BIMA, Lakeynews.com – Pemkab Bima melalui Dinas Kesehatan (Dikes) menggelar pertemuan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan stunting terintegrasi tingkat kabupaten di aula Hotel Permata Syariah Kota Bima.
Pertemuan yang berlangsung Selasa (10/12) ini membahas sejumlah aspek, terutama pentingnya penanganan ibu hamil dan melahirkan pada 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK).
Kepala Dikes Kabupaten Bima Dr. Ganis Kristanto, yang juga narasumber pada pertemuan itu memaparkan evaluasi pelaksanaan aksi pencegahan dan penanganan stunting.
Menurut dia, berkaitan dengan penanganan stunting, penting bagi semua pihak terutama para pemangku kepentingan di bidang kesehatan untuk memahami dengan baik stunting tersebut.
Ia menyebut, berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, kedepan peran Puskesmas akan lebih banyak berada di lapangan dalam aspek promotif dan preventif.
“Prioritas penanganan stunting secara dini terutama pada ibu hamil dan melahirkan sangat penting. Karena, ibu yang mengidap penyakit seperti anemia berpotensi melahirkan bayi stunting,” jelas Ganis.
Sementara itu, Kabid Kesehatan Keluarga Dikes Bima Alamsyah, SKM, mengatakan, penanganan stunting di daerah itu difokuskan pada 10 desa pada tahun 2019. Dan, menjadi 20 desa tahun 2020.
Jangka panjang, cakupan stunting pada semua desa akan ditangani secara intensif. Menurutnya, keterbatasan sumber daya dalam penanganan stunting memerlukan integrasi penanganan oleh perangkat daerah terkait, terutama sejak awal kehamilan pada 1.000 HPK.
“Penanganan pada fase ini penting untuk mencegah stunting sejak dini secara sensitif dan spesifik,” kata Alamsyah.
Bappeda Bima selaku Koordinator Konvergensi Stunting (KKS) melalui Sekretaris H. Fahrudin, S.Sos, M.AP, mengatakan, pelaksanaan aksi konvergensi dalam percepatan pencegahan dan penurunan stunting di Kabupaten Bima.
Dikatakannya, tantangan percepatan pencegahan stunting antara lain belum meluasnya upaya pencegahan stunting dan belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif.
Tantangan lain, lanjutnya, belum efektifnya pengalokasian pemanfaatan sumber daya dan sumber dana, disamping terbatasnya kapasitas penyelenggara program.
“Pada aspek pelayanan informasi, belum optimalnya advokasi peningkatan kesadaran masyarakat dan sosialisasi terkait,” ungkap Fahrudin pada pertemuan ini dipandu Kasi Gizi Dikes Bima Tita Masitha M.Si.
Narasumber lain, Rahmawaty Sa’datul Ummy, ST, dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD). Rahmawaty memberikan materi optimalisasi pemanfaatan dana desa dalam pencegahan dan penanganan stunting.
Dia mengemukakan peran DPMPD dalam alokasi dana desa bagi kegiatan stunting di masing-masing desa. DPMPD katanya, akan mengevaluasi mulai dari usulan kegiatan kesehatan. Khususnya penanganan stunting, dari dokumen RKPDES dan APBDES.
“Ini sudah dilakukan sejak tahun 2018,” tandas Rahmawaty. (asm)