Sekda Kabupaten Dompu Gatot Gunawan P. Putra. (ist/lakeynews)

Sekda: Nomor Registrasi dan Perbup APBD-P 2023 Sudah Terbit

–

DOMPU – Ada kabar menggembirakan bagi Panitia Pilkades 33 desa di Kabupaten Dompu. Dana Pilkades yang dinanti-nantikan lebih kurang tiga bulan, kini siap dicairkan. Bahkan, realisasinya ditargetkan Kamis atau Jumat (19-20/10/23).

Informasi tersebut disampaikan Sekda Kabupaten Dompu Gatot Gunawan P. Putra, pada Lakeynews menjelang tengah malam tadi, Selasa (17/10/23).

“Targetnya Kamis atau Jumat, dana Pilkades sudah realisasi dan diserahkan ke Panitia Pilkades melalui DPMPD,” kata Gatot yang sedang berada di luar daerah, Jakarta, dengan suara mantap melalui sambungan telepon.

Berita sebelumnya:

Menurutnya, nomor registrasi Perda APBD Perubahan 2023 sudah diterbitkan oleh Gubernur NTB pada 17 Oktober 2023. Peraturan Bupati (Perbup) tentang penjabaran Perda APBD-P itupun sudah diterbitkan.

Sehingga, lanjut Sekda, hari ini (Rabu, 18/1023), dana Pilkades sudah bisa diproses pencairannya oleh Dinas Pemberdayaan Masyarat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

“APBD-P 2023 sudah di-Perda-kan per 17 Oktober. Artinya, dana APBD-P sudah bisa digunakan,” tegas Sekda.

Penyebab Lambannya Pencairan Dana Pilkades

Sebelumnya, Sekda sempat menguraikan persoalan yang mendasari lambannya pencairan dana Pilkades, sehingga membuat panitia di tingkat desa harus pontang-panting mencari pinjaman dana untuk operasional dan sebagainya.

33 Kades di Kabupaten Dompu akan berakhir masa jabatannya pada 4 Januari 2024 dan tidak ada rencana pelaksanaan Pilkades dalam tahun 2023. Namun, pada Januari 2023 turun surat dari Mendagri.

Surat Mendagri tertanggal 14 Januari 2023 itu meminta daerah agar segera melaksanakan Pilkades, bahkan diplot paling lama 1 November 2023 sudah tuntas.

Menyikapi itu, Bupati Dompu bersama Forkopimda menggelar rapat. “Hasil rapat menyepakati Pilkades ditunda setelah Pemilu/Pileg dan Pilkada 2024,” tutur Sekda.

Tetapi, awal April 2023 turun lagi surat Mendagri kepada para Bupati. Intinya, meminta untuk segera melaksanakan Pilkades pada 2023 ini.

“Sementara di APBD (murni) 2023, dana Pilkades hanya dianggarkan sebesar Rp. 500 juta, sehingga sisanya dialokasikan di APBD-P ini,” jelas Sekda.

Pada sisi lain, karena Indonesia sudah tidak pandemi Covid19, maka sesuai Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, biaya Pilkades bersumber dari APBD. “Sudah tidak boleh lagi sharing dana dari APBDes,” tandasnya.

Ketua DPRD Kabupaten Dompu H. Andi Bchtiar. (ist/lakeynews)

Ketua DPRD Dompu Jelaskan Ini

Dihubungi terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Dompu H. Andi Bchtiar, menjelaskan alasan dana Pilkades (sebagiannya) bersumber dari APBD-P, padahal seharusnya dari APBD.

Menurutnya, sebelum APBD 2023 ditetapkan tidak ada rencana kegiatan Pilkades serentak 2023. Selain karena 33 Kades baru akan berakhir masa jabatannya pada Januari 2024, juga Mendagri (sebelum penetapan APBD 2023) meminta tidak dilaksanakan Pilkades. Karena itu, dalam APBD 2023 tidak dialokasikan anggaran untuk Pilkades.

Namun, belakangan turun surat Mendagri yang meminta Pilkades segera dilaksanakan, paling lama November 2023. “Kita jadinya kebingungan mencari sumber anggaran untuk Pilkades. Akhirnya dapatkan dana BTT (Biaya Tak Terduga), dan dana itulah yang dipakai,” jelasnya, Selasa (17/10/23) sore.

Hanya saja, lanjut Andi, dana BTT tidak dapat langsung digunakan karena bertepatan dengan sudah masuknya tahapan pembahasan APBD-P. Dan, baru bisa digunakan setelah APBD-P di-Perda-kan.

“Pembahasan APBD-P kita kebut. Karena sudah ada nomor registrasinya dari Gubernur NTB, insya Allah dalam minggu ini APBD-P Kabupaten Dompu sudah bisa digunakan dalam minggu ini,” ujarnya optimis.

Menginggung kesulitan anggaran operasional dan sebagainya yang dihadapi panitia Pilkades di tingkat desa, Andi memakluminya. Karena tidak ada sumber dari APBD yang dapat dipakai, maka panitia Pilkades di beberapa desa sebelumnya disarankan agar menyiasati dengan cara lain.

“Pinjam dulu ke tempat atau pihak lain. Nanti setelah dana Pilkades dicairkan, maka pinjaman tersebut langsung diganti,” tutur Andi sembari.

Dia mengakui, ada panitia Pilkades di beberapa desa yang kesulitan membangun komunikasi untuk mendapatkan pinjaman tersebut.

“Tapi, sejuh ini tetap dilakukan koordinasi oleh pemerintah daerah. Memberitahukan kepada panitia Pilkades, bahwa anggaran Pilkades yang sebelumnya tidak jelas, pasti ada di APBD Perubahan. Jadi tidak masalah disiasati denga meminjam dulu ke pihak lain,” tandasnya. (tim)

Post Views: 343