Surat Kemenkes RI Nomor: SR.04.01/ll/2309/2021 tentang Pemberitahuan Vasilitasi Tes Antigen dan Vaksinasi Covid-19. (ist/lakeynews.com)

”Jika RDT Antigen tidak Ada atau Terbatas Minta ke Kemenkes”

PENARIKAN dana Rp. 100 ribu untuk biaya Tes Antigen bagi peserta seleksi (calon) guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2021, mengundang reaksi sejumlah elemen. Baik dari calon peserta maupun komponen warga lainnya.

Umumnya, mereka mengkritisi kebijakan penarikan dana tersebut karena terkesan sepihak. Dilakukan mendadak, tanpa pemberitahuan dan sosialisasi terlebih dulu.

Jauh hari sebelumnya tidak diawali dengan surat edaran resmi dari Pemkab atau instansi terkait di Kabupaten Dompu. Termasuk menyangkut dasar hukumnya.

Sepengetahuan mereka, dalam mengikuti seleksi ini peserta tidak perlu mengeluarkan biaya, termasuk untuk kepentingan Tes Antigen. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI sendiri melalui surat Nomor: SR.04.01/ll/2309/2021 tentang Pemberitahuan Vasilitasi Tes Antigen dan Vaksinasi Covid-19, tidak disebutkan adanya biaya untuk Tes Antigen.

Pemberitahuan tersebut ditujukan kepada seluruh Kadikes Provinsi dan Kadikes Kabupaten/Kota yang ditandatangani Plt. Dirjen P2P Kemenkes Dr. dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS, tanggal 6 September 2021.

Maxi Rein menjelaskan, pemberitahuan ini menindaklanjuti surat Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek kepada Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes. Surat Dirjen GTK dimaksud perihal Permohonan Bantuan Tes Antigen dan Vaksin kepada seluruh peserta seleksi Guru PPPK di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

“Dinas Kesehatan Provinsi yang sudah tidak memiliki ketersediaan RDT Antigen atau jumlahnya sudah terbatas untuk didistribusikan ke kabupaten/kota, agar segera menyampaikan permintaan ke Kemenkes,” demikian bunyi salah satu poin surat pemberitahuan Dirjen P2P Kemenkes itu. (Selengkapnya, lihat dalam surat di bawah ini, red)

Dengan demikian, menurut beberapa calon peserta yang enggan disebut identitasnya, tidak ada alasan pemerintah daerah atau instansi terkait melakukan pungutan biaya untuk Tes Antigen.

Yang tidak kalah mengesalkan, karena para peserta mendapat fakta bahwa daerah-daerah lain di NTB, termasuk Pemprov tidak memungut biaya untuk itu. “Kenapa Dompu tidak melakukan hal yang sama dengan daerah lain dan Pemprov NTB,” tanya salah seorang peserta pada Lakeynews.com, Sabtu (11/9) pagi.

Masalah ini juga hangat dibicarakan dan didiskusikan di media sosial. Salah seorang netizen, Suherman atau yang dikenal dengan sapaan Herman Pelangi mengatakan, kebijakan menarik biaya Rp. 100 ribu ini sangat memberatkan peserta seleksi.

“Mestinya digratiskan sebagaimana daerah lain. Kalaupun berbiaya, harus ada landasan hukumnya. Bisa melalui surat edaran dari pemerintah daerah, Dinas Dikpora atau Dinas Kesehatan,” kata Herman dalam Grup WA Lakeynews.com, pagi tadi.

Perbincangan kritis soal penarikan dana Rp. 100 ribu ini, salah satunya, berawal dari adanya pesan Kepala Cabang Dinas (KCD) Dikbud Dompu Syarifuddin, S.Pd, pada 10 September 2021. Pesan yang diteruskan dan beredar secara berantai di media sosial tersebut ditujukan kepada para kepala SMA, SMK dan SLB se-Kabupaten Dompu.

Melalui pesan itu, Syarifuddin menyebutkan aturan pelaksanaan ujian guru ASN P3K mulai 13 September 2021. Katanya, semua peserta wajib melakukan Rapid Antigen sebelum memasuki ruangan ujian.

Mengingat pentingnya hal tersebut, Syarifuddin mengharapkan agar para Kasek menginformasikan kepada guru-guru peserta tes PPPK agar segera melakukan Rapid Antigen pada Puskesmas masing-masing.

Sedangkan peserta Tes Antigen yang berdomisili di wilayah Kecamatan Woja, Pajo dan Kecamatan Dompu, Rapid Antigen dilaksanakan di Kantor Dikes Kabupaten Dompu.

“Biaya Rapid Antigen sebesar Rp. 100 ribu,” jelas Syarifuddin dalam catatan tambahan pesannya.

Aturan mana yang membolehkan penarikan biaya Rp. 100 ribu untuk Tes Antigen itu?

Dalam pesan tersebut Syarifuddin tidak menjelaskannya. Ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsAPP-nya, hingga berita ini dirilis, Syarifuddin belum menjawabnya.

Bagaimana tanggapan Pemkab Dompu terkait kebijakan “seksi”-nya tersebut?

Nantikan klarifikasi dan penjelasannya melalui beberapa pihak terkait yang diulas pada tulisan (edisi) selanjutnya. (sarwon al khan/bersambung)