Ketua dan Anggota DPRD Dompu Tanda Tangani Petisi
DOMPU, Lakeynews.com – Ratusan pemuda, mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) mendesak Bupati Dompu Drs. H. Bambang M. Yasin menerbitkan SK PNS bagi 256 CPNS Kategori 2 (K2).
Desakan tersebut disampaikan mereka saat berunjuk rasa bertepatan dengan pelantikan 30 anggota DPRD Dompu Periode 2019-2024 di Lapangan Beringin, kompleks pusat pemerintahan daerah, Senin (30/9).
Mereka yang beraksi dan menuntut penerbitan SK PNS ratusan CPNS tersebut, diantaranya, LSM Insan Cita Institute (ICI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Dompu.
Meski tidak mengangkat isu CPNS K2, pada hari dan tempat yang sama, aksi juga dilakukan Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), BEM YAPIS, BEM STKIP Al-Amin, Forum Komunikasi Mahasiswa Muslim (FKMM), Federasi Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI), LSM P3B, LSM Kobra.
Dalam orasinya, Direkrut LSM ICI Slamet Abadi Sentosa menyoroti beberapa persoalan di daerah Bumi Nggahi Rawi Pahu. Salah satunya, terkait SK PNS untuk ratusan CPNS K2.
“Kami mendesak Bupati Dompu untuk segera mengeluarkan SK PNS bagi 256 CPNS K2. Mengingat, masalah tersebut bertahun-tahun belum ada titik terang,” tegasnya.
Pria yang akrab disapa Bedel ini merasa sangat prihatin dengan para CPNS K2 Dompu yang telah berjuang bertahun-tahun menuntut haknya namun belum juga ada kepastian.
“Sekali lagi kami minta Bupati segara terbitkan SK PNS bagi CPNS K2. Dan, kepada Ketua DPRD Dompu yang baru saja dilantik agar masalah 256 CPNS K2 diselesaikan dan diprioritaskan,” ujarnya.
Tidak hanya itu, Bedel juga meminta agar Ketua dan 30 anggota DPRD itu untuk mengevaluasi kinerja perusahaan daerah yang menurut mereka gagal meningkatkan pendapatan daerah.
“Ini penting diselesaikan sebagai upaya untuk mendorong peningkatan pendapatan asli daerah,” bebernya.
Sayangnya, kendati aksi tersebut berlangsung di kompleks kantor bupati dan bupati maupun wakil bupati ada di kompleks itu, namun bupati atau wakil bupati tidak menemui pengunjuk rasa.
“Bupati sepertinya enggan menyambut aksi kami,” kata salah satu pengunjuk rasa pada Lakeynews.com.
Para pejabat eksekutif setempat tidak satu pun yang menerima massa dan merespon langsung aspirasi (tuntutan) massa tersebut. Kalaupun ada, mereka terkesan hanya menjadi penonton aksi massa di halaman kantor bupati.
Juru Bicara Pemkab Dompu Muhammad Iksan, ST, MM mengatakan, pada prinsipnya Bupati Dompu sangat terbuka pada masukan dan kritikan semua pihak.
“Kebetulan saat demo berlangsung, Bupati dan Wakil Bupati sedang menjamu undangan dan anggota DPRD yang baru saja saja dilantik,” katanya.
“Intinya, Bupati sangat terbuka dengan masukan dan kritik yang konstruktif buat Dompu kedepan,” sambung pria yang menjabat Kabag Humas dan Protokol Setda Dompu ini.
Massa Diladeni DPRD
Merespon tuntutan massa tersebut, Ketua sementara DPRD Dompu Andi Bachtiar bersama beberapa anggota dewan menemui para pendemo dan menandatangani petisi yang dibawa mahasiswa.
“Mewakili 30 orang anggota DPRD, saya ketua sementara DPRD Dompu menandatangani surat pernyataan ini,” ucap Andi di atas mobil pick up, tempat mahasiswa berorasi.
Selain Andi Bachtiar, sejumlah anggota dewan yang baru juga ikut menandatangani bentangan petisi berukuran sekitar 1 x 3 meter itu. Termasuk Nadirah, SE, Akt, wakil rakyat utusan Partai Bulan Bintang dan salah satu dari tiga srikandi parlemen Dompu.
Aksi beberapa komponen mahasiswa, pemuda dan LSM itu diwarnai pembakaran ban bekas dan mengusung keranda mayat sebagai bentuk protes atas revisi Undang-undang KPK dan RKUHP.
Tidak hanya itu, dalam aksinya, massa membawa sejumlah poster, spanduk, bertuliskan berbagai kecaman.
Semula para demonstran berorasi di depan gedung DPRD Dompu. Karena anggota dewan sedang dalam proses pelantikan di Lapangan Beringin, mereka kemudian merangsek masuk menembus barikade aparat Polres Dompu.
Massa menghendaki agar anggota dewan yang dilantik menandatangani juga petisi penolakan terhadap RUU KPK dan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). (ady/rom/yat)