Wujudkan Visi NTB Gemilang, Pemprov Gelar Pertemuan Lintas Instansi


MATARAM, Lakeynews.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB Ir. Iswandi, M.Si, menegaskan, jika muncul informasi yang mendelegitimasi pimpinan, maka kehumasan pemerintah harus memberikan penjelasan. “Humas pemerintah harus responsif dalam menyikapi setiap informasi yang dapat merendahkan marwah pimpinan dan pemerintah daerah,” imbuhnya.

Sekda Provinsi NTB Ir. Iswandi, saat membuka pertemuan untuk mendorong sinergitas mewujudkan visi pembangunan “NTB Gemilang” di Hotel Lombok Raya, Kamis (18/7). (ist/lakeynews.com)

Penegasan itu disampaikan Iswandi dalam sambutan saat membuka pertemuan para pejabat struktural dan tenaga teknis/operator bidang kehumasan, keprotokolan dan PPID jajaran pemerintah provinsi, instansi vertikal dan kabupaten/kota se-NTB.

Pertemuan yang digelar Pemprov NTB untuk mendorong sinergitas dalam mewujudkan visi pembangunan NTB Gemilang itu berlangsung di Ballroom Rinjani Hotel Lombok Raya, Kamis (18/7).

Menurut Iswandi, salah satu kewenangan gubernur adalah memfasilitasi dan memberdayakan kabupaten/kota dalam pemerintah daerah. “Dengan membangun sinergi, kita dapat mewujudkan percepatan pembangunan daerah. Inilah arti strategis pertemuan ini,” jelas Iswandi.

Dikatakannya, ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam bersinergi; menjaga marwah pimpinan dan menjaga citra institusi, pemerintah daerah.

Iswandi kembali mengatakan, jika muncul informasi yang mendelegitimasi pimpinan, kehumasan pemerintah harus memberikan penjelasan. Humas pemerintah harus responsif menyikapi setiap informasi yang dinilai merendahkan marwah pimpinan dan pemerintah daerah.

Dengan demikian, permasalahan yang dihadapi bersama, misalnya kemiskinan, lapangan kerja, pendidikan yang belum berkualitas dan sektor pembangunan lainnya dapat diatasi melalui sinergi yang dibangun.

Pertemuan tersebut dilanjutkan diskusi panel dengan tema “Pentingnya Publikasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Menuju NTB Gemilang”.

Diskusi panel tersebut menghadirkan Ketua Ombudsman RI – NTB H. Adhar Hakim, SH, MH yang memaparkan “Indeks Pelayanan Publik di NTB”,  Ketua Komisi Informasi NTB Hendriadi, SE, ME, mengangkat “Keterbukaan Informasi Publik di Era Industri 4.0” dan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Yusron Saudi, SH, MH yang menyajikan materi “Penyiaran Sehat dan Pentingnya Publikasi”.

Pertemuan sinergitas juga diisi dengan Workshop Pelayanan Informasi Kehumasan dan Keprotokolan, serta Diseminasi Informasi Visi-Misi dan Program Unggulan NTB Gemilang. Materi ini dipaparkan Kepala Biro Humas dan Protokol Setda NTB Najamuddin Amy, S.Sos, MM, dan Pelaksana Tugas Kadis Kominfotik NTB, I Gede Putu Aryadi S.Sos, MM. (tim)