Pemerintah Desa tidak Ingin Ada Pihak Dirugikan
DOMPU, Lakeynews.com – Setelah lama ditunggu, akhirnya Kepala Desa (Kades) O’o Wawan Wiranto, angkat bicara soal pro kontra Proyek Penggantian Pipa Air Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 2019, yang kerjakan diwilayahnya.
Dikatakannya, proyek ini tidak ada kaitannya dengan kebijakan dirinya. “Ini kan proyek daerah yang menggunakan APBD, kita (Pemdes, red) hanya menindaklanjuti, mendukung dan memfasilitasi saja,” jelasnya saat ditemui Lakeynews.com di rumahnya, Jumat (15/11).
Karena, menurutnya, pada prinsipnya pemerintah itu satu kesatuan dan harus tunduk pada pemerintahan yang di atas. “Masa kami harus melawan dan menolak kebijakan Bupati dan jajarannya diatas,” ujarnya.
Hanya saja, lanjut Wawan, kehadiran proyek bernilai miliaran ini menimbulkan kecemburuan dan kontroversi di tengah masyarakatnya. “Masyarakat jadi terbelah, sebagian ada yang mendukung dan sebagian ada yang menolak,” tandasnya.
“Dasar penolakannya sudah jelas yakni masyarakat tidak menginginkan adanya pembagian air ini. Karena jujur saja, saat ini mereka merasakan bagaimana pahitnya mengalami krisis air,” tegasnya.
Masyarakat Desa O’o, kata Wawan, sudah trauma dengan minimnya air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. “Belum lagi akibat krisis air, pengairan mereka mengalami gagal panen. Karena, persawahan dan perkebunannya tidak teraliri air,” sambungnya.
Ditanya sikapnya atas keinginan warganya itu, Wawan menuturkan, sebagai pemerintah dan kepala desa dirinya tidak ingin terjebak dalam dua sisi. “Tugas saya saat ini bagaimana menyelesaikan masalah ini dan dua belah pihak bisa bersatu kembali. Intinya kita carikan solusi yang tepat tanpa ada yang dirugikan,” paparnya.
Lebih lanjut pria yang sudah dua tahun menjabat Kades ini menjelaskan, sebelum pelaksanaan proyek tersebut dilakukan, empat kali pertemuan. Pertemuan dimaksud sekaligus sosialisasi dengan seluruh lembaga desa, lembaga adat, tokoh agama, masyarakat, pemuda dan wanita.
“Dalam pertemuan itu dibahas dan disaring juga beberapa aspirasi dan keinginan masyarakat. Setiap akhir rapat dibuatkan berita acara dan ditandatangani,” bebernya.
Ada beberapa point penting yang termaktub dalam berita acara tersebut. Diantaranya, disepakati sebelum pelaksanaan proyek harus ada uji kelayakan terlebih dahulu, terus akan dibuatkan SK penanggung jawab, pengatur dan penjaga keran air.
Kades Wawan juga membantah rumor ada bagi-bagi uang terkait proyek itu. Menurut dia, yang mereka tanda tangani dalam setiap pertemuan itu adalah berita acara hasil rapat. “Jadi, bukan bagi-bagi uang atau jatah proyek seperti yang dirumorkan kemarin-kemarin dan saat ini,” tegasnya.
Beberapa isu yang menerpanya belakangan ini, terutama dugaan adanya kucuran dana proyek tersebut ke kantong pribadinya, menurut dia, itu fitnah. “Itu fitnah yang keji. Demi Allah, saya tidak memanfaatkan dan tidak menerima uang dari proyek ini,” tegasnya.
Dikatakannya, isu yang menerpanya itu adalah isu murahan yang sengaja dimainkan dan diperankan oknum-oknum tertentu. “Kami sudah mengetahui siapa dalang sebenarnya dibalik ini semua,” jelasnya.
Sayangnya, Wawan tidak bersedia menyebut identitas dalang dimaksud. “Cukup lingkaran kami (keluarga, red) sajalah yang mengetahui oknum tersebut,” tegasnya.
Diketahui, karena ditolak ratusan warga, pengerjaan proyek penggantian pipa air dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu akhirnya ditunda. Perlengkapan proyek, termasuk alat berat dan pipa pun ditarik semuanya. (ady)
BaongKar pak Kades..
KAMI siap di belakang