BIMA, Lakeynews.com – Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah, S.E, M.Sc, mengajak para pihak terkait rembug bersama untuk mencari solusi atas berbagai persoalan petani garam Kabupaten Bima. Dan khusus kepada PT. Garam Indonesia, Gubernun berharap agar segera membangun pabrik industrinya di daerah itu.
“PT. Garam Indonesia kami harapkan kerjasamanya untuk segera bangun pabrik industri di Bima,” kata Gubernur dalam pertemuan dengan sekitar 60 perwakilan petani garam se-Kabupaten Bima di Kantor Bupati, Sabtu (7/9) lalu.
Gubernur saat itu didampingi Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE dan Wakil Bupati Drs. Dahlan H.M. Noer, MPd. Juga Deputi Bidang Koordinator Bidang Kemaritiman RI, Direktur Jenderal Kelautan KKRI dan Direktur PT. (Persero) Garam Indonesia.
Hadir dalam pertemuan tersebut, Dandim 1608/Bima diwakili Danramil Woha Kapten Kav. Sukahar, tokoh agama, tokoh masyarakat, Kadis Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bima Ir. Hj. Nurma, Penyuluh Pertanian se-Kabupaten Bima dan sejumlah dedengkot LSM.
Gubernur yang akrab disapa Bang Zul ini mengungkapkan, garam hasil produksi petani-petani Bima sangat bagus. “Kalau sudah ada nomenklatur harga garam dengan adanya industri tersebut, maka kepentingan dan kebutuhan petani akan diakomodir dengan baik,” jelasnya.
Selain itu, kata mantan DPR RI tiga periode ini, hadirnya pabrik industri garam nanti akan mampu memancing industri turunan yang lain. “Pabrik pengolahan garam tersebut, bisa menjadi lapangan kerja buat petani garam tradisional di Bima,” paparnya.
Persoalan harga garam, lanjut Bang Zul, nanti bakal diserap oleh perusahaan BUMN itu sendiri. Namun, harus disepakati dulu harga suplayer tingkat pasarnya. “Tugas kami hanya memfasilitasi dengan kementerian dan pihak terkait. Yang lebih utama harus bikin lingkungan yang bersahabat untuk menghasilkan dan mendatangkan para industri terbaik di Bima,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Bima Hj. Indah Damayanti Putri mengungkapkan, regulasi yang mengatur harga garam saat ini dirasa sangat meresahkan petani garam saat ini. “Untuk itu kami (Pemkab Bima, red) terus berupaya membantu dan mencarikan jalan keluar masalah ini,” ungkapnya.
Dia berharap hasil audiensi ini, kedepannya dapat dirasakan oleh petani garam dan Pemkab Bima sendiri. “Jika memang harga garam tidak sesuai harapan, simpan saja. Kedepanya, pada saat yang tepat dapat dijual dengan harga yang tepat,” cetusnya.
Selanjutnya, perempuan yang saat ini satu-satunya menjadi Bupati di NTB berharap, para petani dapat berkoordinasi dengan penyerapan garam dengan hasil garam terbaik. “Kami harap para petani dapat hasil garam yang baik dan bisa diterima oleh kementerian,” ujarnya.
Sementara itu, salah seorang perwakilan petani garam, Azriansyah berharap agar garam di Bima diserap secepatnya oleh perusahaan. “Bagaimanapun kondisi garam saat ini, penyerapan garam produksi kami harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Dia juga berharap, kedatangan dirinya dengan petani lain untuk bertemu Gubernur NTB bisa memberikan solusi. “Kami datang di sini untuk mendengar harga garam yang sah dari pemerintah,” tegasnya.
Menurutnya, produk hasil garam harus ada solusi hasil yang riil dari pembahasan tersebut. “Saat ini garam kami yang baik harganya Rp. 5000/sak,” sebutnya.
Untuk itu, dia meminta adanya serapan resmi dari Kemenko dan gudang garam. Solusi kongkretnya harus ada kejelasan harga. “Kami minta, pihak terkait turun ke lokasi tempat kami menggarap tambak garam,,” sambungnya.
Tidak hanya itu, dia juga meminta Gubernur NTB agar menyelesaikan masalah ini dengan tepat waktu. “Jangan sampai masalah ini berlarut tanpa ada kejelasan dari pemerintah,” pungkasnya.
Dalam audiensi tersebut disepakati beberapa hal. Antara lain, untuk standar harga dan rencana pembangunan industri garam akan ditindaklanjuti rapat bersama di Kementerian Koordinator Kelautan bersama Bupati, Gubernur dan beberapa perwakilan pelaku usaha industri. (ady)