DOMPU, Lakeynews.com – Kerusakan hutan di sejumlah wilayah Provinsi NTB, termasuk di Kabupaten Dompu makin parah. Faktanya, hutan sudah banyak yang hancur. Rusak di mana-mana.
Penghancuran hutan ini seolah dilakukan secara masif oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Terjadi bertahun-tahun lagi. Pun terkesan dilakukan pembiaran.
Parahnya, hingga saat ini belum ada solusi konkret yang dilakukan pihak-pihak terkait. Terutama mereka yang digaji oleh negara untuk mengurus dan menangani masalah hutan ini.
Hal ini memantik keprihatinan sejumlah pihak. Salah satunya, Presidium Komunitas Hijau Putra Taufan yang angkat bicara.
Menurut pria yang akrab disapa Opan ini, keruskan hutan di NTB, khususnya di Dompu, sudah melewati ambang batas kewajaran.
“Kerusakan hutan ini, selain karena ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab juga disebabkan oleh tidak efektifnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait,” tegasnya pada Lakeynews.com di Dompu, Senin (21/10) malam ini.
Menurutnya, semenjak urusan kehutanan diserahkan kewenangannya kepada Pemprov, kerusakan hutan di NTB semakin masif. “Hampir tidak ada upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh instansi terkait,” tandasnya.
Karena itu, pria yang juga mantan Polisi Kehutanan (Polhut) ini mendesak Gubernur NTB agar mengevaluasi kinerja Kadis Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB beserta jajaran Balai Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) di bawahnya.
Opan menilai, kinerja Kadis LHK selama ini hanya mengurus hal-hal yang bersifat serimonial. Yang diurusnya belum menyentuh ke akar persoalan. “Sehingga, reorganisasi sangat mendesak dilakukan Gubernur,” ujarnya menggugat.
Pada sisi lain, Opan menyoroti peran pemerintah kabupaten. Menurutnya, walaupun urusan kehutanan saat ini menjadi kewenangan provinsi, namun Pemkab tidak boleh menutup mata. Tidak boleh seolah buta dan tuli melihat kerusakan hutan ini.
“Tanggung jawab terhadap kelestarian hutan ini menjadi tanggung jawab bersama. Tanggung jawab seluruh stakeholder,” tegas mantan ketua KNPI Dompu ini.
“Kami berharap ada upaya konkret dari pemerintah daerah untuk menyelamatkan sisa hutan di NTB. Terutama di Dompu ini,” tandas Opan yang saat ini menjabat ketua KONI Dompu.
Gubernur NTB DR. H. Zulkieflimansyah, belum berhasil dikonfirmasi. Namun, Karo Humas Setda H. Najamuddin Amy, yang dihubungi melalui telepon genggamnya, tidak diperoleh tanggapannya.
Selama ini, nomor ponsel Najamuddin Amy yang selama ini biasa dihubungi Lakeynews.com adalah +6285339750xxx.
“Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Atau, sedang berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi,” demikianlah pesan otomatis dari provider. Beberapa kali dihubungi, nomor dimaksud belum aktif dan tetap diperoleh pesan yang sama.
Demikian juga Pemkab Dompu. Hingga berita ini diunggah, Jurubicara Bupati (Pemkab) Muhammad Iksan, belum diperoleh konfirmasinya. (won)