Kepala DKP Dompu Ir. Wahidin, M.Si, menyerahkan alat tangkap kepiting berupa bubu lipat tipe kotak kepada dua  kelompok nelayan di kantornya. (ady/lakeynews.com)

DOMPU, Lakeynews.com – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Dompu menyalurkan puluhan unit alat tangkap kepada nelayan di Desa Mumbu, Kecamatan Hu’u dan Desa Jambu, Kecamatan Pajo.

Puluhan alat tangkap berupa bubu lipat tipe kotak tersebut bersumber dari DKP Dompu Tahun Anggaran 2019.

Peralatan-peralatan penangkap kepiting bakau besar, woku belangan dan rajungan ini diserahkan Kepala DKP Dompu Ir. Wahidin, M.Si di kantornya, Rabu (9/10).

Dikatakannya, alat ini diberikan kepada kelompok nelayan agar aktivitas penangkapan tetap memenuhi prinsip keberlanjutan. “Intinya aktivitas penangkapan tiga jenis kepiting ini perlu dilakukan secara ramah lingkungan. Sebab, ketiganya merupakan hasil laut utama daerah kita,” katanya saat memberi arahan kepada para penerima bantuan.

Dia menyebutkan, saat ini harga kepiting antara Rp. 95 ribu hingga Rp. 100 ribu per kilogram (Kg). “Ini jelas menguntungkan nelayan, terutama yang ada di pesisir,” bebernya.

Namun, Wahidin menegaskan agar kepiting terutama jenis bakau dan rajungan tetap ada. “Untuk itu, perlu dikelola dengan baik. Tidak menangkap di bawah ukuran minimum dan sedang bertelur,” ujarnya.

Kedepan, kata Wahidin, pihaknya akan melakukan pendataan hasil tangkapan dan membentuk daerah konservasi untuk keberlanjutan kepiting jenis tertentu.

“Kedepan kita akan mendata dan melakukan riset serta upaya pelestarian pada jenis kepiting bakau, wako belangan dan rajungan,” cetusnya.

Dijelaskannya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah membuat peraturan tentang rencana pengelolaan rajungan yang berkelanjutan melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 70/KEPMEN-KP/2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan Rajungan di Wilyah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).

Dalam Kepmen itu ditegaskan, nelayan melakukan prinsip-prinsip pengelolaan perikanan dengan pendekatan ecosystem approach to fisheries management (EAFM). “Pendekatan ini untuk menyeimbangkan tujuan sosial ekonomi dalam pengelolaan perikanan,” ujarnya.

Diantaranya, sambung Wahidin, meliputi kesejahteraan nelayan dan keadilan pemanfaatan sumber daya ikan. Tentu dengan mempertimbangkan ilmu pengetahuan dan ketidakpastian tentang komponen biotik, abiotik, manusia dan interaksinya.

“Terutama dalam ekosistem perairan melalui sebuah pengelolaan perikanan yang terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan,” paparnya. (ady)