Kajati NTB Arief, SH, MH memberikan pengarahan tentang Upaya Pencegahan Tipikor di lingkup Pemkab Dompu. (asm/lakeynews.com)

DOMPU, Lakeynews.com – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTB Arief, SH, MH, melakukan pertemuan (tatap muka) dengan Bupati Dompu Drs. H. Bambang M. Yasin beserta jajaran Pemkab setempat.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Aula Pendopo Bupati Dompu tersebut, Kajati “baru” NTB memberikan pengarahan tentang Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di daerah ini.

Pantauan Lakeynews.com, hadir dalam kegiatan itu, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopinda). Seperti Dandim 1614/Dompu Letkol Inf Ali Cahyono, S.Kom, unsur Polres, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Edhi Nursapto, SH, anggota DPRD dan ketua Pengadilan Agama Dompu.

Hadir juga para asisten dan Kabag Setda, staf ahli bupati, pimpinan OPD, pejabat eselon III dan IV, para ASN, camat, lurah dan Kades, serta para jaksa lingkup Kejari Dompu.

Pada kesempatan itu, Kajati Arief mengatakan, pada era demokrasi dan trasparansi ini, pemerintah harus menjalankan tugasnya dengan baik. Terutama dalam hal pengelolaan anggaran.

Hal ini tidak hanya berlaku di Kabupaten Dompu, tapi juga di seluruh Indonesia. “Berbagai penilaian di lingkup birokrasi pemerintahan merupakan tantangan tersendiri yang harus dijawab oleh seluruh aparatur pemerintah daerah Dompu dan daerah daerah lain,” jelas Arief.

Menurutnya, apabila tidak dapat membersihkan diri sendiri secara sungguh-sungguh, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin rendah. Bahkan, akan sirna.

Menurut dia, perlu upaya yang terencana dan transparan dengan melibatkan komponen masyarakat untuk menjadikan pemerintahan yang bersih dan lebih baik.

Sebelumnya, Bupati HBY (sapaan akrab H. Bambang M. Yasin) mengatakan, semua pihak harus berusaha transparan, terutama dalam pencegahan penyalahgunaan anggaran.

“Penggunaan anggaran tentu harus memiliki dasar hukum. Itu harus diperkuat sebelum diputuskan. Intinya, kita mengacu pada pengalaman terdahulu,” imbuh HBY.

Dijelaskan, tahun 2020 Pemkab akan mengelola anggaran sebesar Rp. 1,2 triliun. Dalam hal ini, menurutnya, pasti akan dihadapkan dengan aspek yang sangat rumit.

“Kita tutup 2019 ini dengan niat di tahun 2020 akan lebih baik. Kita harus pertahankan dan tingkatkan prestasi yang kita dapatkan dalam pengelolaan anggaran,” ajaknya.

Pengelolaan anggaran yang besar, lanjut HBY, meski banyak cobaan, rintangan dan rumit, tetap dikerjakan dengan transparan. “Buktinya harus jelas. Tentunya masyarakat kita akan sangat mendukung,” tandasnya. (asm)