Sekretaris Daerah Provinsi NTB Drs. H. Lalu Gita Aryadi, M.Si. (ist/lakeynews.com)

MATARAM, Lakeynews.com – Sekretaris Daerah Provinsi NTB Drs. H. Lalu Gita Aryadi, M.Si, memastikan kebijakan dan langkah Pemprov saat ini fokus pada penanganan medis dan pencegahan penularan covid 19 secara ketat.

“Upaya tersebut diikuti dengan penyiapan program penanganan dampak sosial ekonomi akibat menurunnya kemampuan daya beli masyarakat,” kata Miq Gite, sapaan H. Lalu Gita Aryadi.

Hal itu disampaikan Miq Gite pada sesi pemaparan kesiapan NTB dalam penangangan Covid-19, dalam Video Conference dengan Sekretaris Jendral Kemendagri Dr. Hadi Prabowo, MM dan Inspektur Jendral Kemendagri Dr. Tumpak Haposan Simanjuntak, bersama seluruh Pemda wilayah Indonesia bagian timur, di Ruang Rapat Sekda NTB, Jumat (3/4).

Saat itu, Sekda didampingi Asisten I, Baiq Eva Nurcahyaningsih, M.Si; Asisten III, Dr. H. Lalu Syafi’i; Kadis Kesehatan Dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, Kadis Kominfotik I Gede Putu Aryadi, Kepala Pelaksana BPBD H. Ahsanul Khalik dan Kadis Perhubungan Drs. Lalu Bayu Windya, M.Si.

Menurutnya, berbagai program jaring keamanan sosial (social safty net) kini sedang disiapkan. Seperti kebutuhan bahan pangan atau bahan pokok (Bapok), pendataan UMKM yang lesu karena Covid, serta seluruh sektor lain yang terdampak dan rentan terhadap aspek sosial ekonomi masyarakat.

“Hal itu selaras dengan kebijakan pemerintah pusat,” ujar Miq Gite.

Gita mengatakan, bahwa apa yang menjadi kebutuhan daerah, payung-payung hukum untuk bertindak dalam penanganan Covid-19, baik melalui Inpres, surat edaran maupun maklumat itu sudah disampaikan, dipedomani, disosialisasikan dan dikonsolidasikan di tingkat OPD kabupaten/kota.

“Alhamdulillah, semua sedang berproses. Semua terlibat dalam penanganan ini,” papar Miq Gite.

Gubernur, lanjutnya, fokus pada penanganan dan antisipasi dampak sosial ekonomi. Wakil Gubernur fokus pada upaya pencegahan dan penanganan medis yang terpapar Covid-19.

Sedangkan OPD, BPKAD menyiapkan penganggaran dalam kondisi darurat. Skenario pertama, skenario kedua. “Kemudian dalam kondisi sangat darurat, kami juga mempersiapkannya dalam mempedomani Permendagri Nomor 20 Tahun 2020,” jelas Miq Gite.

Disamping itu, diberikan beberapa perhatian utama. Seperti pengawasan pada pintu-pintu masuk ke NTB dilaksanakan dengan protokol penanganan standar yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

Langkah itu mulai dari pintu-pintu kedatangan, dengan berkolaborasi bersama Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP). Bahkan, komunikasi dan koordinasi juga dengan Cengkareng dan Padang Bai.

“Begitu tiba, kami akan melakukan pemeriksaan kepada semua pelaksana perjalanan, dengan bekerja sama antara Dinas Perhubungan dengan Dinas Kesehatan,” ujarnya.

Terkait dengan anggaran penanganan dalam masa wabah ini, tambahnya, Bappeda sedang melakukan mapping terhadap program-program dengan mengacu pada Permendagri Nomor 20/2020.

“Mana yang harus fokus penanganan dan mana yang harus Realokasi Anggaran. Dalam eksekusi selanjutnya, semua dalam pengawalan inspektorat dan BPKP,” tandasnya.

Dinas Kesehatan, juga melakukan protokol penanganan Covid-19. Khusus untuk kesehatan ini, ada hal-hal yang perlu mendapatkan dukungan.

Antara lain, terkait surat dari Menteri Kesehatan tentang pemberian insentif dan santuan kematian, yang jumlah nominalnya sudah ditentukan.

Terhadap sinergi dengan kabupaten/kota, Miq Gite menyampaikan apresiasinya. Pemerintah kabupaten/kota sudah melakukan penanganan dari awal, mulai dari bandara sampai sosialisasi dan edukasi seperti melakukan karantina mandiri sampai dengan karantina terpusat yang dibiayai dari APBD.

“Kabupaten/kota semua dalam satu komando terus bersinergi,” terang pria kelahiran Praya, Lombok Tengah itu.

Pada sisi lain Miq Gite memaparkan, mengantisipasi manakala dalam situasi sangat darurat, Pemda membutuhkan tempat penampungan, seperti di PHI dan BLK. Karenanya, dia berharap Kemendagri agar menyurati Kementerian Agama dan Kementerian Tenaga Kerja, agar Asrama Haji maupun Balai Latihan Kerja (BLK) dapat dijadikan tempat karantina terpusat.

“Kami akan manfaatkan Asrama Haji dan BLK untuk karantina terpusat. Jadi mohon kami disurati,” harapnya. (tim)