DOMPU – Wakil Bupati Dompu H. Syahrul Parsan mengungkapkan, angka stunting di daerah ini mencapai 13 persen. Pemerintah desa dianggap memiliki peran penting dalam mengurangi angka stunting.
Bagaimana caranya?
“Pemerintah desa dapat menganggarkan dana desanya untuk menangani mengurangi stunting,” kata Wakil Bupati yang akrab disapa Papi Rul itu.
Hal tersebut disampaikannya dalam sambutan pada kegiatan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat di Kampung Keluarga Berkualitas dan Launching (Peluncuran) Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) Kabupaten Dompu di Desa O’o, Kecamatan Dompu, Senin (19/12).
Kegiatan tersebut ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Bupati didampingi sejumlah pejabat terkait.
Hadir dalam kegiatan itu unsur Forkopimda Dompu, beberapa pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), unsur Polres Dompu, perwakilan Kodim 1614/Dompu, beberapa Camat dan Kades, serta undangan lainnya.
Papi Rul kemudian mencontohkan upaya penurunan kasus stunting oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB). Saat ini angka stunting KSB tinggal delapan persen.
Pemkab Dompu telah berkoordinasi dengan Pemerintah KSB. “Kami bicara dengan Bupati KSB. Bupati menginformasikan kerja pemerintah kecamatan dan desa begitu penting dalam penurunan stunting,” ujar Papi Rul.
Syahrul menjelaskan, stunting menjadi salah satu tantangan dalam pembangunan keluarga karena berkaitan erat dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dimasa depan.
“Kalau misalnya keluarga kita terkena stunting, bagaimana nasib Kabupaten Dompu? Karena, stunting berpengaruh terhadap perkembangan otak. Daya berpikir berkurang, serta kondisi fisik tidak sempurna,” jelasnya.
Syahrul mengatakan, penurunan stunting membutuhkan peran kampung Keluarga Berkualitas (KB) sebagai upaya peningkatan SDM.
“Tiap-tiap kampung KB akan mewujudkan peran nyata dengan membentuk dapur sehat,” jelasnya.
Syahrul menambahkan, upaya itu dilakukan melalui sinergitas berbagai pihak dengan beberapa instansi terkait. Misalnya Dinas Kesehatan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) dan lembaga mitra lainnya.
Menurut Syahrul, stunting menjadi permasalahan prioritas dari daerah hingga nasional sehingga perlu sinergitas semua pihak. “Dengan sinergitas, stunting dan permasalahan bisa teratasi dan pembangunan berjalan maksimal,” paparnya.
Sebelumnya, Kepala DPPKB Dompu Hj. Iris Juita Kastianti yang memberikan laporan kasus stunting di Kabupaten Dompu.
Selain itu, sambutan disampaikan Sub Koordinator Kependudukan BKKBN NTB Lalu Agustan Kusumaredi. (sdn)