Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri SE dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB Arif SH, MM. (ist/lakeynews.com)

BIMA, Lakeynews.com – Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE, menerima kunjungan Kerja Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB Arif SH, MM beserta rombongan, Senin (23/12) lalu.

Kehadiran Kajati NTB sebagai pembicara tunggal pada kegiatan Penerangan Hukum Menuju Pemerintah yang Baik, Good Governance Bebas Korupsi dan Pungli ini, diterima Bupati di ruang rapat Bupati didampingi Wakil Bupati H. Dahlan M. Noer.

Hadir pula dalam momentum ini,
seluruh camat se Kab Bima, Kades dan Sekdes se-Kabupaten Bima, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Kabag lingkup Setda Bima dan Forkopimda Kabupaten dan Kota Bima.

Bupati Bima Hj Indah Dhamayanti Putri SE, menyampaikan rasa syukur atas kehadiran Kejati NTB yang langsung memberikan berbagai pandangan terkait persoalan-persoalan hukum yang tentunya tetap dihadapi penyelenggara pemerintah atau stake holder. Hal ini tentu akan sangat bermanfaat bagi semuanya.

“Atas nama pemerintah dan masyarakat Bima, kami ucapkan
selamat datang bapak Kejati NTB, putra dan kebanggaan masyarakat Bima,” ucap Umi Dinda diwakili Kabag Humas Setda Bima, M Chandra Kusuma, Ap.

Kehadiran Kejati NTB, dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan dan kebijakan untuk bertukar pandangan dan fikiran. ia menyebut Kejaksaan Negeri Raba Bima, telah banyak melakukan pendampingan.

Mulai dari sisi perencanaan pelaksanaan dan bentuk pertanggung jawaban kegiatan yang dilaksanakan. Lebih khusus, pertanggung jawaban sejumlah kegiatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bima. “Koordinasi dan komunikasi tetap mengedepankan niat untuk membangun Daerah,” katanya.

Semoga, hal ini dapat ditingkatkan dan dipertahankan sehingga penyelesaian hukum bisa dituntaskan karena adanya pengawasan yang ketat terutama terhadap pengelolaan ADD dan DD di masing-masing desa oleh pihak Kejaksaan.

“Diharapkan kualitas SDM sebagai tenaga pengelola dalam pemerintahan harus ditingkatkan agar dapat memahami regulasi sehingga tidak terkesan, ketika ada persoalan baru dilakukan koordinasi,” tandasnya. (asm)