Diskusi Grup Kawan Lakeynews, “Pendidikan Gratis; Wacana Calon Pemimpin atau Kewajiban Siapapun Pemimpin?” (1)
Ahad (13/10) malam lalu, mulai sekitar pukul 21.00 Wita, Grup Kawan Lakeynews, menggelar diskusi dengan topik “Pendidikan Gratis; Wacana Calon Pemimpin atau Kewajiban Siapapun Pemimpin?” Ruang ini cukup menyita perhatian nitizen (anggota grup). Ada yang bernada pro, ada juga yang kontra.
==============
DISKUSI tersebut menempatkan seluruh anggota grup sebagai narasumber sekaligus peserta. Hal itu, agar semuanya merasa bebas (tapi bertanggung jawab) dalam berpendapat atau memberikan tanggapan.
Diskusi Grup Facebook Lakeynews.com dipandu oleh Ady Ardiansyah, redaktur portal berita yang berpusat di Kabupaten Dompu ini.
Salah satu peserta, Pak Mas Arif berpendapat, pendidikan itu adalah hak dasar warga negara. Pemenuhannya menjadi kewajiban siapapun yang diberi amanah untuk memimpin. Apakah pendidikan Gratis atau Murah Biaya.
“Saya kira, kita perlu sedikit mendalami dan membedah dulu data pendidikan kita. Namun, jika memang ada kebijakan gratis atau murah biaya, maka perlu diperjelas sasaranya. Untuk siapa? Apakah semua? Ataukah hanya bagi anak-anak yang kurang mampu,” tandasnya.
Tapi Muh Fiqriawansyah mengatakan, pendidikan gratis tergantung kesadaran pemerintah terhadap masyarakat miskin yang sampai hari ini lemah dalam ekonomi. “Tinggal kita sebagai masyarakat menyarankan dan pemerintah memfasilitasi,” ujarnya.
Sebelumnya, Anas Anas menilai,
topik diskusi sangat luar biasa.
Menurutnya, pendidikan itu sangat dibutuhkan oleh setiap anak bangsa tanpa
pandang latar belakang dari peserta didik.
“Sebagai orang awan tentunya menginginkan pendidikan gratis. Kalau boleh, semua peserta didik mulai dari TK sampai perguruan tinggi digratiskan,” usulnya.
Muh Fiqriawansyah pun demikian. Katanya, tema diskusi luar biasa menarik. “Pendidikan gratis itu sangat diperlukan. membantu masyarakat yang masih minim atau lemah ekonomi untuk biaya pendidikan anak-anaknya,” tuturnya.
“Kita kembali pada Undang-undang (konstitusional), bahwa pendidikan itu penting. Jadi, pemerintah harus memprioritaskan anggaran untuk pendidikan gratis,” sambungnya.
Di sela-sela diskusi berlangsung admin grup, Om Won sempat mencolek sejumlah akun FB milik figur yang bekalangan ini namanya digadang-gadang sebagai Bacabup/Wabup Dompu.
Terlepas mereka mengikuti (mengetahui) atau tidak tentang adanya diskusi tersebut, faktanya hingga hari ini, Selasa (15/10) pukul 13.50 Wita, hanya satu yang tertarik masuk dalam diskusi. Yakni Ince New Eraa, akun milik Bacabup H. Ichtiar Yusuf (Kadis Dikpora Dompu).
Ince menanggapi sangat umum pertanyaan moderator Ady Ardiansyah, “Apakah saat ini pendidikan gratis itu sudah diterapkan dan bagaimana output yang dihasilkan? Dalam mengeksekusi program tersebut, berapa besar anggaran yang digelontorkan?”
“Tahun 2019 hanya Rp. 6,5 miliar, tahun 2020 hanya Rp. 5,9 miliar dari APBD. Pila porsen yang dialokasikan re tinggal weha kalkulator… (Bahasa Bima-Dompu: Berapa persen yang dialokasikan tinggal ambil kalkulator, red) hehehe,” komentar Ince New Eraa, juga menanggapi colekan beberapa anggota grup.
Sebelumnya, menanggapi pertanyaan Ady Ardiansyah itu, Ida Faridah mengungkapkan, dari APBN 20 persen dialokasikan Fisik dan Non Fisik. Yaitu PIP dan Dana BOS, serta sarana prasarana.
“Dari PIP dan Dana BOS yang sudah berjalan saja sekarang, kurang meningkatkan mutu pendidikan. Apalagi kalau ditambah lagi APBD Dompu dialokasikan utk pendidikan gratis. Alangkah lebih baik dana tersebut dialokasikan ke program pendidikan lain.
Terhadap komentar itu, Ady Ardiansyah menyergahnya, APBD Dompu Tahun 2018 Rp. 1,075 triliun dan Tahun 2019 Rp. 1,194 triliun. Merujuk pada postur APBD itu, sesuai amanat konstitusi anggaran 20 persen, jadi berapakah alokasi anggaran pendidikan di Dompu?
“Nah…. Kalau persentasenya tinggal dihitung 20 persen dari jumlah anggaran. Tapi jumlah riil yang dialokasikan di Dompu, saya kurang paham. Mungkin beberapa anggota dewan atau Kadis Dikpora bisa menjawabnya. Colek Ince New Eraa,” kata Ida Faridah.
M Kardianto menyindir kekurangan informasi yang diperolehnya terkait pembagian anggaran setiap dinas, karena link websitenya tidak dia temukan.
Ady Ardiansyah sepakat soal kekurangan informasi terkait pembagian anggaran setiap dinas alias tidak adanya transparansi. “Parahnya lagi, mereka hanya menggunakan satu website milik Pemda sendiri yang tidak terupdate informasinya,” singgungnya. (tim/bersambung)