“Sepanjang Sesuai Regulasi, Harus Didukung dengan Kajian Formal Dulu”
–
RENCANA pembangunan arena pacuan kuda bertaraf internasional di lereng gunung Tambora, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, NTB, sungguh spektakuler.
Langkah awal mewujudkan rencana tersebut, Rabu (16/2) lalu, Bupati “Aby” Kader Jaelani (AKJ) bersama Ketua DPRD Andi Bachtiar dan beberapa pimpinan instansi terkait menyurvei tiga lokasi yang dinilai strategis Desa Soritatanga untuk pembangunan sarana olahraga berkuda itu.
Baca juga: Arena Pacuan Kuda Internasional Akan Dibangun di Lereng Tambora
Hanya saja niat dan rencana besar itu muncul dan hendak diwujudkan dalam pemerintahan AKJ-Syah ketika program-program unggulan dalam JARA PASAKA belum jelas juntrung dan ujung pelaksanaannya.
Meski rencana tersebut disambut baik dan didukung, anggota DPRD Dompu Muttakun menyarankan kepada AKJ-Syah dan kabinetnya agar fokus mewujudkan Program JARA PASAKA (Jagung, Porang, Padi, Sapi dan Ikan) sebagai program unggulan menuju DOMPU MASHUR (Mandiri, Sejahtera, Unggul dan Religius).
Muttakun yang juga ketua Komisi I DPRD meminta AKJ-Syah supaya memperioritaskan pemenuhan infrastruktur-infrastruktur dasar, pokok dan mendesak dibutuhkan pemerintah daerah dalam pelayanan masyarakat Dompu.
Menyongsong dan menyikapi rencana pembangunan arena pacuan kuda bertaraf internasional di lereng gunung Tambora, sejak Minggu (20/2) malam secara insidental bergulir diskusi lepas tanpa moderator di WAG LakeyNews.Com.
Diskusi ini berawal dari adanya statemen (tanggapan) Muttakun atas rencana Pemkab Dompu yang dilansir Lakeynews.com sebelumnya. ( Selengkapnya Baca juga: Seberapa Urgen Arena Pacuan Kuda di Lereng Tambora? )
Salah seorang warga grup yang angkat bicara pada malam itu, Muhammad Syahroni. Mantan Sekretaris Bappeda dan Litbang yang kini menjabat Kadis Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Kabupaten Dompu ini, menyampaikan beberapa hal.
Diketahui, tiga dari lima item dalam program JARA PASAKA, leading sector-nya Distanbun. Yakni Jagung, Porang dan Padi.
Berikut kutipan pernyataan pria yang akrab disapa Dae Roni itu:
“Berbicara terkait RPJMD, jujur harus saya, sampaikan pada prinsipnya tidak ada yang detail dalam RPJMD. Perencanaannya masih bersifat umum dan “hanya” mendekatkan antara perencanaan teknokratis dan visi dan misi bupati terpilih.
Ini berlaku pada semua kabupaten/kota karena memang sistematika terkait RPJMD sudah ditentukan. Dan, ini yang kadang sedikit membedakan dengan RPJMN karena dalam RPJMN ada menyebut secara spesifik terkait mayor project.
Berbicara arena pacuan kuda di Doroncanga, kalau dihubungkan dengan RPJMD Kabupaten Dompu 2021-2026 pasti ada hubungan dalam alur perencanaannya.
Jujur saat sekarang saya tidak tahu persis apa alasan yang melatarbelakangi rencana tersebut. Tapi, sepanjang sesuai regulasi yang berlaku, tentu rencana tersebut harus kita support dan dukung dengan terlebih dahulu melakukan kajian-kajian formal.
Kenapa lokasi di Doroncanga? Saya menangkapnya, karena pada wilayah tersebut ada “pintu masuk” khusus yang dimiliki oleh Dompu yang tidak dimiliki oleh kabupaten/kota lainnya. Yaitu adanya kawasan Geopark Tambora.
Jujur sebagai kabupaten yang punya kapasitas fiscal yang sangat terbatas, membangun dengan hanya mengandalkan APBD adalah sebuah keniscayaan.
Nah, mungkin dengan adanya “pintu masuk”, akses anggaran melalui pendekatan kawasan Geopark Tambora memungkinkan adanya kemudahan komunikasi terkait akses anggaran.”
“Tolak Tawaran dari Pihak yang tidak Paham Kondisi Dompu”
Terhadap pandangan Dae Roni itu, Muttakun memberikan tanggapan balik. Berikut selengkapnya tanggapan Muttakun;
“Tolong dicek Perda RTRW yang dimiliki oleh Pemprov NTB maupun Pemkab Dompu terkait Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi.
Merujuk pada kedua Perda RTRW ini maka Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten meliputi rencana pengembangan kawasan lindung dan rencana pengembangan kawasan budidaya wilayah provinsi juga kabupaten. Berikut (nya) uraian dari rencana pengembangan kawasan lindung dan kawasan budidaya.
Kalau sudah merujuk pada RTRW, apalagi tidak tertuang dalam RPJMD, maka jangan pernah kita mencari ruang untuk pembenaran atas ide dan gagasan yang memang betul adalah baik bagi daerah dan sayapun sepakat dan setuju untuk itu.
Namun, perlu diingat kemampuan fiskal yang rendah tidak mesti kita harus menerima tawaran manis dan indah dari Pemprov atau sekalipun Pempus jika itu tidak menyentuh langsung pada warga miskin di Kabupaten Dompu.
Jika Pempus dan Pemprov serius maka segera bantu rakyat dan daerah kami di Dompu agar mampu memanfaatkan potensi sumber daya alam. Dalam hal ini pesisir dan laut yang belum pernah disentuh untuk meningkatkan PAD Dompu dengan menyediakan infrastruktur dan sarana prasarana untuk peningkatan hasil perikanan dan pengembangan serta pengolahan hasil perikanan dan kelautan.
Kalau mau jujur, ini yang harus diburu oleh AKJ-Syah karena menjadi bagian dari Program JARA PASAKA yang sudah menjadi visi dan misi, serta tertuang dalam RPJMD.
Bahkan, bukan hanya PAD yang akan mampu kita tingkatkan, tetapi lapangan kerja, bahkan Dompu akan kita dorong sebagai daerah penghasil ikan terbesar di NTB, bahkan di Indonesia terlebih untuk ekspor.
Berbicara ekspor hasil laut, ini akan didukung oleh potensi laut dan perairan kita sebagai tempat berkembangnya ikan tuna dan ikan-ikan lain bergizi tinggi yang layak untuk diekspor. Apalagi akan sinergis dengan rencana pembangunan pelabuhan di Kilo yang bisa langsung menjadi pelabuhan “peti kemas” untuk hasil-hasil perikanan dan kelautan.
Jika ada penawaran dari “malaikat”pun, apalagi itu hanya tawaran dari pejabat di pemerintah pusat maupun provinsi yang tidak paham betul dengan daerah kita, maka jangan terima tawaran itu. Sebaliknya, sampaikan bahwa rakyat dan daerah kami butuh sarana prasarana bagi pengelolaan dan pengembangan daerah pesisir dan kelautan.
Jika ini yang digenjot maka para perambah hutan dan pelaku illegal logging akan bisa mencari kehidupan di wilayah pesisir. Mereka yang selama ini mencari kehidupan dengan merusak di bagian hulu, dengan sendirinya akan mencari kehidupan di wilayah hilir.
Mengajak adik saya Dae Roni untuk berpikir logis dan analitis. Kalau bisa, jangan takut untuk memberi telaahan kritis atas ide dan gagasan yang tidak berpihak pada kemajuan rakyat dan daerah. Jika ini dilakukan maka kita telah mempertanggungjawabkan jabatan dan kekuasan kita secara ilmiah di hadapan rakyat Dompu.” (tim/bersambung)