Ketua Panitia Pilkades O’o, Kecamatan Dompu, Suharto Baco, SH. (ist/lakeynews.com)

DOMPU, Lakeynews.com – Pelaksanaan beberapa tahapan kegiatan menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di kabupaten Dompu dipandang aneh dan membingungkan pihak panitia di tingkat desa. Selain itu, beberapa persyaratan juga dinilai mubazir, tidak perlu dan hanya memberatkan.

Antara lain yang dinilai aneh dan membingungkan itu, pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Panitia Pilkades di Gedung PKK Dompu, Senin (18/9/2017). “Aneh saja rasanya, karena Bimtek dilakukan sehari setelah penutupan pendaftaran bakal calon Kades,” kata Ketua Panitia Pilkades O’o, Kecamatan Dompu, Suharto Baco, SH.

Kepada Lakeynews.com, Minggu (17/9/2017), Suharto yang sehari-harinya sebagai advokat itu menjelaskan, pendaftaran Bacakades berlangsung sejak tanggal 9 hingga 17 September 2017. Mestinya, Bimtek yang melibatkan para Ketua, Sekretaris dan Bedahara Panitia Pilkades se-Kabupaten Dompu itu, dilakukan sebelum pembukaan pendaftaran.

Selama proses pendaftaran Bacakades berlangsung, pihaknya kerap menemui kendala. Terutama kesulitan dalam menentukan syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh setiap bakal calon. Sementara Bimtek dilakukan setelah penutupan pendaftaran. “Setelah kami mengalami kesulitan dan hambatan dulu baru dilakukan Bimtek,” kritiknya.

Diakui Suharto, memang sudah ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis (Juklak dan Juknis)-nya. Itupun ada beberapa yang dianggapnya mubazir.

Dalam Juklak-Juknis disebutkan beberapa persyaratan. Antara lain, Surat Permohonan sebagai Cakades, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilih dari Pengadilan Negeri (PN), Surat Keterangan Tidak Sedang Dihukum Pidana dengan Penjara Lima Tahun ke Atas dai PN, Surat Keterangan Tidak Pernah Dihukum Penjara dengan Ancaman Pidana Lima Tahun ke Atas dari PN. Selain itu, surat pernyataan bersedia untuk dicalonkan sebagai Kades, foto copy ijazah terakhir yang dilegalisir, KTP, kartu keluarga (KK) dan pas photo.

Sekali lagi, yang terkesan mubazir dan membingungkan panitia Pilkades, menurut Suharto, adanya syarat berupa Surat Pernyataan Bersedia untuk Dicalonkan sebagai Kades. “Untuk apa surat pernyataan itu. Ini mubazir saja. Mereka kan calon sendiri. Bukan diusung oleh parpol atau semacam organisasi lainnya,” tegasnya.

“Hal-hal yang tidak perlu semacam itu, seharusnya tidak perlu dibuat. Hanya memberatkan orang,” tegasnya menambahkan.

Bukan itu saja. Dua persyaratan lain, Surat Keterangan Tidak Sedang Dihukum Pidana dengan Penjara Lima Tahun ke Atas dan Surat Keterangan Tidak Pernah Dihukum Penjara dengan Ancaman Pidana Lima Tahun ke Atas, juga dikritisi Suharto.

“Apakah kedua surat pernyataan itu dibuat masing-masing, ataukah cukup dengan satu surat keterangan saja dengan menyebutkan dua item di atas? Ini juga tidak jelas. Kalau berdasarkan pengalaman, dua itu cukup dengan satu surat keterangan,” tandasnya.

Hingga penutupan, ada empat Bacakades O’o yang mendaftarkan diri ke sekretariat Panitia Pilkades. Sesuai urutan pendaftaran, keempat Bacakades itu; Kahar Muzakar, S.PdI, H. Muhammad Nor, Wawan Wiranto dan Wahyuddin. (zar)