KOTA BIMA, Lakeynews.com – Kota Bima ketempatan sebagai tuan rumah Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelarasan Program Sektor Perdagangan antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat 2017. Kegiatan yang digelar di Hotel Marina, Senin (27/02) itu dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Ir. H. Rosyadi Sayuti, M.Sc., Ph.D.
Hadir saat itu, Wakil Walikota Bima H. A. Rahman H. Abidin, SE, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB Ir. Hj. Putu Seli Andayani, M.Si, dan Kepala Sub Bidang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri RI Iriani Pramudya Ningsih.
Rakor bertema “Meningkatkan Daya Saing UKM Melalui Penerapan I-Shop Lombok-Sumbawa Dalam Rangka Menurunkan Angka Kemiskinan di NTB” itu, diikuti 75 peserta dari unsur provinsi dan unsur kabupaten/kota meliputi kepala Dinas Perdagangan dan sejumlah pejabat terkait lainnya.
Ketika membuka kegiatan itu, Rosyadi mengharapkan Dinas Perdagangan melakukan pengembangan industri, khususnya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan mengarahkan anak-anak muda menjadi pelaku ekonomi yang kreatif dan tangguh. “Sehingga, memberikan kontribusi dalam meningkatkan perekonomian daerah,” ujarnya.
Selain itu, Dinas Perdagangan diminta mampu membaca dan memanfaatkan setiap peluang pasar untuk memasarkan produk-produk yang memiliki daya saing tinggi, terutama komoditas-komoditas produk unggulan daerah.
“Tugas Dinas Perdagangan adalah menangkap peluang perdagangan dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pemasaran produk, sekaligus memberdayakan anak-anak muda menjadi pelaku pasar teknologi informasi. Dengan demikian, tenaga kerja terserap, pengangguran berkurang dan angka kemiskinan menurun,” kata.
Rakor tersebut juga diharapkan mampu mewujudkan koordinasi yang baik dalam pelaksanaan program kegiatan sektor perdagangan . Selain itu, dapat menghasilkan kegiatan-kegiatan yang sinergis antara provinsi dan kabupaten/kota sebagai upaya mewujudkan sektor perdagangan NTB yang maju dan berdaya saing.
Sebelumnya, Ketua Panitia Penyelenggara Kamarudin, S.Sos, MH, melaporkan Rakor tersebut untuk mendapatkan keselarasan dan keserasian antara pengelola sektor perdagangan provinsi dengan kabupaten/kota, sekaligus sinkronisasi dan penyempurnaan rencana kerja tahun 2018 antara provinsi dengan kabupaten/kota.
Selain itu, memperkuat koordinasi dan sinergi kebijakan pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota melalui kerangka yang bersumber dari dana APBD, APBN, DAK dan Tugas Pembantuan (TP) agar terwujud penggunaan sumberdaya dan sumber dana secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. (zar)