DOMPU, Lakeynews.com – KPU Kabupaten Dompu menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Evaluasi Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di Cafe Uma Tua, Kamis (10/10).
Hadir dalam kegiatan ini, Ketua Bawaslu Dompu Drs. Irwan, Perwakilan Polres, Kodim 1614/Dompu, kejaksaan negeri (Kejari), pengadilan negeri, Dinas Dukcapil, Bakesbangpoldagri, Sat Pol-PP, LSM, tokoh masyarakat, tokoh agama, pimpinan partai politik dan insan pers.
Ketua KPU Dompu Drs. Arifudin, dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini untuk silaturahmi dan saling berbagi masukan dalam persiapan Pilkada 2020.
“Tentunya kami juga menjelaskan tahapan demi tahapan proses yang dilakukan selama Pemilu 2019 lalu,” ungkapnya.
Menurut pria yang akrab disapa Dae Arif ini, tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan anggota DPRD Dompu, April lalu, mencapai 89.38 persen. “Ini merupakan sesuatu yang luar biasa dibandingkan dengan pencapaian pada Pemilu sebelumnya,” katanya.
Disamping itu, lanjut Arifudin, hal lain yang membanggakan pada Pemilu lalu, pihaknya berhasil meraih dua penghargaan sekaligus dari KPU RI.
“Pada ajang KPU Award, kami mendapat peringkat pertama kategori sosialisasi paling kreatif dan inovatif. Juga, peringkat tiga pada kategori data pemilih yang berkualitas,” bebernya.
Lebih jauh Arif menjelaskan, pada proses pemungutan suara Pilkada 2020 akan ada perbaikan regulasi. “Saat ini sudah diatensi KPU RI dan akan dibahas bersama DPR untuk perbaikan regulasi kedepan,” paparnya.
Selain itu, lanjutnya, dilakukan penyempurnaan data pemilih. “Tugas kita bersama menyempurnakan data-data demi terlaksananya Pilkada yang berintegritas dan bermartabat,” tegasnya.
Karena itu, dia mengharapkan peran serta dan partisipasi semua komponen masyarakat. Sebab, tanggung jawab Pilkada ini bukan hanya pada penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu saja. “Tanggung jawab seluruh masyarakat yang ada di daerah ini,” imbuhnya.
Pantauan Lakeynews.com, antusiasme peserta Rakor cukup tinggi. Pada sesi tanya jawab, banyak di antara mereka, terutama pimpinan Parpol menyoroti sejumlah persoalan. Antara lain, masalah DPT (Daftar Pemilih Tetap) yang kurang valid, dugaan keterlibatan ASN dalam politik praktis dan banyaknya money politics.
Menanggapi hal itu, Ketua Devisi Tekhnis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Dompu Anshori, SE dan Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu Drs. Irwan memberikan penjelasan secara detail, sesuai Undang-undang dan peraturan yang berlaku. (ady/rom)