
MATARAM, Lakeynews.com – Dewan Pimpinan Daerah Gerak Rakyat Anti Korupsi (DPD GERAK) Indonesia – Provinsi NTB akan menggelar pelatihan penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD) bagi Aparat Desa se-Kabupaten Bima, September mendatang.
Dalam mempersiapkan kegiatan tersebut, pihak GERAK NTB telah melakukan pertemuan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI yang diterima Deputi Bidang Keuangan Daerah Gatot Darmasto dan Direktur Pengawasan Bidang Keuangan Daerah Iskandar Novianto.
“Kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian kepada aparatur desa dan kontribusi kami terhadap daerah Bima tercinta,” kata Ketua DPD GERAK Provinsi NTB Iswahyudin, SH, dalam rilis yang diterima redaksi Lakeynews.com.
“Alhamdulillah, BPKP sangat responsif dan apresiasif dengan kegiatan pelatihan yang kami rencanakan. Bahkan mereka meminta kami segera mengantur agenda kegiatan tersebut,“ kata pemuda asal Ambalawi, Bima ini.
Dasar hukum kegiatan ini, lanjut Iswahyudin, sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah.
Kegiatan ini juga diperkuat dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Pasal 2 dan 3 Perpres Nomor: 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI. “Atas dasar amanat konstitusi inilah kami memandang perlu diadakannya pelatihan semacam ini,“ terang pria yang akrab disapa Yudi ini.
Menurutnya, selama ini pemahaman hukum dan pemahaman penggunaan anggaran ADD oleh aparatur desa sangat minim dan berakibat fatal. “Akibatnya aparat desa terlilit masalah hukum dan tersendatnya pembangunan yang ada di desa masing-masing,“ ujarnya.
Ia berharap, dengan adanya pelatihan ini kesadaran hukum dan pemahaman anggaran aparatur desa di Kabupaten Bima lebih baik. Sehingga penggunaan ADD dan tata kelola keuangan itu tepat sasaran, dan tercegahnya perbuatan melawan hukum dari aparatur desa itu sendiri. “Dengan demikian, percepatan pembangunan Kabupaten Bima akan segera terwujud,“ pungkasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Keuangan Daerah BPKP RI Gatot Darmasto mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi tentang rencana kegiatan yang dilakukan DPD GERAK NTB ini. “Tentunya mendukung kegiatan tersebut. Untuk teknis pelaksanaan kegiatannya, kami tunggu,“ ujarnya saat menerima anggota GERAK NTB di ruangannya.
“Kegiatan ini sangat membantu kami dalam memberikan edukasi dan pengawasan langsung kepada aparatur desa di Kabupaten Bima,“ tandasnya. (ady)
