Khaeruddin: Kalau Pemdes Terbuka, tidak Terjadi Konflik Sosial
DOMPU, Lakeynews.com – Giliran Forum Keserasian Sosial (FKS) “Kasama Weki” Desa Manggena’e, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, menggelar Dialog Tematik. Kegiatan yang mengangkat tema “Mencegah Konflik Sosial dan Politik” itu berlangsung di Aula Kantor Desa setempat, Sabtu (13/7) sore.
Sebelumnya, FKS “Oi Gentu” Desa O’o, Kecamatan Dompu, juga sukses menyelenggarakan kegiatan yang sama. Kendati temanya sedikit berbeda, namun sasaran yang hendak dicapai relatif sama. Yakni terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, tanpa diwarnai kekerasan dan konflik sosial.
Dialog di Desa Manggena’e yang dibuka Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Dompu Khaerudin, S.Sos itu, berlangsung lancar dan sukses hingga akhir.
Tampil sebagai pemateri, hanya Ruhyatil Hulaliyah, S.Sos dari Dinsos Dompu. Sebelumnya, panitia mengundang beberapa pembicara dari instansi dan institusi terkait. Namun, berhalangan hadir.
Sedangkan pesertanya, antara lain dari Badan Permusyawatan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), BKM, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan sejumlah perwakilan masyarakat.
Kegiatan yang semula direncanakan mulai pukul 14.00 Wita, namun baru dibuka pukul 15.30 Wita (ba’da Ashar). Meski demikian, kegiatan tetap berjalan sesuai harapan.
Ketika membuka dialog, Khaerudin menyebut beberapa program yang diluncurkan Dinsos. Antara lain Kelompok Usaha Bersama (Kube) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
“Program-program tersebut termasuk bagian dari upaya pemerintah dalam meminimalisir terjadinya konflik sosial di tengah masyarakat,” jelas Khaerudin.
Terkait PKH misalnya. Pemerintah dalam hal ini pemerintah desa, kata Khaerudin, diharuskan melaksanakan program secara terbuka dan transparan.
Seharusnya, data-data warga penerima manfaat dalam program ini diumumkan atau ditempelkan di papan pengumuman desa. Dengan keterbukaan seperti itu, masyarakat menjadi tahu. “Kalau pemerintah desa sudah terbuka dalam melaksanakan PKH, maka tidak terjadi konflik sosial,” tandasnya.
Menurutnya, mestinya kepala desa bisa hadir dalam kegiatan ini. Namun karena Kades berhalangan, Khaerudin berpesan kepada pihak yang mewakili Pemdes agar ke depan mengumumkan nama-nama penerima manfaat PKH.
Informasi yang diperoleh dari peserta dialog, Kades Manggena’e Ikraman sedang mengikuti sebuah kegiatan di Mataram.
Parahnya, bukan hanya Kades, para staf desa pun tidak hadir dalam kegiatan itu. Satu-satunya unsur pemerintahan di desa terkait yang datang, hanyalah Kepala Dusun Sorikuta Syarifuddin Junaidin.
Sementara itu, Ruhyatil Hulaliyah saat menyampaikan materinya mengatakan, secara teori ada beberapa penyebab konflik sosial. Antara lain, SARA (Suku, Agama, Ras dan Antargolongan) dan politik. Terutama menyangkut perbedaannya.
Sebagai pencegahannya, upaya-upaya yang bisa dilakukan adalah memahami semua perbedaan. Selain itu, membangun nasionalisme dengan kemajemukan, menghargai sesama, serta menyelesaikan setiap urusan dengan musyawarah mufakat.
“Memupuk rasa persaudaraan antarsesama dengan menghidupkan kearifan lokal yang ada di desa kita, juga merupakan cara ampuh mencegah konflik sosial,” paparnya.
Pada sisi lain, antusiasme peserta mengikuti kegiatan itu cukup tinggi. Beberapa di antara mereka melontarkan beragam pertanyaan, kritikan, saran dan masukan.
Diantaranya, keinginan mereka terkait perubahan atau yang hendak dicapai dari adanya kegiatan dialog tematik ini. Ada pula yang mengusulkan, agar menghadirkan ulama atau tokoh agama dalam penyelesaian setiap permasalahan. (zar)