Anggota Sebulan Dilantik, Pimpinan belum juga Definitif
DOMPU, Lakeynews.com – Meski sudah sekitar sebulan dilantik, 30 anggota DPRD Dompu belum memiliki pimpinan definitif. Hal itu praktis membuat kinerja para wakil rakyat periode 2019-2024 tersandera.
Apa biang keroknya?
Informasi yang diperoleh Lakeynews.com, hingga hari ini, Selasa (29/10) pimpinan definitif DPRD Dompu belum juga di-SK-kan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah atas nama Mendagri.
Diketahui, pelantikan anggota dewan itu dilangsungkan pada 30 September lalu. Sedangkan penetapan pimpinan definitif telah diparipurnakan pada 11 Oktober kemarin.
Kemudian, dibawa tangan oleh pihak Sekretariat Dewan (Setwan) Dompu kantor Gubernur di Mataram agar di-SK-kan, sekitar Selasa (15/10). Namun, sampai hari ini, SK tersebut tak kunjung diterbitkan Gubernur.
Beberapa elemen masyarakat dan anggota dewan setempat pada Lakeynews.com mengatakan, belum di-SK-kan dan diambil sumpah pimpinan definitif tersebut, membuat kinerja dewan Dompu mandeg.
“Sepanjang pimpinan dewan belum didefinitifkan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan mengeksekusi aspirasi rakyat, memfinalkan rancangan Alat Kelengkapan DPRD (AKD) saja, tidak bisa,” ungkap salah satu anggota dewan yang diiyakan beberapa anggota lainnya.
Hingga berita ini ditulis dan diunggah, Gubernur dan pihak Setda NTB belum diperoleh konfirmasinya.
Namun, Ketua “sementara” DPRD Dompu Andi Bachtiar, Amd.Par, tidak memungkiri kondisi yang disampaikan beberapa anggota dewan maupun elemen masyarakat tersebut.
Diakuinya, energi baru yang dimiliki parlemen Dompu terlalu semangat untuk bekerja di awal-awal ini. Termasuk menginginkan agar semua proses berjalan dengan cepat. Apalagi diketahui, Dompu merupakan daerah yang paling telat pelantikan DPRD-nya.
Sambil menunggu pengelompokan fraksi dan pembahasan koalisi-koalisi karena ada dua fraksi gabungan, juga dibahas rancangan AKD. “Alhamdulillah, untuk koalisi partai untuk fraksi gabung sudah ada titik temu dan pembicaraan tentang AKD sudah selesai,” ujar Andi pada Lakeynews.com, malam ini.
Karena waktu itu, seluruh anggota DPR dan DPRD dari Partai NasDem se-Indonesia harus mengikuti orientasi partai di Jakarta, maka, tugas ketua sementara DPRD didelegasikan kepada dua unsur pimpinan (wakil ketua) lainnya; Jamaludin (Gerindra) dan H. Muhammad Amin (PKB).
Delegasi tugas itu, termasuk untuk paripurna pembacaan nama-nama fraksi dan susunan anggotanya. Diparipurnakan juga pimpinan sementara dewan untuk menjadi pimpinan definitif. “Alhamdulillah berjalan cepat dan sesuai harapan,” jelas Andi.
Setelah balik dari Jakarta, Andi kembali mengikuti orientasi bersama semua anggota dewan Dompu lainnya di Mataram. Pihak Sekretariat Dewan (Setwan) yang juga mengikuti orientasi yang sama, langsung membawa tangan hasil paripurna yang dipimpin Jamaludin dan Amin tersebut.
Harapan Andi saat itu, dalam waktu satu-dua hari kerja, SK Gubernur sudah selesai (keluar). “Begitu teman-teman Setwan sampai di kantor Gubernur, katanya sih sudah bisa ditunggu,” paparnya.
Karena itu, Andi pulang ke Dompu, sembari menunggu SK itu. Ternyata beberapa hari kemudian, diperoleh kabar bahwa Gubernur sedang perjalanan dinas ke luar negeri, Cina. Namun, berkas yang dibawa tangan pihak Setwan dipastikan sudah berada di meja Gubernur.
Karena lumayan lama menunggu, Andi menemui Sekda Dompu H. Agus Bukhari. Sekda justru menyesalkan pihak Setwan yang dinilai tidak berusaha memaksimalkan waktu, dengan menunggu.
“Jalur birokrasi jangan dipersulit. Mestinya, diperlakukan khusus, karena ini menyangkut kepentingan dan hajat orang banyak,” tegas wakil rakyat dua periode itu.
Sekda sebenarnya sangat menginginkan Setwan melakukan pendekatan atau lobi-lobi di Setda NTB. Tujuannya, agar masalah ini tembus dan selesai dalam waktu satu-dua hari kerja. “Jangan lama. Karena kalau lama, akan tersandera kegiatan tugas kita ini,” tandas Andi.
Karena itu, pada Senin (28/10), Andi mencoba konfirmasikan kembali dengan Sekwan. Menurut Sekwan, SK pimpinan definitif dewan Dompu telat keluar karena keterlambatan Biro Humas dan Biro Hukum Setda NTB memasukan surat itu ke ruang kerja Gubernur. (won)
Perlu lobitasi tingkat tinggi itu?