Hari Ini, Bupati Dompu Terima Penghargaan UHC Awards 2023

Cakupan kepesertaan JKN Kabupaten Dompu sampai bulan Maret 2023 sudah mencapai 98,46 persen dari total penduduk 254.190 ribu jiwa. Dan, Pemerintah Kabupaten Dompu tercatat sudah mencapai UHC sejak tahun 2017.” Kamaludin, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Dompu.

DOMPU – Pemerintah Pusat (Pempus) terus mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memastikan seluruh penduduknya memiliki jaminan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pempus juga memberikan apresiasi bagi Pemda yang telah berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam pelaksanaan Program JKN ini.

Antara lain bentuk apresiasi Pempus kepada Pemda, memberikan penghargaan kepada para Kepala Daerah yang cakupan kepesertaan JKN lebih dari 95 persen. Salah satunya, Pemda Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Direncanakan, Pemda Dompu melalui Bupati H. Kader Jaelani akan menerima penghargaan pada ajang Universal Health Coverage (UHC) Awards Tahun 2023.

Penghargaan tersebut akan diserahkan Wakil Presiden Republik Indonesia K.H. Ma’ruf Amin, di Balai Sudirman Jakarta Selatan, Selasa (14/3) pukul 11.00 WIB atau 12.00 Wita.

Kegiatan itu bertema “Universal Health Coverage Sebagai Wujud Nyata Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Masyarakat Indonesia”.

Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Dompu Kamaludin mengungkapkan, pada ajang UHC Awards tahun ini, Pemkab Dompu dibawa kepemimpinan Bupati H. Kader Jaelani dan Wakil Bupati H. Syahrul Parsan menjadi salah satu daerah yang mendapat undangan untuk menghadiri kegiatan tersebut.

“Cakupan kepesertaan JKN Kabupaten Dompu sampai bulan Maret 2023 sudah mencapai 98,46 persen dari total penduduk 254.190 ribu jiwa. Dan, Pemerintah Kabupaten Dompu tercatat sudah mencapai UHC sejak tahun 2017,” kata Kamaludin pada Lakeynews.com, Senin (13/3) malam.

Memastikan Bupati Kader hadir ke Jakarta untuk menerima penghargaan tersebut, pekan lalu Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bima Tati Haryati Denawati, menemui orang nomor satu di Pemkab Dompu tersebut.

Saat itu, Bupati Kader menyampaikan kesiapannya untuk menghadiri acara yang digelar oleh Pempus tersebut. Ini merupakan penghargaan kedua yang diterima Kabupaten Dompu.

Capaian UHC ini diyakini dapat memberi dampak untuk mendorong produktivitas dan peningkatan perekonomian daerah serta masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan kesehatan.

Bupati yang akrab disapa AKJ itu menegaskan, data masyarakat yang didaftarkan dalam segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), Pemda harus jelas dan tepat sasaran. “Saya akan perintahkan dinas terkait untuk segera malakukan verivali data dengan terjun langsung ke desa-desa,” janjinya.

“Data yang diperoleh harus transparan dan memenuhi syarat sesuai ketentuan. Masyarakat yang tidak mampu menjadi prioritas pemerintah untuk segera memperoleh kepastian jaminan kesehatan,” tegas AKJ menambahkan.

AKJ kemudian menegaskan, Pemda Dompu tetap berkomitmen dan terus mendukung pelaksaan program JKN. Sampai saat ini, Pemda terus mengupayakan agar seluruh masyarakat bisa tercover dalam program JKN. “Hal ini untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” tuturnya.

Disamping itu, sesuai perkembangan layanan kesehatan, pemerintah juga sangat mendukung dengan telah diimplementasikannya Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas utama dalam kepesertaan JKN.

Dengan NIK sebagai identitas JKN yang digunakan untuk mengakses layanan kesehatan, tentu sangat baik dan merupakan langkah tepat menuju transformasi perbaikan mutu layanan. “Masyarakat juga pasti akan lebih senang dengan kabar baik ini,” tuturnya.

“Pemerintah terus mengimbau seluruh pemberi layanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan untuk tidak lagi meminta salinan berkas apapun kepada peserta JKN yang mengakses layanan kesehatan,” sambung AKJ.

Ketika berkunjung dan bersilaturahmi dengan Bupati Dompu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bima Tati Haryati Denawati, memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Pemda Dompu dalam mendukung program JKN bahkan sampai memperoleh predikat UHC.

Menurutnya, dengan predikat UHC akan membawa dampak positif bagi pertumbuhan pembangunan dan ekonomi daerah. Dia berharap, hal ini juga bisa diikuti oleh kabupaten lain agar predikat UHC juga bisa terwujud dalam rangka untuk memberikan kepastian jaminan kesehatan kepada masyarakat.

Universal Health Coverage merupakan bentuk komitmen dan wujud nyata pemerintah daerah dalam memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduknya melalui program JKN. “Hal ini merupakan bukti keseriusan pemda untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya,” papar wanita yang akrab disapa Dhena ini.

Dikatakan, pentingnya cakupan kesehatan semesta merupakan salah satu komponen inti dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Ketersediaan akses layanan juga menjadi kunci untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

Dhena menambahkan, perlu dukungan seluruh pihak untuk menjaga keberlangsungan UHC. Hal ini dikarenakan masih terdapat masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta JKN dan perlu menjadi perhatian bersama.

“Masih terdapat data peserta JKN yang perlu dilakukan pemadanan dan perbaikan, sehingga validitas peserta tidak menjadi keluhan dan gejolak di kalangan masyarakat,” imbuh Dhena. (tim)