WAKIL Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mengakui, penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan saat ini sudah mengalami banyak perbaikan di berbagai aspek.
Namun demikian, Emanuel menegaskan, tetap ada sejumlah hal yang perlu ditingkatkan. Mulai dari isu kepesertaan, mutu layanan kesehatan, efektivitas pembiayaan, hingga soal pembiayaan.
Dari aspek kepesertaan misalnya. Menurut Emanuel, ada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dipakai seluruh kementerian/lembaga untuk menentukan semua jenis bantuan sosial di negeri ini.
“Dampak DTKS ini besar sekali bagi masyarakat. Perlu dukungan BPJS Kesehatan agar kepesertaan PBI benar-benar menjangkau orang yang benar-benar membutuhkan,” saran Emanuel dalam Diskusi Publik “Outlook 2023: 10 Tahun Program JKN“, Senin (30/1).
Baca juga: Menuju Satu Dekade JKN: Kontribusi Riil BPJS Kesehatan Wujudkan Indonesia Lebih Sehat
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Presiden (KSP) Abetnego Tarigan mengungkapkan, ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan Program JKN ke depan.
Ketiga hal itu, sebut Tarigan, “peningkatan kualitas pelayanan, memastikan iuran terjangkau, dan upaya mewujudkan Universal Heath Coverage (UHC).”
Sementara itu, Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengungkapkan, Program JKN menjadi wujud konkret transformasi pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh masyarakat.
Yang diperlukan masyarakat saat ini, menurut dia, standarisasi pelayanan kesehatan. Bukan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
“Kemudian, dengan naiknya tarif pelayanan kesehatan, maka fasilitas kesehatan wajib meningkatkan mutu pelayanannya,” tegas Tulus Abadi. (tim)