BIMA, Lakeynews.com – Sedikitnya delapan kelompok tani (Poktan) binaan Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Bima, Rabu (15/03) malam mengirim perdana sekitar 7,7 ton bawang merah.
Pengiriman itu, menurut Kepala DKP Kabupaten Bima Ir. Heru Priyanto, memenuhi permintaan khusus Badan Ketahanan Pangan Pusat (BKPP) untuk pengendalian harga bawang merah.
“Pengiriman perdana bawang merah sebanyak 7,7 ton itu (juga) permintaan Toko Tani Indonesia (TTI) Center Jakarta untuk dipasok ke Jabodetabek,” kata Heru, seperti dikutip Kasubag Informasi dan Pemberitaan Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Bima Ruslan, S.Sos.
Pengiriman tersebut, jelas Heru, di luar program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) sebanyak 40 ton yang akan dilayani pada panen bawang periode April-Mei 2017.
“Mohon doanya mudah-mudahan permintaannya akan berlanjut karena pengiriman tersebut merupakan sampel awal bagaimana pasar di Jakarta respon bawang asal Kabupaten Bima,” harap Heru.
Pada 2017 ini, program PUPM diarahkan pada komoditi bawang merah, dimana NTB mendapatkan alokasi 10 LUPM/Gapoktan/Poktan. Setelah dilakukan identifikasi kelompok bersama tim pusat, provinsi dan kabupaten, maka ditetapkan delapan Poktan dari Kabupaten Bima, satu Poktan dari Sumbawa dan satu Poktan lagi dari Lombok Timur.
Heru kemudian menyebut kedelapan Poktan Binaan DKP Kabupaten Bima itu. Yakni Poktan Dadi Bajo Desa Rasabou, Kecamatan Sape; Poktan Panali 1 Desa Rato, Kecamatan Lambu; Poktan La Peto Desa Naru, Kecamatan Sape; Poktan Doro To’i Desa Sakuru, Kecamatan Monta; Poktan La Cedo Desa Keli, Kecamatan Woha; Gapoktan Mandala Desa Nunggi, Kecamatan Wera; Poktan Mangge Ampe Desa Monta Baru, Kecamatan Lambu; dan, Poktan Sonco Koro Desa Samili, Kecamatan Woha.
Menurut Heru, tiap LUPM (Lembaga Usaha Pangan Masyarakat) mendapat kucuran dana sebesar Rp. 160 juta. “Sehingga, total anggaran untuk Kabupaten Bima sebesar Rp. 1,2 miliar lebih,” urainya.
Dikatakannya, melalui program PUPM diharapkan akan ada stabilitas pasokan dan harga pangan yang diperjualbelikan di jaringan TTI. Kemudian dapat meningkatnya posisi tawar petani dan terbentuknya jaringan pemasaran bagi produsen (petani). “Masyarakat mendapatkan kemudahan akses terhadap pangan dan konsumen mendapatkan harga pangan yang wajar,” tandasnya. (zar)