Oleh: Satria Madisa )*

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) NTB Periode 2018-2023 merupakan akomodasi mandat masyarakat dalam menentukan pemimpinnya. Pilgub NTB harus dipandang sebagai ikhtiar kolektif masyarakat dengan kontestasi ide dan gagasan membangun. Tentu Pilgub adalah medium pesta masyarakat NTB (keceriaan untuk semua).

Satria Madisa. (ist/lakeynews.com)

Keceriaan untuk semua lewat pemilihan gubernur dan wakilnya harus mendapatkan legitimasi masyarakat NTB secara utuh. Persamaan kedudukan didepan demokrasi harus menjadi arus utama cara pikir dan kerja politik kita. Bahwasannya NTB adalah milik semua. Karena milik semua maka NTB harus dilihat dari perspektif NTB.

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Pilgub NTB 2018 diproyeksikan jumlah pemilih sekitar 3,9 juta (Republika Online) yang tersebar di Pulau Lombok dan Sumbawa. Ini artinya jumlah masyarakat NTB (DPT) itulah yang menyeleksi siapakah yang layak dan pantas memimpin NTB. Terlepas bagaimanapun kriteria masyarakat dalam menyalurkan keyakinan politiknya.

Empat pasangan calon sudah mendaftarkan di KPU NTB. Tentu merupakan putra-putri terbaik NTB dengan visi dan misi yang sama membangun NTB. Medium ini, selain menyajikan kontestasi figur, juga menyajikan kontestasi konsep. NTB aman, sejahtera, merakyat, dan gemilang membumi di ruang publik dengan harapan membumikan visi misi,  memasarkan produk dan menggalang partisipasi publik.

Ide pencerahan tekstual pada substansinya tergambar cita-cita luhur NTB adalah milik semua masyarakat dari latar belakang kultural, kedaerahan, ideologi, suku yang berbeda. NTB sejahtera, gemilang, merakyat untuk semua. Ide pencerahan tekstual (Aman, Gemilang, Merakyat, Sejahtera) dalam bentuk baliho, spanduk, dan propaganda Sosmed secara tidak langsung meniadakan asumsi NTB milik golongan tertentu, sekaligus meneguhkan  NTB untuk semua. Sehingga, konsepsi yang terbangun adalah NTB milik kita, bukan milik saya.

 

Mosi Integral NTB untuk Semua

Pada abad ke-17, Niccolo Machiavelli dalam bukunya Il Principle, meletakan landasan-landasan monarki absolut yang memberikan basis teoritis konseptual raja-raja di Eropa untuk membentuk kekuasaan yang mutlak. Il Principle menjelaskan, bahwa kekuasaan raja tidak terbatas terhadap segala sesuatu yang mencakup negara, harta dan rakyat yang ada di wilayah kekuasaannya.

Sistem demokrasi secara konseptual telah melenyapkan konsep raja dan semacamnya, tapi dalam tataran praktik raja berselimut demokrasi  masih ditemukan. Ini ditandai dengan eksistensi politik dinasti yang seolah tidak memberikan akses yang sama dalam memimpin sebuah bangsa maupun daerah. Walaupun dalam tataran praktik politik, dinasti juga merupakan konsekuensi demokrasi.

NTB merupakan milik semua. Monopoli NTB dalam golongan tertentu harus dipandang sebagai bentuk-bentuk  menjamur raja-raja baru di era demokrasi. Semoga di NTB tidak ada raja dalam medium demokrasi.

Muhamad Natsir lewat Mosi Integral telah mampu menyatukan NKRI yang terpecah belah. Mosi Integral dalam tulisan ini dengan asumsi dan dasar bahwa “Diskriminasi pembangunan antara Pulau Lombok dan Sumbawa” merupakan basis praktis adanya tidak keutuhan NTB. NTB dalam pembangunan terlihat superior di daerah yang satu dan inferior dari daerah lainnya. Terkesan NTB hanya milik kelompok tertentu, dan sense keadilan tidak semua didapatkan untuk daerah tertentu. Terlepas bagaimanapun respon pemimpin NTB saat ini bahwa tidak ada diskriminasi pembangunan, tapi masyarakat Pulau Sumbawa menjadi saksi bisu dan sekiranya punya indikator dalam menentukan bahwa NTB ini hanya milik golongan tertentu. Bukan milik semua.

Atas dasar itu, medium melegitimasi mandat rakyat lewat Pilgub bukan hanya perkara lima tahunan sebagai bentuk NTB dan Indonesia adalah demokrasi. Lebih dari itu, mandat semua masyarakat NTB harus dipertanggungjawabkan dengan bukti hadirnya pemimpin yang mampu membawa perubahan, untuk NTB yang gemilang, sejahtera, merakya dan untuk semua masyarakat NTB.

Studi kelayakan rakyat dalam memilih pemimpin bisa dilihat dari beberapa indikator. Di antaranya, figur, prestasi, visi-misi serta akomadatif. Tapi kembali penulis tegaskan, empat pasangan bakal calon merupakan figur-figur terbaik dari NTB dengan latar belakang mempuni. Mereka sudah teruji ada yang menjabat Walikota, Bupati, DPR, dan juga pendidik. Secara konseptual, mereka punya komitmen yang sama NTB untuk semua.

IPM yang masih sangat rendah, lapangan kerja yang masih sangat terbatas, kesenjangan sosial, kemiskinan, perdagangan manusia, pendidikan yang kian hari makin mahal harus menjadi ijtihad masyarakat NTB dalam menentukan pemimpinnya. Pemimpin yang diharapkan hadir sebagai lokomotif perubahan.

Harus ada ikhtiar kolektif masyarakat NTB untuk lebih cerdas menilai dan memetakan nasib NTB lima tahun ke depan.

Semua figur layak, berkompetisi merebut mandat rakyat. Tapi di antara yang layak, semua masyarakat NTB menilai pasti ada yang lebih layak. Tapi siapapun terpilih jadi pemimpin nantinya, diharapkan mampu mewujudkan NTB gemilang, merakyat, dan sejahtera untuk semua.

NTB membangun harus dimulai dengan pembangunan kualitas manusianya. Kualitas SDM ini indikator kemajuan. NTB dengan sederet SDA yang melimpah ruah diperlukan kualitas manusia. Percuma SDA melimpah tanpa didukung  dengan SDM yang mempuni.

Di tengah kompleksitas persoalan NTB, kita perlu langkah starategis dari pemimpin untuk menyelesaikannya. Jika gedung rumah kita bocor, yang harus dilakukan proses penyelesaiannya bukan melap lantai saat hujan, atau mencat temboknya, tapi menutup atap yang bocor tersebut. Begitupun dengan persolan IPM yang rendah, kemiskinan, kesenjangan, perdagangan manusia, diskriminasi pembangunan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah/pemimpin menggali faktor penyebab dan mengubah.

Anak muda NTB (Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa) harus meneguhkan ijtihad politik NTB untuk semua. Intelektual muda secara konseptual dan kerja harus meletakan kepentingan NTB secara utuh dalam menerjemahkan fungsi dan peran dengan ruang-ruang dialektis, dengan konfigurasi ide dan gagasan. Pemilihan gubernur NTB keceriaan untuk semua, maka integritas kita semua akan mengarahkan NTB ke depan.

Mosi Integral NTB untuk semua dalam kostelasi Pilgub sekiranya telaah kritis edukatif untuk menyatukan pembangunan NTB untuk semua lapisan masyarakat NTB. Penulis tertarik dengan pandangan Malcom x, bahwa pemimpin yang baik manakala melangkah dan langkahnya dapat diikuti masyarakatnya, serta ketika memberi beban, beban itu bisa dipikul masyarakatnya. Semoga Pilgub NTB dapat menyaring pemimpin yang seperti itu. Memberikan rasa keadilan tanpa merenggut keadilan masyarakat.

 

Harapan Anak Muda tentang Pilgub

Pilgub NTB bukan pertarungan hidup mati. Tapi, kostelasi dan konfigurasi dengan ketegangan kreatif dan seharusya integritas Pilgub jadi arus utama politik kita.

Politik identitas harus mulai kita kikis secara bersama. Penulis percaya bahwa sepanjang sukuisme politik primordialisme, dan politik dinasti mendominasi maka NTB tidak dilihat secara utuh. Maka, komitmen dengan visi misi gemilang, sejahtera, merakyat harus untuk semua.

Mari kita bangun politik pencerahan, santun dan berintegritas untuk NTB milik semua masyarakat NTB. Semoga Pilgub 27 Juni mendatang akan hadir pemimpin Nelson Mandela NTB. Pemimpin anti diskriminasi. (*)

)* Penulis adalah Mahasiswa Hukum Universitas Mataram.