Kabid Dikdas Dikpora Dompu, Zainal Afrodi S.Pd, MM (kaos abu-abu), saat bersilaturahmi dengan DPC Perkumpulan MOI Kabupaten Dompu di Sekretariat MOI, beberapa hari lalu. (ist/lakeynews.com)

Wali Murid dan Dinas Dikpora Harapkan Rekomendasi Satgas Covid-19

PENERAPAN Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19 di Kabupaten Dompu terkesan ambigu, bahkan seolah ambivalen.

Betapa tidak! Aktivitas yang cenderung hura-hura dan hiburan seolah dibiarkan bebas. Meskipun nyata-nyata tanpa mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19.

Misalnya, kegiatan resepsi pernikahan dan kegiatan lain (non pemerintah) yang melibatkan massa.

Di tempat acara-acara tersebut, nyaris tidak ditemukan tempat cuci tangan (air dan sabun) yang disiapkan panitia. Hanya segelintir orang yang dijumpai memakai masker.

Tidak ada pengaturan jarak (jaga jarak). Antara undangan yang satu dengan lainnya, duduk dalam jarak cukup dekat di kursi yang disiapkan.

Jika dicermati, hampir tidak jauh berbeda dengan kondisi normal. Yakni saat kondisi sebelum dilanda pandemi Covid-19.

Lebih parah lagi, ketika sesi pemberian doa restu dan ucapan selamat kepada pasangan pengantin. Para undangan (hadirin) harus berdesak-desakan. Mereka masih memberikan ucapan selamat dan doa restu dengan bersalaman.

Dalam kegiatan kampanye Paslon Bupati/Wabup juga dijumpai peserta gawe politik itu yang kadang tidak mengenakan masker.

Terhadap berbagai kegiatan tersebut, belum ada yang terdengar dihentikan atau dibubarkan karena dianggap melanggar Prokes Covid-19.

Di pasar-pasar pun kerap ditemukan, penjual/pedagang maupun pengunjung yang tidak memakai masker. Lagi-lagi belum begitu disanksi.

Kondisi sebaliknya, justru dijumpai di lembaga pendidikan. Seperti di beberapa SD dan SMP yang tengah menjalani simulasi atau ujicoba Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) secara tatap muka.

Pantauan Lakeynews.com, sekolah-sekolah itu konsisten dan tegas menjalankan Prokes Covid-19. Orang tua/wali murid yang mengantar dan menjemput anaknya, diwajibkan mengikuti Prokes.

“Maaf, tolong pakai masker,” kata beberapa guru di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Imam Bukhari pada salah satu wali murid yang hendak menjemput anaknya.

Memang, pihak sekolah baru akan melayani ketika para orang tua/wali murid mengikuti Prokes. Pelayanan dimaksud, salah satunya, memanggil nama siswa-siswi (di dalam kelas) yang hendak dijemput dengan menggunakan pengeras suara.

Di sekolah-sekolah yang sedang simulasi, melakukan KBM tatap muka tiga kali dalam seminggu.

Sementara mayoritas SD dan SMP di Kabupaten Dompu belum melaksanakan KBM tatap muka, walaupun sekadar simulasi.

Menurut beberapa orang tua siswa, KBM tatap muka jauh lebih penting dan bermanfaat karena menyangkut pendidikan bagi generasi penerus bangsa.

“Kenyataannya, KBM tatap muka begitu ribet urusannya. Seolah-olah dipersulit di masa pandemi ini,” keluh sejumlah orang tua siswa yang ditemui media ini.

Sementara kegiatan yang sifatnya hura-hura dan hiburan saja, lanjutnya, tidak diperketat. Seperti resepsi pernikahan dan lainnya, malah dibiarkan begitu saja. Tidak diberlakukan protokol kesehatan.

“Kami mohon kepada pemerintah agar segera membuka dan memberlakukan KBM tatap muka bagi semua sekolah,” desaknya orang tua siswa lainnya.

Bagai gaung bersambut. Keinginan para orang tua siswa tersebut seirama dengan harapan pihak Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Dompu.

Kabid Dikdas Dinas Dikpora Dompu Zainal Afrodi, S.Pd, MM, mengatakan, walaupun dalam pandemi Covid-19, KBM tatap muka di sekolah mestinya tetap dilaksanakan.

“Tentu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Seperti menyediakan tempat cuci tangan, menyediakan (memakai) masker dan mengatur jarak duduk para siswa,” kata Zainal Afrodi.

Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Dae Ferry itu saat bersilaturahmi dengan sejumlah pengurus DPC Perkumpulan Media Online Indonesia (MOI) Kabupaten Dompu, di Sekretariat MOI, Desa O’o, Kecamatan Dompu, beberapa hari lalu.

Diakui Dae Ferry, KBM tatap muka di SD dan SMP masih terkendala pandemi Covid-19. Sehingga, belum bisa sepenuhnya dilaksanakan.

“Kami baru melaksanakan simulasi KBM tatap muka di beberapa SD dan SMP,” jelasnya.

KBM tatap muka, lanjutnya, penting agar para siswa tetap mendapatkan haknya. Selain itu, meminimalisir terjadinya degradasi, kemerosotan, penurunan dan sebagainya tentang mutu dan moral peserta didik pada masa yang akan datang.

“Ini juga alasan kami melaksanakan simulasi KBM tatap muka,” ungkapnya.

Menurut dia, KBM dilakukan secara tatap muka sangat tergantung pada rekomendasi Satgas Covid-19. Misalnya melalui Puskesmas di tiap kecamatan.

“Rekomendasi tersebut menjadi landasan kami (Dinas Dikpora, red) untuk segera mengaktifkan kembali KBM tatap muka di sekolah,” tandas Dae Ferry.

“Dia meyakini, kasus Covid-19 di Kabupaten Dompu dalam waktu dekat berada pada Zona Kuning. Maka, KBM tatap muka di sekolah tentu bisa dilaksanakan,” jelasnya.

Dia berharap, harapan orang tua siswa dan harapan penyelenggara pendidikan segera mendapat respon serius dari Tim Gugus Tugas. “Bagaimanapun, KBM tatap muka di sekolah harus tetap dilaksanakan,” cetusnya.

Dae Ferry juga membandingkan dan mempertanyakan acara-acara resepsi pernikahan di Dompu bisa dilakukan secara meriah, bahkan terkesan melanggar Prokes Covid-19.

“Resepsi pernikahan, meriah dan terkesan melanggar Prokes, bisa. Tapi, kok KBM tatap muka di sekolah tidak bisa dilaksanakan,” ujarnya dengan nada heran.

Sistem pendidikan dengan cara daring selama ini dinilai tidak efektif dan tidak maksimal dilakukan para siswa. Apalagi, daring itu membutuhkan telepon genggam jenis Android dan jaringan internet.

“Bagaimana dengan siswa yang tidak memiliki HP Android dan paket internet? Apakah bisa mengikuti KBM melalui daring. Itulah alasan perlu adanya KBM tatap muka di sekolah,” tandasnya. (sarwon al khan)