Kepala Biro Humas Setda NTB, H. Irnadi Kusuma. (ist/lakeynews.com)

DOMPU, Lakeynews.com – Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) akhirnya menanggapi penilaian minor sejumlah Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) di Kabupaten Dompu. Pemprov membantah telah menzalimi dan mendiskriminasikan sekolah-sekolah swasta.

“Sesungguhnya tidak ada sedikit pun niat dari Pemprov NTB untuk membedakan perlakuan antara sekolah negeri dan swasta,” kata Kepala Biro Humas Setda NTB, H. Irnadi Kusuma melalui WhatsAPP-nya pada Lakeynews.com, Selasa (26/9/2017) malam.

Sebagaimana dilansir media ini sebelumnya, sejumlah SMK Swasta di Kabupaten Dompu menilai Pemprov NTB dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) telah bersikap zalim dan diskriminatif.

Penilaian tersebut muncul, menyusul pasca-ditiadakannya beberapa bantuan kepada SMK/SMA Swasta yang dananya bersumber dari provinsi. Diantaranya, dana tunjangan Guru Tetap Yayasan (GTY), Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) dan dana Bantuan Siswa Miskin (BSM). (Baca: Pemprov NTB Dinilai Zalim dan Diskriminatif )

Menurut Irnadi, sapaan H. Irnadi Kusuma, pada prinsipnya semua lembaga pendidikan –termasuk sekolah, baik negeri maupun swasta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa. Yang membedakan lembaga pendidikan tersebut, induk yang mewadahi.

Sebagaimana diketahui, katanya, sekolah negeri didirikan oleh pemerintah, sehingga seluruh kebutuhannya menjadi tanggung jawab pemerintah. Sedangkan sekolah swasta didirikan oleh masyarakat karena keinginan dan rasa tanggung jawab untuk membantu pemerintah, sehingga tanggung jawab utamanya ada pada pihak yang mendirikan.

“Siswa di sekolah negeri dan swasta diberi dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah, red) dengan nominal yang sama per siswa. Sekolah swasta juga dapat “bantuan” prasarana dan sarana,” ungkap Irnadi.

Jadi, lanjut Irnadi, intinya bahwa pemerintah semaksimal mungkin memberikan perlakuan yang sama antara sekolah negeri dan swasta. “Tentu dengan memperhatikan kemampuan daerah serta porsi yang tidak melebihi ketentuan,” paparnya.

“Jadi, tidak benar Pemprov NTB zalim dan diskriminatif, karena pasti pemerintah provinsi sudah mempertimbangkan segala sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana terpenuhinya kondisi pendidikan di NTB,” tegas Irnadi seraya menambahkan, “kondisi pendidikan yang tujuan akhirnya mencerdaskan kehidupan bangsa.” (won)