DOMPU, Lakeynews.com – Belakangan ini sempat menguat sikap beberapa elemen masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) yang menolak perubahan nama Bandara Internasional Lombok. Bahkan, mencuat kabar akan ada demo besar-besaran dari kelompok yang menolak tersebut.
Diketahui, pemerintah pusat memutuskan mengganti nama bandara di Praya, Lombok Tengah itu dengan Bandara Internasional Tuan Guru Zainudin Abdul Majid.
Menanggapi adanya reaksi penolakan perubahan nama bandara dan kabar adanya aksi demo besar-besaran, Gubernur NTB Dr. H Zulkieflimansyah mengatakan, perubahan nama bandara ini merupakan keputusan pemerintah pusat. “Bukan keputusan Gubernur atau Bupati,” tandas Gubernur.
“Dan, keputusan mengganti nama bandara dengan nama Maulana Syech bukan karena Beliau pendiri NW (Nahdlatul Wathan, ews) atau apa. Tapi, karena penghargaan pemerintah pusat kepada Beliau sebagai Pahlawan Nasional,” sambung Bang Zul, sapaan akrabnya, melalui akun medsos FB-nya.
Selengkapnya, berikut kutipan cuitan Dr Zul melalui akun FB pribadinya:
“Sejak kemarin banyak teman2 yg WA saya memberitahukan bahwa akan ada Demo besar menolak perubahan nama Bandara…
Menurut saya Demo wajar2 saja di era demokrasi seperti sekarang ini sebagai bentuk freedom of expression, adanya kebebasan berekspresi.
Demo dan turun ke Jalan adl pilihan utk berekspresi jikalau ada kebuntuan komunikasi dan tak mungkin lagi kita membangun jembatan pengertian, gagal membangun bridge of reason and understanding..
Tapi dalam konteks Perubahan nama Bandara, kita mestinya bisa jernih dan tak perlu mengekspresikan perasaan dan kemauaan dengan demo…
Ini semua demi daerah kita yg harus kondusif utk parawisata dan investasi, kalau sedikit2 Demo dan ekspresinya harus di jalanan kita akan menggapai kesejahteraan dengan jalan yg lebih berliku, mendaki dan terjal !
Perubahan nama Bandara ini adalah keputusan Pemerintah pusat, bukan keputusan Gubernur atau Bupati, dan Keputusan mengganti nama bandara dgn Nama Maulana Syeh bukan karena beliau pendiri NW atau apa, tapi karena penghargaan pemerintah pusat kepada beliau sebagai Pahlawan Nasional…
Beliau milik kita semua bangsa Indonesia. Beliau bukan milik kelompok atau daerah tertentu. Beliau kebanggaan kita semua…
Dan di mana2 lazim nama Bandara kebanggaan diambil dari nama Pahlawan Nasional yg berasal dari daerah tersebut. Lagi pula, sepanjang yg saya tahu nggak ada kebuntuan komunikasi kita di NTB ini…
Ketika keputusan Pemerintah pusat untuk mengganti nama bandara, sebagai yg muda saya sowan ke Pak Bupati Lombok Tengah dan meminta pendapat beliau…
Beliau setuju dan sudah nggak ada masalah apa2. Permintaan beliau kalau berkenan katanya dieksekusi setelah Pilpres saja agar daerah kita aman dan kondusif. Saya setuju dan saya kira ada benarnya….
Jadi kalau masih ada yg mengganjal, nggak perlu demo2. Kami pemerintah provinsi bisa ditemui kapan saja atau kami yg datang menemui…
Bila perlu kalau dirasa belum cukup, kami siap menemani Pak Bupati Loteng atau perwakilan masyarakat utk bertemu dgn pemerintah pusat…
Mari dgn kerendahan hati kita bangun daerah kita ini agar aman, nyaman dan membahagiakan kita semua…”
Status Gubernur NTB tersebut mendapat respon luar biasa dari para nitizen. Hingga berita ini dirilis pada Senin (18/11) sekitar pukul 12.47 Wita, cuitan itu ditanggapi 1.634 akun. Mendapat 1.039 komentar dan 733 kali dibagikan.
Salah satu komentar datang dari akun Baiq Diyah Ratu Ganefi II. Mantan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI utusan NTB iti mengatakan, NTB terdiri dari dua pulau yaitu Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok.
“Jadi, dua pulau ini seharus tetap mewakili dan terwakili dalam bidang apapun,” tandas wanita yang akrab disapa BDRG itu.
Terkait penamaan bandara, katanya, dia berharap agar mencerminkan keadilan dan kebersamaan. Maka, jalan yang terbaik adalah menggunakan nama Pahlawan Nasional yang berasal dari NTB.
“Marilah kita bangga pada Pahlawan Nasional yang berasal dari daerah kita sendiri. Daerah-daerah lain bangga kok dengan pahlawannya,” ujarnya.
Lagi pula, lanjutnya, ini (penggunaan nama pahlawan sebagai nama Bandara Lombok, red) sudah dikaji dan dirembugkan.
“Saya rasa sudah clear, gak ada maslaah. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Tetap jaga sulaturahmi, jaga persaudaraan,” tandas BDRG sembari menegaskan, bahwa itu pendapat pribadinya. (tim)