MATARAM, Lakeynews.com – Kadis PUPR NTB Ir. Azhar, MM dan Kalak BPBD H. Ahsanul Halik, S.Sos, MH, langsung mengeksekusi perintah Gubernur Dr. H. Zulkieflimansyah, SE, M.Sc, untuk menangani dua titik jalan yang terputus di Kecamatan Soromandi, Kabupaten Bima.
Diketahui, akses jalan Soromandi terputus akibat dua duiker (jembatan pemintas) hancur diterjang banjir bandang, Jumat (28/2) lalu. Begitu mendapat informasi tentang masalah tersebut, gubernur langsung memerintahkan Kadis PUPR dan Kalak NTB agar bergerak saat itu juga.
“Langkah awal kami, begitu kejadian, mengirimkan tim survei lapangan untuk mengecek lapangan,” ujar Azhar di Mataram, Sabtu (29/2).
Setelah melihat fakta lapangan dan mengumpulkan data dan informasi, Azhar dan Ahsanul Halik, memerintahkan Kabid Bina Marga PUPR dan Kabid Kedaruratan Logistik BPBD NTB agar langsung ke lapangan bersama-sama Biro AP Setda NTB.
Tim tersebut menangani tiga hal sekaligus. Pertama, jangka pendek, mobilisasi alat berat excavator untuk membuat jalan darurat. Kedua, membersihkan batang pohon yang menyumbat jembatan lintasan basah agar segera bisa digunakan oleh warga.
“Dan, ketiga, membuat perencanaan untuk perbaikan permanen jembatan dengan memasukkan ke dalam APBD Provinsi NTB,” terang Azhar.
Mempercepat mobilisasi alat berat sehingga bisa langsung bekerja, pihaknya telah meminjam pada rekanan pemilik alat di Bima.
Azhar mengingatkan, untuk mencegah kejadian serupa berulang secara jangka panjang, pemerintah harus terus melakukan sosialisasi tentang bahaya penggundulan hutan. Sehingga timbul kesadaran masyarakat untuk merawat hutan.
Jembatan Linpasan Basah tak Akan Dibongkar
Terkait informasi ada masyarakat yang minta dibongkar jembatan linpasan basah, karena dianggap sebagai penyebab banjir, Azhar menolak untuk melakukan hal itu.
“Kami akan segera kirim alat berat ke lokasi untuk membuat jalan darurat pada lokasi duiker yang putus. Juga membersihkan jembatan limpasan basah yang tersumbat oleh batang pohon yang nyangkut di jembatan,” tegasnya.
Menurutnya, kalau masyarakat meminta alat berat untuk membongkar jembatan, itu perlu dihindari karena bukan solusi. Justru masyarakatlah yang akan rugi, karena tidak ada yang salah dengan jembatan limpasan basah.
“Kalau ada hanyutan yang nyangkut dan menyumbat limpasan basah, mari kita bersihkan. Dinas PUPR NTB siap untuk itu. Tetapi mohon jangan sampai merusak aset negara yang diperuntukan bagi rakyat. Pembangunan jembatan itu melalui kajian teknisnya,” tegas Azhar.
Azhar berharap pemerintah kabupaten dan aparat keamanan di Bima dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait hal tersebut. (zar)