Oleh: Dr. Ghazaly Ama La Nora
(Dosen Ilmu Komunikasi Fikom Universitas Mercu Buana Jakarta dan Penulis Buku Peristiwa Donggo 1972)
MAKALAH ini berisi pembahasan seputar Peristiwa Donggo 1972, bagaimana sejarah dan dinamikanya pada saat itu. Sebagai warisan sejarah yang berharga, maka relevansi nilai-nilai perjuangan para panutan figur-figur Peristiwa Donggo itu layak ditengok kembali, sebagai sumber inspirasi untuk diaktualkan sesuai tantangan zaman kontemporer. Saat ini kita dihadapkan dengan tren percakapan soal generasi milenial.
Generasi millennials menjadi tema hangat di era digital saat ini. Secara umum, millennials adalah generasi yang lahir pada kisaran tahun 1980-2000-an. Generasi millennials dikenal melek teknologi mutakhir bahkan multi-media, sehingga membentuk mereka memiliki pola pikir kritis, terbuka dengan hal-hal baru berkaitan dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi dan dunia internasional.
Di tengah gelombang kemunculan media sosial, maka tak bisa dipungkiri, generasi millennials sangat aktif dalam main internet, akhirnya melek informasi. Maka, kolaborasi, sinergi dan kerja sama di zaman ini sangat terbuka lebar mengingat koneksi dan jejaring dapat dibentuk melalui media sosial yang melintas batas teritorial. Dari situ, muncul ide-ide kreatif dan inovatif khas milenial yang berbeda jauh dengan generasi-generasi sebelumnya.
Disinilah makna Peristiwa Donggo 1972 pada masa lalu, terkandung nilai-nilai kritis terhadap rezim, sinergi di antara semua elemen masyarakat. Karena itu, generasi muda Donggo kini mesti mengejewantahkan nilai-nilai dan spirit kejuangan gerakan Donggo 1972 itu agar bisa membangun Donggo khususnya, Bima umumnya.
Spirit Peristiwa Donggo dan Gerakan Kolaborasi untuk Donggo Berkemajuan
Peristiwa Donggo 1972 sebagai serpihan sejarah gerakan sosial rakyat Bima di era Orde Baru, punya energi tersendiri. Pada masa itu, daerah Bima dikuasai oleh sejumlah elite yang diatur oleh pusat, sebagaimana juga berlaku pada daerah-daerah lain di Indonesia di tengah cengkeraman politik Orde Baru yang sentralistik dalam proses sirkulasi kekuasaan elite di tingkat lokal, juga nasional. Struktur kekuasaan di daerah memang kebanyakan terkooptasi oleh sentralisme Orde Baru, tak terkecuali di Bima.
Bagi peminat politik lokal, “Peristiwa Donggo 1972” itu sudah menjadi penelitian para sejarawan dan budayawan, baik orang Bima sendiri maupun pakar dari luar daerah. Adapun secara spesifik tentang Donggo sudah ditulis peneliti asing, Peter Just, seorang Antropolog Amerika Serikat dalam bukunya “Dou Donggo Justice: Conflict and Morality in an Indonesian Society (2000)”.
Soeharmadji adalah seorang elite militer (asal Malang, Jawa Timur) yang menjabat sebagai Bupati Bima ketika itu. Awalnya, roda pemerintahan daerah Bima di bawah Soeharmadji berjalan biasa, mulus dan adem. Tapi, lambat-laun kemudian bermasalah lantaran Soeharmadji banyak mengumbar janji tapi tidak ditepati.
Malahan pada level kebijakan pembangunan daerah cenderung berlaku diskriminatif. Ada politik peminggiran dan marginalisasi terhadap wilayah-wilayah tertentu sehingga menuai kritikan dan resistensi dari arus bawah.
Hal inilah yang melahirkan gerakan protes dari rakyat Donggo yang saat itu terbilang mengalami marginalisasi dari aspek pembangunan (suprastruktur dan infrastruktur). Bahkan unsur-unsur tradisional yang melekat pada Donggo, tak mendapat tempat yang layak dalam bingkai historis dan aras kultural.
Sebagaimana dalam sejarah Bima, bahwa Donggo adalah sub-etnis yang khas. Menurut para sejarawan (Bima) umumnya, suku Donggo termasuk penghuni yang paling awal menempati Tanah Bima. Segala hal yang berdimensi adat, budaya dan unsur-unsur tradisional memang sangat kental dengan Donggo.
Soeharmadji kurang atau minim kesadaran akan peta sejarah dan kebudayaan masyarakat setempat. Maka, lahirlah ketidaktepatan dalam mengambil kebijakan. Bahkan, Soeharmadji pula yang dikatakan telah membawa kabur barang-barang pusaka yang menjadi khazanah budaya Bima.
Diskriminasi kebijakan Soeharmadji tercermin pada penguasaan sumberdaya ekonomi dan politik lokal yang didominasi “orang-orang kota”. Ditambah pula dengan jabatan srategis seperti Ketua DPRD, Kasospol, Kadis/Jawatan, sangat kental dengan warna loreng alias di-ABRIsasi dan dimonopoli kaum transmigran yang di-setting dari pusat.
Praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) kemudian tambah subur, rotasi kekuasaan sebentuk kue jabatan hanya berputar di “meja makan” keluarga pejabat. Dan Soeharmadji pun hanya memperkaya diri sendiri dan keluarganya. Sementara, masyarakat pinggiran semakin terpinggirkan, tergulung dalam spiral keterbelakangan hingga mempertajam kesenjangan masyarakat dan ketidakadilan yang akut.
Pada tahun 1970-an, ketika Orde Baru mulai menanamkan kekuasaannya, yang memunculkan berbagai pergolakan yang memaksa masyarakat Donggo untuk berdiri berhadapan dengan pihak penguasa. Sistem sentralisasinya, di mana otoritas penguasa masuk ke desa-desa terpencil sekalipun dengan militer sebagai penyokongnya.
Konsep pembangunan yang dibawa oleh pemerintahan Orde Baru yang selalu dikaitkan dengan modernisasi, sehingga hal-hal yang berbau tradisional harus dihapuskan karena dianggap menghambat pembangunan. Terlebih lagi bila hal-hal tersebut dianggap merintangi penanaman kekuasaan guna mencapai pemerintahan yang sentralistik. (Rangga, 2011).
Kesalahan arah kebijakan Soeharmadji itulah yang memicu perlawanan masyarakat Donggo kala itu. Uniknya, gerakan perlawanan tersebut berbasis massa aksi kaum tani. Memang petani tergolong kelompok masyarakat yang pasif dan lugu dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya.
Disinilah menariknya bagaimana respons petani terhadap suatu kebijakan yang dinilai sewenang-wenang. Walapun memang harus diakui, suntikan ide-ide perlawanan dan pengorganisasian massa ke dalam gerakan yang sistematis itu diatur oleh kelompok intelektual dan elite politik progresif.
Akumulasi kekecewaan masyarakat Donggo akibat dari tekanan dan ketidakadilan dari pihak penguasa beserta kaki tangannya, menciptakan huru-hara di masyarakat. Akhirnya di bawah pimpinan tokoh masyarakatnya, yaitu Abbas Oya, BA. (H. Iba) sebagai tokoh intelektual, H.M. Ali Abu Wia (H. Kako) sebagai tokoh spiritual, Abdul Majid Bakry sebagai tokoh agama, M. Ali Ta’amin (H. Ale) dan Jamaludin H. Yasin (Ledo) sebagai tokoh muda perwakilan pemerintahan desa, tercapai kesepakatan untuk menggalang aksi sehingga memunculkan gerakan sosial masyarakat Donggo tahun 1972. (Rangga, 2011).
Bagaimana proses ideologisasi dan penggalangan massa aksi itu berlangsung? Abbas Oya, aktivis mahasiswa jebolan Universitas Moestopo (beragama) yang malang melintang dalam pentas pergerakan di Jakarta, kemudian pulang kampung (kebetulan baru tamat sebagai Sarjana Sospol). Dia turun gunung mengadvokasi rakyatnya yang ditindas penguasa anti-rakyat.
Ia berperan dalam memimpin rapat, penanaman ideologi gerakan dan langkah-langkah teknis berdemonstrasi. Lewat sebuah paguyuban pelajar dan mahasiswa Donggo Bima di ibukota, ia mendapat perkembangan isu aktual yang bekembang di daerah asalnya.
Adapun H. Kako berlakon sebagai tokoh spiritual yang menyugesti massa demonstran lewat unsur-usur tradisional fitua, agar berani maju pantang mundur. H. Abdul Madjid Bakry – seorang ulama Muhammadiyah memberikan spirit perlawanan yang berbasis Amar Makruf Nahi Munkar.
Sedangkan M. Ali Ta’amin dan Jamaludin H. Yasin tampil sebagai agitator massa aksi, sehingga menggelora, membela harga diri rakyat yang terkoyak dan menentang secara jantan penguasa yang dzalim.
Akhirnya massa aksi turun berjalan kaki menuju Bima (kota) pada tanggal 22 Juni 1972. Long march ribuan massa demonstran membentangkan spanduk yang berisi tuntutan diantaranya; “Turunkan Soeharmadji”, “Angkat Putra Kahir”, “Soeharmadji segera Angkat Kaki dari Bima”, “Soeharmadji Pembohong”, “Wahai Bupati Soeharmadji, Mana Janjimu?” “Kami Datang Menagih Janji, Bukan Memusuhimu”, dan lain-lain.
Kinerja rezim yang melakukan penindasan dan penyiksaan terhadap masyarakat Donggo yang tidak berdosa dengan kekuatan lebih kurang satu batalyon ABRI dan Polri yang didatangkan dari Kodam Udayana dan sekitarnya merupakan tindakan fasisme.
Masyarakat Donggo yang turun secara damai, jalan kaki sejauh 40 Km ke Bima (kota) untuk menagih janji bupati membangun infrastruktur, sarana dan prasarana jalan di Donggo yang tidak kunjung datang disambut oleh anggota DPRD dan aparat ABRI dan Polri di Desa Pandai, Kecamatan Woha. (Ghazaly, 2008).
Tindakan represif yang dilakukan penguasa Soeharmadji, menurut Mustahid (2014) sebenarnya hanya pengalihan isu sebagai upaya menutupi kasus KKN yang ia dilakukan. Bukan rahasia lagi Kayu Jati di Tololai, Kecamatan Wera, diangkut ke Pulau Jawa dan dijual ke luar negeri, serta menguras habis benda-benda purbakala yang disimpan di Museum ASI Istana Bima. Lalu untuk menggenapkan nafsu serakahnya ia menjual lagi halaman Museum ke orang umum.
Peristiwa Donggo 1972 ternyata tidak bisa ditaklukkan begitu saja. Walaupun ditebusnya lima tokoh Peristiwa Donggo dengan kurungan penjara bertahun-tahun lamanya. Berkat perjuangan tanpa mengenal mundur, pembangunan di segala bidang akhirnya dapat dinikmati dari generasi ke generasi sampai sekarang.
Kolaborasi Milenial untuk Donggo Berkemajuan
Di era kontemporer, anak-anak Donggo sudah berkiprah di tingkat lokal, nasional bahkan dunia. Kita harus fokus bagaimana mentransformasikan sumberdaya yang ada untuk memajukan Tanah Donggo. Kaum intelektual yang bersarang di kampus-kampus maupun organisasi kemasyarakatan untuk terus mengartikulasikan kepentingan Donggo berbasis prinsip-prinsip idealisme.
Pemilu serentak 2019 sudah berlalu. Pesta demokrasi telah membuat kita bersilang pendapat akibat afiliasi politik yang berbeda. Dalam hal Pileg, tentu di Dapil kita sudah terpilih utusan-utusan Donggo melalui instrumen demokrasi secara konstitusional.
Kepada para elite politik diharapkan agar menepati janji-janji politiknya semasa kampanye. Politik wajib diarahkan ke jalur yang bisa membawa kemaslahatan bagi orang banyak lewat otoritas yang dimiliki agar suatu kebijakan yang dirumuskan benar-benar aspiratif, mengedepankan keadilan, non-diskriminatif, berkebudayaan dan melayani sepenuh jiwa.
Tak lama lagi kita akan menyambut Pilkada Bima dan Pilkada Dompu 2020. Disinilah momen kita bersatu, bersinergi untuk membangun daerah Bima dan Dompu. Di media massa lokal dan nasional juga sudah bergulir Putra Terbaik Donggo yang akan berlaga di pesta demokrasi Bima nanti.
Saya pun didorong oleh berbagai pihak untuk berkontestasi. Saya senang dengan munculnya keluarga besar Donggo yang lain untuk tampil di pertarungan politik. Mari kita saling mendukung.
Terus kritis kepada watak penguasa yang dzalim, terus bekerja sama bahu membahu untuk membangun bangsa dan negara, terus mengakses pengetahuan dan informasi sebanyak-banyaknya lewat perangkat teknologi digital yang canggih. Dengan cara itu, kita bisa menatap masa depan Donggo yang hebat. (*)
Tulisan ini disampaikan pada Dialog Interaktif Etnis Donggo “Refleksi Peristiwa Donggo 1972 untuk Kiprah Perjuangan Generasi Donggo yang Berkemajuan.” Dialog interaktif diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Donggo Dompu – Malang (HMDD-M) di Kantor Muslimat NU Anak Cabang Lowokwaru, Malang, Jawa Timur, Sabtu, 21 Desember 2019.