Drs. Suaidin Usman. (ist/lakeynews.com)

Oleh: Drs. Suaidin Usman *)

PANGKAT dan jabatan fungsional (Jabfung) guru/pengawas IV/d memang tinggi. Mungkin setara dengan jenderal jika di lingkungan TNI/Polri. Atau, sejajar dengan profesor di perguruan tinggi.

Guru/pengawas memperoleh pangkat tinggi tersebut dengan penuh perjuangan dan pengorbanan, baik waktu, tenaga, pikiran dan prestasi kerja.

Tetapi, ketika guru/pengawas naik pangkat yang dianggap “hebat dan prestisius” itu, tidak berimbas apapun terhadap karier (kami).

Tidak ada penghargaan apapun dari instansi terkait, kecuali selembar SK yang ditandatangani oleh Presiden.

Kenaikan gaji yang didapatkan pun tidak seberapa jika dibandingkan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pangkat/golongan yang tinggi itu, Rp. 230 ribu.

Saya menyesalkan bahwa guru/pengawas golongan IV/d disamakan dengan pejabat negara, seperti Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR, para menteri, kepala daerah, pejabat Eselon I dan II, dan lainnya. Yang notabene memiliki gaji dan tunjangan-tunjangan lain yang nilainya puluhan juta rupiah.

Ini sangat jauh di atas guru/pengawas golongan IV/d yang menerima gaji hanya sekitar Rp. 6 jutaan per bulan.

Kenaikan pangkat ke IV/d harus presentasi dan diuji di hadapan Tim Penilai Pusat di Jakarta.

Sebelumnya juga melaksanakan Uji Kenaikan Jenjang Jabatan (UKJJ) dan harus memenuhi passing grade yang ditetapkan.

Pada saat menghadapi Tim Penilai yang terdiri dari para profesor dan pejabat Kemdikbud, wajib mempresentasikan seluruh karya Publikasi Ilmiah dan Karya Inovatif-nya.

Situasinya, persis sidang mahasiswa S-3 yang akan meraih gelar doktor. Melalui semua itu dan akhirnya dinyatakan memenuhi syarat.

Betapa sangat bersyukur dan gembira guru dan pengawas sukses IV/d.

Namun, kegembiraan itu tidak berlangsung lama karena saat ini guru/pengawas golongan IV/d tidak berhak menerima THR (Tunjangan Hari Raya).

Hal itu diterima dengan lapang dada. Tetapi menjadi khawatir, bagaimana nanti nasib Gaji ke-13 yang selama ini setiap tahun diterimanya. Apakah juga sama nasibnya dengan gaji ke-14-nya?

Saya pribadi juga ikut prihatin dengan kondisi guru/pengawas IV/d tersebut dan beberapa guru yang bernasib sama.

Golongan IV/d adalah sebuah capaian yang luar biasa. Tidak banyak guru yang mampu meraihnya. Dari sekian juta jumlah guru ASN aktif di Indonesia, yang berhasil meraih golongan ruang IV/d tersebut mungkin jumlahnya tidak mencapai 50-an orang se-Indonesia.

Seyogianya mendapat penghargaan lebih selain sebuah Surat Keputusan (SK). Dengan kompetensi yang dimiliki, mereka layak untuk itu.

Dalam hal ini saya juga tidak mengetahui apa keistimewaan Jabfung Ahli Utama bagi seorang ASN, khususnya guru. Kami guru/pengawas sangat dibedakan dengan yang lain. Di perguruan tinggi (PT), ketika seorang dosen meraih Jabfung Ahli Utama (gelar Profesor), mereka mendapatkan tunjangan profesi sebesar tiga kali gaji pokok. Begitu juga seorang jenderal di TNI dan juga di ASN yang lain.”

Semoga melalui tulisan ini ada perhatian dari Kemdikbud dan pihak terkait terhadap permasalahan yang dihadapi oleh guru/pengawas, khususnya Guru/Pengawas Ahli Utama Golongan IV/d.

Semoga kedepan atau sekarang direvisi agar guru/pengawas golongan Ahli Utama berhak menerima THR ataupun gaji ke-13 nantinya. Berikanlah hak mereka, sama dengan guru-guru yang lain.

Benar kepangkatan IV/d itu tinggi, ahli utama. Tapi tetaplah guru, pengawas, bukan pejabat pelaksana yang memegang tampuk jabatan tinggi yang menerima berbagai tunjangan dan fasilitas dari negara. Motor dinas saja tidak ada, apalagi mobil dinas. Semoga. Aamiin. (*)

*) Penulis adalah Koordinator Pengawas Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Dompu.