Ketua Tim Percepatan Investasi Kawasan SAMOTA H. Badrul Munir, MM. (ist/lakeynews.com)

DOMPU, Lakeynews.com – Dari sisi infrastruktur, aksesibilitas wilayah Kabupaten Dompu sudah relatif baik, jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Terutama (akses) yang menuju kawasan-kawasan potensial wisata. Lalu mau tunggu apalagi,” tanya Ketua Tim Percepatan Pengembangan Investasi Kawasan Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Gunung Tambora (SAMOTA) H. Badrul Munir, MM.

Pertanyaan itu dilontarkan mantan Wakil Gubernur NTB yang akrab disapa BM itu dalam diskusi Grup WA Forum Peduli Pariwisata Dompu (FPPD).

Dia lalu mengungkapkan salah satu contoh konkretnya, koridor pariwisata Dompu-Lakey (kawasan wisata Pantai Lakey). Aksesibilitas sudah sangat apik. Jalan pun mulus dan lebar.

Menariknya, di sepanjang jalan terdapat potensi dan daya tarik wisata alam, budaya dan sejarah. Sebut saja Pacuan Kuda, Kampung Tenun Ranggo, Situs Sejarah Nanga Sia, Wisata Kuliner Bahari dan lainnya. Di ujung ada pula Pantai Lakey.

“Tetapi apa yang diperbuat oleh (Dinas) Pariwisata Dompu? Koridor ini sangat-sangat potensial dan menyimpan keunikan. Sayang Pemda gagap dalam pemahaman pariwisata,” tandasnya.

“Fakta ini membuktikan Dompu belum menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan. Tatakelola pariwisata belum dilakukan sebagai sebuah industri yang memiliki efeksebar jamak. Ketidakseriusan itu juga terlihat pada komitmen penganggaran dalam APBD yang masih sangat minim. Memperihatinkan,” tegas BM.

BM menawarkan solusi, ke depan, Dompu harus jadikan pariwisata sebagai sebuah industri yang melibatkan multipihak dan multisektor. Pariwisata berbasis masyarakat (community based development) merupakan solusi terbaik. “Libatkan masyarakat, para pelaku pariwisata secara partisipatif,” sarannya.

Dengan demikian, sambungnya, pariwisata tidak lagi jadi gawai (kegiatan) pemerintah saja. Apalagi sekadar seremoni sesaat yang menceriakan sekelompok orang, tanpa dampak keberlanjutan bagi masyarakat. “Ayoo… Dompu bergerak,” ajaknya.

Sebelumnya, Wakil Ketua FPPD Muhdar, S.Pd, M.Pd, mengungkapkan, pengembangan pariwisata berbasis masyarak sudah banyak diterapkan oleh sejumlah daerah di Indonesia. Hal itu mampu mendongkrak kesejahteraan masyarakat lokal.

Selain tersebut dinilai cenderung mampu mempertahankan dan menjaga pelestarian sumber-sumber daya lokal baik sumber daya alam maupun budayanya. “Makanya di Kabupaten Dompu juga perlu didorong untuk diterapkannya konsep pariwisata berbasis masyarakat,” urai Ory Muhdar, sapaan Muhdar.

Pernyataan Ory Muhdar langsung disambut anggota FPPD Muhammad Iradat. Lelaki yang lebih dikenal dengan panggilan Dae Redo itu mengatakan, sudah saatnya Dompu berbenah. “Pariwisata harus menjadi unggulan,” ujarnya mendorong.

Terkait sorotan yang muncul dalam diskusi tersebut, hingga berita ini dimuat belum diperoleh konfirmasi dari pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Dompu.

Kepala Disbudpar H. Ichtiar Yusuf dan Sekretaris Disbudpar H. Syamlhuriah, S.Sos, beberapa kali dihubungi melalui telepon genggamnya, Senin (9/10/2017) sore ini, belum mengangkat telepon.

Demikian pula dicoba konfirmasi melalui pesan singkat (SMS), juga belum memberikan jawaban. (won)