DOMPU, Lakeynews.com – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan adanya kerugian negara dalam pengelolaan anggaran Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD Dinas Dikpora Kabupaten Dompu Tahun 2018.
Totalnya mencapai Rp. 1,2 miliar. Akumulasi kerugian ini bersumber dari 170 lembaga PAUD.
“Dari total jumlah lembaga PAUD yang menjadi objek temuan di atas, 95 persen sudah melakukan pengembalian,” ungkap Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Dikpora Dompu Yusuf Wijaya, M.Pd pada Lakeynews.com.
Proses pengembalian ke kas daerah, jelas Yusuf, dilakukan sepanjang tahun 2019.
Menurutnya, sejumlah lembaga PAUD yang masih memiliki catatan utang, berkomitmen untuk menyelesaikan pada tahun 2020. “Pengurus PAUD yang belum mengembalikan kerugian negara diberikan keringanan membayar dengan sistem cicil,” terang Yusuf.
Untuk BOP PAUD tahun 2018, diakui, Bidang PLS memperoleh dana sebesar Rp. 5 miliar. Total anggaran itu dikucurkan kepada 300 lembaga. “Dalam pelaksanannya ada kesalahan dalam pengisian data Dapodik oleh lembaga, sehingga jadi temuan BPK,” katanya.
Kesalahan tersebut rata-rata terjadi pada saat pengisian Dapodik sebagai acuan dan syarat lembaga memperoleh anggaran BOP. Sejumlah lembaga melakukan copy-paste Dapodik lama. Data tahun 2017 masih dipakai untuk tahun 2018. Sehingga, siswa yang sudah berumur 6 tahun pun masih tercatat.
“Seharusnya, umur enam tahun bukan lagi siswa PAUD. Siswa ini harusnya sudah duduk dibangku SD. Nah, inilah yang menjadi temuan,” jelasnya.
Diakui, kesalahan ini terjadi karena lemahnya SDM di PAUD sebagai operator komputer. Rata-rata lembaga PAUD tidak memiliki anggaran untuk membayar gaji tenaga operator. Namun, ditahun 2019 dan awal tahun 2020 ini Yusuf merasa optimis, tingkat kesalahan yang sama tidak lagi ditemukan.
“Lembaga terus kita bina. Kita yakin dua tahun terakhir ini akan semakin membaik,” ujarnya optimis.
Meski tahun 2018 bermasalah, tidak memengaruhi perolehan BOP PAUD dua tahun berikutnya. Anggaran BOP justru meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019, diperoleh anggaran sebesar Rp. 6 miliar, sedangkan tahun 2020 menjadi Rp. 7 miliar.
“Kita berharap pengelolaan anggaran semakin baik,” harapnya. (di)