Antisipasi Unjukrasa di Daerah, 1.200 Personel TNI dan Polri Disiagakan
MATARAM, Lakeynews.com – Kapolda NTB Irjen Pol. Drs. Nana Sudjana mengharapkan agar masyarakat di daerah ini tidak ikut melakukan unjukrasa atau ke Jakarta untuk menekan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sidang gugatan sengketa Pemilu (Pilpres dan Pileg) 2019 yang mulai digelar di Jakarta, 14 Juni ini.
Kapolda NTB Irjen Pol. Drs. Nana Sudjana, memberikan sambutan pada Apel Kesiap-siagaan, Kamis (13/6). (ist/lakeynews.com)
“Sebaiknya masyarakat menunggu hasil keputusan sidang dari Mahkamah Konstitusi,” imbuh Kapolda Nana, usai Apel Kesiap-siagaan di Lapangan Gajah Mada Mapolda NTB, Kamis (13/6).
Apel tersebut untuk mengatasi dan mengantisipasi gangguan Kamtibmas di daerah saat sidang perdana sengketa Pemilu 2019 di MK. Gelar pasukan yang diikuti pihak TNI/Polri dan dinas/instansi terkait itu sekaligus sebagai apel konsolidasi berakhirnya Operasi Ketupat Gatarin 2019.
Kapolda Nana yang saat itu didampingi Danlanud ZAM Kolonel (Nav) Budi Handoyo, M.Tr, menegaskan TNI/Polri bersama instansi terkait tetap mewaspadai munculnya gerakan saat berlangsungnya sidang perdana sengketa hasil Pemilu 2019 itu.
Menurut Kapolda, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya unjukrasa di daerah, disiagakan 1.200 personel gabungan TNI dan Polri. “1.200 personel itu siap digerakkan,” tandasnya.
Dimana saja titik pengamanannya?
Menjawab pertanyaan itu, Kabid Humas Polda NTB AKBP Purnama menyebutkan, antara lain, Kantor KPU dan Bawaslu Provinsi, KPU dan Bawaslu Kabupaten dan Kota se-NTB, serta gudang logistiknya.
“Pengamanan aksi unjukrasa juga bila ada. Selain itu, media mainstream dan media sosial –khususnya ujaran kebencian, berita bohong, hoax dan seterusnya,” jelas Purnama pada Lakeynews.com. (tim)