Baru Setahun, Husni Mampu Dongkrak Dompu dari 10 ke Urutan Empat NTB
Kabupaten Dompu dalam hal penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selalu terpuruk. Bahkan, dari tahun ke tahun hanya bertengger di posisi 10 atau 9 dari 10 kabupaten/kota se-Provinsi NTB. Tetapi pada tahun 2020, posisi penerimaan PKB Bumi Nggahi Rawi Pahu berhasil diperbaiki. Bahkan, langsung melonjak ke urutan empat.
Peringkat penerimaan PKB Kabupaten Dompu ini terdongkrak setelah Unit Pelaksana Teknis Badan Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPTB-UPPD) Dompu Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Provinsi NTB dikepalai Muhammad Husni, S.Sos, M.Si.
Meski demikian, Husni tidak menganggap atau merasa bahwa itu hasil jeripayanya sendiri. Dia mengakui banyak pihak yang terlibat, berperan dan mendukungnya.
“Itu berkat kerja sama Bappenda provinsi dengan Bappenda kabupaten beserta berbagai mitra kami. Termasuk dukungan dari teman-teman media. Karena itu, kami ucapkan terima kasih kepada semuanya,” kata Husni pada Lakeynews.com, di ruang kerjanya, Selasa (18/5).
Baca juga:
Menurut dia, sebetulnya Dompu bisa merebut posisi ketiga. Namun karena waktu itu terjadi demo besar-besaran sekitar 10 hari terkait Pilkada Dompu, Samsat (UPTB-UPPD) Dompu kehilangan pemasukan sekitar Rp. 250 juta.
Diketahui, Kantor Bawaslu Dompu yang kerap menjadi sasaran demo massa kala itu, berada satu jalur dan terletak di sebelah timur kantor Samsat. Ketika terjadi demo, jalur itu ditutup. Gerbang Samsat juga sempat ditutup berhari-hari.
“Sebelumnya, kita bertahan ke nomor urut tiga. Tapi karena demo besar-besaran sekitar 10 hari, kami kehilangan pemasukan sekitar Rp. 250 juta. Sehingga, kami pun melorot ke urutan keempat,” beber Husni.
Kendati demikian, Husni sangat bersyukur dan mengucapkan Alhamdulillah, karena Dompu berhasil naik enam tingkat dari posisi sebelumnya dan menempati urutan keempat.
Bagaimana rencana Samsat Dompu kedepan?
Banyak hal yang akan dilakukan Husni dan jajarannya. Salah satunya, kecamatan-kecamatan yang selama ini belum maksimal dijangkau akan didatangi. “Kami akan datangi kecamatan-kecamatan yang belum intens atau belum maksimal dilayani,” urainya.
Saat ini, pihaknya melakukan pelayanan dengan menggunakan skala prioritas. Samsat Dompu telah melakukan pemetaan objek PKB per kecamatan.
Terkait pemetaan tersebut, secara global Husni menjelaskan, potensi terbesar berada di Kecamatan Dompu, dengan objek 18 ribu lebih kendaraan. Menyusul Kecamatan Woja, dengan 11 ribu lebih kendaraan.
Kemudian berturut-turut Kecamatan Manggelewa, Pekat, Kempo, baru kecamatan lainnya. Termasuk Kecamatan Hu’u tetap didatangi. “Kita lakukan pelayanan dengan menerapkan skala prioritas,” tandasnya.
Rekrut Tenaga Pendamping, Kerja Sama dengan Kabupaten
Disamping itu, Bappenda provinsi melalui Samsat Dompu bekerja sama dengan Bappenda kabupaten. Ini dalam hal perekrutan tenaga pendamping. Sumber daya manusia ini difungsikan untuk membantu Samsat.
Apa saja tugas dan fungsi tenaga pendamping itu?
“Tugas mereka, menyampaikan surat teguran pajak kepada masyarakat. Kepada wajib pajak yang menunggak PKB,” jawab Husni.
Sehingga, lanjut mantan kepala UPTB-UPPD (Samsat) Sumbawa ini, Bappenda kabupaten membantu Bappenda provinsi dalam menyiapkan tenaga pendamping itu sebanyak (sejumlah) desa dan kelurahan di Dompu.
Lebih jauh dipaparkan Husni, peran tenaga pendamping yang disiapkan Bappenda kabupaten ini dihitung sebagai tambahan kontribusi kabupaten ke provinsi. Sehingga menambah nilai pembagian hasil kepada Kabupaten Dompu kedepan.
Husni yakin, dengan memerankan tenaga pendamping, seluruh lapisan masyarakat akan mampu dijangkau. Sebab, mereka lebih tahu tentang seluk-beluk, alamat dan lainnya di desa/kelurahan mereka.
“Ibarat sebuah rumah, yang lebih tahu tentang rumah itu tentang pemilik rumah. Itulah makanya kami kerja sama dengan kabupaten, walaupun wilayah kabupaten ini juga milik provinsi,” ujarnya dengan kelakar. (tim)