerintah (HPP) jagung di tingkat petani.
“Kita telah meminta revisi HPP yang sebelumnya Rp 3.150 per kilogram (berdasarkan Permendag Nomor 7 Tahun 2020) menjadi Rp. 4.400,” kata Bang Zul, sapaan Gubernur NTB, Senin (11/7).
Permintaan Gubernur NTB tersebut tertuang dalam surat Nomor: 521/230/SEK-DKP, tanggal 8 Juli 2022.
Angka Rp. 4.400 itu, lanjutnya, berdasarkan kajian dan analisa berbagai pihak seperti Dinas Pertanian dan Perkebunan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perdagangan, BPTP, Akademis/Praktisi dan Bulog NTB.
“Itu juga termasuk hasil Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan Pempriv NTB dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait,” ujarnya.
Bang Zul menilai, biaya produksi petani cukup tinggi. Sehingga HPP Rp. 3.150 sudah tidak relevan. Jika HPP dinaikan pada angka Rp. 4.400 karena adanya kenaikan komponen biaya produksi jagung. “Baik pada biaya jasa maupun biaya kebutuhan lainnya, seperti obat-obatan dan pupuk,” tegasnya.
Selain melalui surat, Bang Zul juga akan melakukan pendekatan dan lobi langsung kepada kepala Bapanas agar permintaan revisi HPP komoditi jagung tersebut dapat disetujui dalam waktu dekat.
Bang Zul optimis Bapanas akan mengatensi hal tersebut. Meski kemungkinan terjadi perubahan persetujuan di angka, mengingat revisi tersebut juga harus mempertimbangkan aspek lainnya.
Lebih jauh, Bang Zul mengaku, telah mengusulkan subsisdi/fasilitasi biaya angkutan jagung dari lokasi sawah ke Jalan Raya/Gudang. Saat ini tengah didata oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB dengan berkoordinasi dengan dinas terkait di kabupaten/kota,” imbuh Bang Zul.
Bukan itu saja, Pemprov NTB juga terus mendorong pihak pengusaha, baik BUMN (Bulog) maupun swasta untuk melakukan pengambilan secara langsung, Bisnis to Bisnis (B2B). Sasarannya, menyerap jagung di Provinsi NTB (yang berdasarkan data) saat ini masih ada sekitar 300.000 ton.
Pempov akan terus mendorong Bulog dan perusahaan Pakan Ternak dari berbagai daerah untuk menyerap jagung NTB. Hal itu untuk meningkatkan permintaan jagung. Sehingga, dengan banyaknya pembeli, diharapkan harga jagung akan dapat stabil,” terang Doktor Ekonomi Industri ini.
Sementara untuk opsi ekspor jagung, Bang Zul masih terus berkoordinasi dengan pihak terkait. Mengingat adanya larangan dari Pemerintah Pusat untuk ekspor, dalam rangka menjaga kepastian ketersediaan pangan nasional.
Jika pendataan realtime selesai dan jagung NTB over stock untuk kebutuhan nasional, itu akan menjadi dasar Pemprov mengusulkan ke Pemerintah Pusat untuk membuka opsi ekspor.
“Kami akan melakukan berbagai upaya agar harga jagung di NTB stabil. Doakan agar semua dimudahkan, ya,” pinta Bang Zul. (tim)