DOMPU, Lakeynews.com – Ratusan perawat honorer di Kabupaten Dompu, Senin (14/5/2018) pagi ini melakukan unjukrasa di Paruga Parenta Dana Nggahi Rawi Pahu, pusat Pemerintahan Kabupaten Dompu. Intinya, mereka menolak “sistem” perbudakan dan menuntut kesejahteraan.
Massa aksi yang tergabung dalam Gerakan Perawat Honorer Indonesia (GPHI) Kabupaten Dompu miminta kepada Pemda Dompu agar memberikan upah sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK). Mereka juga Jaminan Kesehatan untuk Perawat, Program Satu Desa Satu Perawat, mengawal revisi Undang-undang (UU) ASN Nomor 5 Tahun 2014 dan Penertiban SK Honor Daerah (Honda).
Salah satu pengunjukrasa, Guntur, yang ditemui Lakeynews.com mengaku sudah lama mengabdi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Dompu, tapi tidak pernah menerima gaji.
“Saya pribadi sudah mengabdi delapan tahun. Sejak awal itu hingga sekarang tidak pernah menerima gaji,” ungkapnya. “Ada juga teman-teman saya yang sudah lebih dari sepuluh tahun mengabdi,” sambungnya.
Guntur mengaku, status dia dan sejumlah temannya adalah tenaga sukarela, sesuai aturan Menkes. “Tetapi kita tidak diakui oleh pemerintah daerah. Kalau sudah ada SK Honda, mungkin kita bisa mendapatkan gaji melalui APBD,” tandasnya.
Para pengunjukrasa mengharapkan perhatian serius dari pemerintah terhadap tuntutan mereka. “Kalau tidak ada kejelasan status kami, kami mengambil sikap untuk mogok kerja,” tegasnya.
Sayangnya, aksi tersebut belum mendapatkan tanggapan dari pihak-pihak terkait di Pemkab Dompu. Bahkan, Bupati dan Sekretaris Daerah diinformasikan sedang keluar daerah.
Praktis, aksi ratusan perawat itu tidak membuahkan apa-apa. Massa pun melanjutkan aksinya dan hearing dengan anggota DPRD.
“Bupati Dompu beserta Sekda sedang berada di luar daerah,” kata Ardi, salah satu petugas resepsionis di hadapan massa. (pis)
ada kontak wartawan lakeynews yang bisa di hubungi?