Oleh: Suherman *)
SAAT ini, sebelum masa pendaftaran pasangan calon ke KPU, para bakal calon bupati dan wakil bupati serta Tim-nya disibukan dengan mencari pendamping, partai politik pengusul dan sosialisasi diri di masyarakat.
Ada beberapa kandidat atau bakal calon yang telah dipublikasikan atau mempublikasikan dirinya di dunia maya untuk mengikuti kontestasi lima tahunan itu. Diantaranya Arifuddin, H. Ikhtiar Yusuf, H. Yuhasmin, Muhammad Ruslan, Prof. Mansyur dan Nasarudin.
Para bakal calon tersebut telah dicitra dan dipersepsikan sebagai orang-orang yang baik oleh dirinya maupun oleh para tim-nya. Jangan sampai citra dan persepsi itu kemudian rontok dan tergerus akibat prilaku, ucapan dan tulisan yang kotra produktif.
Politik Tanpa Diskriminasi
Kita tidak sedang hidup di zaman Jahiliah atau pada zamannya Hitler, dimana manusia dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, warna kulit, suku, keturunan dan sebagainya.
Kita sedang hidup di era demokrasi, dimana semua orang memiliki hak hidup yang sama dalam semua sendi kehidupan baik di dibidang ekonomi, sosial budaya, hukum bahkan politik.
Di bidang politik, katakanlah momentum Pilkada bahwa setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih asal memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam peraturan perudang-undangan, tidak ada syarat dan ketentuan bahwa untuk menjadi calon gubernur, bupati dan walikota harus dari kelompok atau golongan tertentu. Meskipun pemilih nantinya berhak memilih berdasarkan kesamaan golongan, suku, agama dan budayanya. Tapi itu sifatnya rahasia.
Oleh sebab itu, prilaku, ucapan bahkan tulisan-tulisan yang mengarah pada dugaan “diskriminatif” terhadap golongan tertentu atau bahkan mendorong pada prilaku SARA adalah tindakan yang tidak patut di saat kita sedang mendorong agar para kontestan/kandidat Pilkada membangun politik gagasan, bukan mengobral politik kemasan.
Etika dan Moral
Memang sebagaimana yang diungkapkan Mao Zedong, Filsuf China bahwa politik adalah peperangan tanpa darah. Demikian juga dikatakan Machiaveli bahwa meraih kekuasaan dengan menghalalkan segala cara.
Namun, bukan berarti moral dan etika sebagai masyarakat yang berbudaya dan memiliki falsah Nggahi Rawi Pahu diabaikan demi hasrat politik kekuasaan.
Politik hanya momentum lima tahunan sebagai salah satu jalan kesejahteraan, namun hubungan kemanusiaan, persaudaraan dan persahabatan merupakan momentum sepanjang masa. Maka, tak selayaknya itu dikorbankan.
Menyikapi fenomena sosial terutama di media sosial yang cenderung tanpa kontrol dan berpotensi menimbulkan perpecahan di antara sesama, di antara bakal calon dan tim-nya. Karena prilaku, ucapan dan tulisan-tulisan bakal calon dan tim yang sering “offside”, keluar dari garis kepatutan dan kepantasan.
Sejatinya para bakal calon dan para tim di ruang publik senantiasa menyampaikan, menyebarluaskan (Fastabikul Khairat) citra diri positif dan gagasan-gagasan untuk membangun daerahnya agar masyarakat pemilih berempati dan bersimpati. Kalau tidak, selamat tinggal !! (*)
*) Penulis adalah peminat urusan Pemilu yang berdomisili di Kabupaten Dompu.