Tetapkan Caket DPRD Dompu, NasDem Diminta tak Abaikan Kedaulatan Rakyat

Edi Muntaha: Rakyat Menunggu, Jangan Membuat Mereka Marah

DOMPU, Lakeynews.com – Posisi Ketua DPRD Kabupaten Dompu Periode 2019-2024, dipastikan menjadi jatah Partai Nasional Demokrat (NasDem). Karena itulah, NasDem diingatkan agar dalam menetapkan kadernya sebagai Calon Ketua (Caket) DPRD Dana Nggahi Rawi Pahu ini tidak mengabaikan kedaulatan rakyat yang telah memberikan dukungannya pada Caleg NasDem.

Peringatan tersebut antara lain dari salah satu deklarator Ormas Nasional Demokrat (Nasdem) yang menjadi cikal bakal Partai NasDem yang juga mantan Sekretaris DPD Partai NasDem Dompu Periode 2012-2017, Drs. Yusuf Hasan dan mantan Wakil Ketua 7 DPD Partai NasDem Dompu Edi Muntaha.

Pada Lakeynews.com, Rabu (11/9), keduanya berbicara tentang proses penjaringan dan penetapan Caket DPRD Dompu yang merupakan jatah partai NasDem yang tampil sebagai pemenang pada kontestasi Pileg 2019.

Yusuf Hasan misalnya. Dia mengingatkan Partai NasDem Dompu agar tidak mudah melupakan dan mengabaikan kedaulatan rakyat yang telah memberikan suaranya kepada Ir. Muttakun. “Muttakun yang merupakan Caleg dari Partai NasDem mampu meraih suara terbanyak baik di internal NasDem maupun di seluruh Caleg dari 14 parpol peserta Pemilu,” jelasnya.

Menurutnya, selama kontestasi Pemilu dengan sistem proporsional terbuka, baru kali ini ada seorang Caleg di Kabupaten Dompu memperoleh suara sah dengan jumlah yang sangat fantastis. Yakni Caleg atas nama Muttakun.

“Karena itu, kami memberi saran sekaligus mengingatkan kepada pimpinan Partai NasDem di Kabupaten Dompu agar tidak salah memperjuangkan kadernya yang akan menjadi Ketua DPRD,” tandasnya.

Ketika pimpinan Partai NasDem Dompu keliru mengambil langkah, misalnya memperlihatkan dukungan kepada salah satu calon selain Muttakun, Yusuf menegaskan, hal itu akan berisiko menghancurkan kepercayaan rakyat terutama di Dapil 1 (Kecamatan Dompu, Pajo dan Hu’u). “Tentu saja, itu akan berdampak merugikan Partai NasDem kedepan,” paparnya.

Dampak secara langsung, menurut dia, tidak akan ada lagi yang merespon undangan terbuka yang disampaikan Surya Paloh kepada masyarakat Indonesia di setiap perhelatan Pemilu untuk masyarakat Indonesia yang akan menjadi Caleg di Partai NasDem. Ketika seseorang yang telah menjadi Caleg dan meraih suara terbanyak, kemudian tidak diprioritaskan dan diperjuangkan oleh pimpinan Partai NasDem Dompu untuk menjadi ketua DPRD, bisa berakibat fatal bagi NasDem pada Pemilu mendatang.

Yang Yusuf ketahui, Muttakun adalah deklarator yang membawa Ormas NasDem sekaligus menjadi pengurus Partai NasDem dan sukses mengantarkan NasDem saat itu lolos menjadi kontestan Pemilu 2014. “Lalu mengapa ada sebagian (oknum) petinggi NasDem Kabupaten Dompu yang menyebut bahwa Muttakun bukan pengurus, bahkan dihembuskan dipecat,” ujarnya dengan nada tanya.

“Muttakun tidak Pernah Dipecat”

Sebagai mantan Sekretaris DPD NasDem Dompu dan ketika itu masih bersama Muttakun, Yusuf mengaku tahu persis bahwa Muttakun tidak pernah dipecat. Informasi yang menyatakan bahwa Muttakun dipecat adalah informasi yang sengaja dihembuskan oleh oknum di dalam Partai NasDem untuk mengganjal Muttakun agar tidak mulus. “Bahkan dengan target agar tidak lolos dalam penjaringan dan penetapan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Dompu,” tegasnya.

Yusuf kembali menegaskan, kalau cara-cara itu yang dilakukan, dia khawatir 2.884 orang (rakyat) pemilik kedaulatan dari Dapil 1 sejumlah yang telah memberikan suaranya kepada Muttakun akan marah. “Mereka akan mempertanyakan kepada Partai NasDem, mengapa seorang yang telah berjasa membesarkan partai dan memimiliki suara terbanyak tidak mendapat prioritas didukung NasDem untuk menjadi ketua DPRD Dompu,” cetusnya.

Dia menilai, masih ada upaya dari oknum di internal Partai NasDem yang bermain agar penetapan Muttakun sebagai Ketua DPRD Dompu terhambat. Ini bisa dilihat dengan lamanya Partai NasDem menetapkan Ketua DPRD. “Saat ini, rakyat khususnya pemilik kedaulatan, menunggu untuk mengetahui penetapan dari Partai NasDem,” ulasnya.

Dikatakannya, proses penetapan Ketua DPRD yang terlalu lama, bisa jadi akan memunculkan prasangka publik yang bukan-bukan terhadap NasDem. Jika melihat track record, kapasitas dan kepemimpinan Muttakun baik di LSM maupun selama merintis Partai NasDem di Dompu, maka DPP tidak perlu meragukan lagi. “Sudah selayaknya Muttakun sebagai peraih suara tertinggi, mendapat sebagian besar kepercayaan rakyat di Dapil 1 ditetapkan sebagai ketua DPRD,” tandasnya.

Sementara itu, mantan Wakil Ketua DPD Partai NasDem Dompu Edi Muntaha juga angkat bicara terkait proses penjaringan dan penetapan ketua DPRD Dompu. Edi pun melihat ada upaya dari oknum Partai NasDem di Dompu yang mencoba bermain dan tidak netral dalam proses penjaringan dan penetapan ketua DPRD.

“Jika ini terus dilakukan, rakyat yang telah menyalurkan suaranya kepada Muttakun akan marah. Jangan membuat rakyat marah,” tegasnya. Mereka pun, sambung Edi, mempertanyakan mengapa justru Partai NasDem Dompu tidak berterima kasih kepada rakyat yang telah memberikan kepercayaan, sehingga Muttakun mampu menarik dan meraih suara terbanyak.

“Suara besar itu juga mengantarkan NasDem memperoleh dua kursi di Dapil 1. Jika saja suara Muttakun tidak besar, maka tidak mungkin NasDem mendapat jatah ketua DPRD sesuai Undang-undang,” ungkapnya.

Karena itu, Edi mengharapkan dan mengingatkan kepada DPP agar tidak salah dalam menetapkan ketua DPRD Dompu. Jika DPP Partai NasDem dalam hal ini Surya Paloh ingin mendapat informasi yang lengkap tentang bagaimana sesungguhnya yang terjadi di internal Partai NasDem saat ini, Edi siap membantu memberikan informasi real.

Dengan demikian, DPP tidak hanya sepihak menerima informasi dari oknum pimpinan Partai NasDem yang justru dikhawatirkan akan merugikan NasDem ke depan. “Dan, jika DPP ingin mengamankan suara NasDem pada Pemilu 2024 nanti dan ingin NasDem bisa menjadi besar, pilihan yang tepat harusnya jatuh pada figur Muttakun,” cetus Edi.

Hingga berita ini diunggah, pihak DPD Partai NasDem Kabupaten Dompu belum berhasil dikonfirmasi. (tim)