
MATARAM, Lakeynews.com – Setelah sekitar tiga tahun diperjuangkan, tipe Polres Mataram Polda NTB akhirnya naik menjadi Polres Kota (Polresta) Mataram. Kenaikan tipe tersebut dikukuhkan Kapolda Irjen Pol Drs. Nana Sudjana AS, MM, Senin (4/11).
Hadir dalam acara tersebut, FKPD Kota Mataram, para pejabat utama Polda NTB dan Ketua Pengurus Daerah serta staf Bhayangkari Daerah NTB.
Menurut Kapolda, proses peningkatan tipe Polres Mataram menjadi Polresta Mataram bukan hal mudah. Membutuhkan waktu panjang dan pembenahan serius. “Proses tersebut dimulai sejak tahun 2016 dan sudah diusulkan sebanyak lima usulan,” paparnya.
Jerih payah tersebut akhirnya membuahkan hasil. Ini dibuktikan dengan terbitnya Keputusan Kapolri Nomor: Kep/1894/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang Perubahan Tipe Kepolisian Resor Mataram menjadi Kepolisian Resor Kota Mataram Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat.
Kenaikan tipe ini akan berimplikasi terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Polres Mataram. Misalnya jabatan Kapolresta akan dijabat oleh perwira menengah yang berpangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol), Wakapolres dijabat oleh Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP). Selain itu, diikuti juga kenaikan pangkat eselon pejabat lainnya maupun postur organisasi yang baru dengan jumlah personel sekitar 750 orang.
Pada kesempatan itu, Kapolda berterima kasih pada jajaran Polres Mataram yang telah bekerja nyata meningkatkan kinerja dan citra polri di tengah masyarakat. Tentu dengan prestasi-prestasi yang telah diraihnya.
Sederet penghargaan diraih Polres Mataram. Sebagaimana disebut Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Purnama, S.IK, antara lain;
- Pengukuran Kinerja dengan ITK Cendrung Baik. Hasil penilaian dari Tim Mabes Polri, 2016.
- Pelayanan Penerbitan SIM di lingkungan Polri. Hasil penilaian dari Ombusmen RI, 2017.
- Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Katagori Sangat Baik. Hasil penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, 2018. Dan,
- Tahun 2019 ini Polres Mataram sedang dalam proses penilaian oleh Kemenpan RB untuk meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). (zar)
