Anggota DPRD Provinsi NTB utusan Dapil Kabupaten Dompu, Bima dan Kota Bima Akhdiansyah, S.Hi (tengah), melakukan reses di Desa Sorinomo Kecamatan Pekat, Dompu. (ist/lakeynews.com)

Hari Ketiga, Akhdiansyah Reses di Desa Sorinomo – Dompu

DOMPU, Lakeynews.com – Kegiatan reses anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) utusan Dapil Kabupaten Dompu, Bima dan Kota Bima Akhdiansyah, S.Hi, hari ketiga, Selasa (5/11) dilakukan di Desa Sorinomo Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu.

Saat itu, pria yang akrab disapa Guru To’i ini menerima banyak keluhan dan pengaduan masyarakat terkait masalah pertanian dan kesehatan. Berikut usul, saran dan permohonan.

Aspirasi itu antara lain dilontarkan Misjan, perwakilan warga Sorinomo. Misjan berharap mendapatkan izin pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk lahan menanam jagung bagi masyarakat kecil. Selama ini, yang bisa mengakses hanya orang tertentu yang dekat dengan kekuasaan.

“Kalau bisa masyarakat juga bisa lebih banyak diberikan akses melakukan pengelolaan lahan kawasan hutan, baik untuk tanam jagung maupun hak pakai untuk tanam kopi,” kata Misjan.

Menurutnya, petani juga kerap mengalami kesulitan mendapatkan bibit jagung dan stok pupuk yang sering langka, sehingga berdampak juga pada harga yang tinggi. Pupuk bersubsidi selalu habis di kelompok untuk jatah Kecamatan Pekat.

Sedangkan warga lain, M. Ali berharap keberadaan PT. Sukses Mantap Sejahtera (SMS) bisa diawasi dan diminta membeli tebu miliki petani dengan harga layak. “Jangan hanya mencari keuntungan pribadi, tapi juga memperhatikan nasib petani,” tegasnya.

“Selama ini mereka (pihak PT. SMS, red) hanya menikmati hasil dari petanian. Sementara petani kerap merugi dengan harga tebu sangat murah. Hanya Rp. 400 ribu per ton,” bebernya.

“Perusahaan beralasan, harga murah karena rendaman belum mencapai 7 persen. Petani tidak tahu bagaimana cara menjaga rendaman agar tercapai 7 persen,” sembungnya.

Sementara itu, Amaq Yuni berharap bisa dibuatkan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga. Hal tersebut mengingat bencana kekeringan dan krisis air bersih yang hampir menjadi bencana dan selalu terjadi.

Menanggapi hal tersebut, Akhdiansyah berjanji, melalui Komisi V DPRD NTB yang membidangi pertanian, pendidikan termasuk kesehatan, akan menyampaikan berbagai aspirasi warga tersebut ke Pemprov NTB. “Terkait pengelolaan kawasan hutan, ketersediaan pupuk bersubsidi sebagai prioritas dan lainnya akan kami sampaikan kepada Pemprov NTB,” katanya.

“Sebagai salah satu daerah penghasil jagung terbesar di NTB, sudah seharusnya Pemprov NTB maupun Pemkab Dompu memberikan perhatian lebih pada petani, baik dari sisi kebijakan maupun penganggaran,” sambung pria yang akrab disapa Guru To’i itu.

Menyinggung pengelolaan kawasan hutan, diakui Akhdiansyah sekarang menjadi kewenangan Pemprov NTB. “Nanti akan dilihat lagi bagaimana sistemnya supaya sama-sama menguntungkan. Bapak/ibu bisa mengajukan proposal pinjaman dengan jaminan tidak merusak hutan,” sarannya.

Sedangkan mengenai bibit jagung akan diupayakan pengajuannya lewat GP Ansor dan diupayakan lewat koordinasi DPRD dengan SKPD terkait.

Menyangkut keluhan petani tebu, Akhdiansyah sudah bertemu Menteri Tenaga Kerja (Menaker) dan membicarakan persoalan para pekerja di PT SMS. “Pemerintah pusat merespon. Mereka akan segera turun ke lapangan m,” ujarnya.

Diketahui, di bawah Komisi V ada 11 SKPD. Jadi, masyarakat bisa menjadi mitra DPRD NTB melakukan kontrol terhadap SKPD tersebut.

Diahir reses, Akhdiansyah mengenang bagaimana Desa Sorinomo seperti kampung sendiri. Sejak tahun 2004, dia pernah memiliki program bersama P2SDT berupa bantuan bibit sapi. “Aktornya sudah pada berhasil,” paparnya.

Reses perdana wakil rakyat hasil Pemilu 2019 ini berlangsung mulai tanggal 3 hingga 10 November ini. (zar)