MEMAKNAI peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 2021 sebagai perayaan atas harapan ditengah keterpurukan sebagai imbas pandemi Covid-19.
Banyak cara mengekspresikan May Day oleh berbagai Ormas (organisasi masa), serikat/federasi atau kelompok buruh. Ada yang memilih turun ke jalan menyalurkan aspirasi mereka dengan menggelar aksi unjukrasa (Unras) dan ada juga yang tetap bekerja atau memperingatinya dengan cara sederhana.
Meski demikian, May Day diperingati setiap tahun. Muncul asa baru bagi kaum pekerja atau buruh berbagai profesi. Terutama soal kesejahteraan dan upah layak. Berikut rangkuman Lakeynews.com tentang harapan dan perjuangan para pekerja di Kabupaten Dompu.
Adrian, karyawan JNE Dompu, mengungkapkan harapannya pada May Day 2021 ini. “Semoga pada peringatan tahun ini, nasib para buruh di Indonesia lebih diperhatikan pemerintah,” katanya pada Lakeynews.com ditemui di kantornya, Sabtu (2/5).
Dikatakannya, pendapatannya saat ini sangat minim tidak cukup menutupi kebutuhan sehari-hari. “Untuk itu saya menaruh banyak harapan pada peringatan hari buruh tahun ini,” jelasnya.
Saat ini gajinya Rp. 1,8 juta per bulan dan tidak ada tambahan lain. “Saya meminta pemerintah menetapkan Upah Minimum Kabupaten (UMK) berstandar tinggi,” harapnya.
Ha yang sama diutarakan salah satu tenaga kesehatan (Nakes) Perawat, inisial NA yang bekerja pada salah satu Puskesmas (PKM) di Kabupaten Dompu.
Dua tahun bekerja sebagai tenaga sukarela, NA tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah. “Kami benar-benar dianaktirikan, tanpa digaji dan upah sama sekali,” akunya.
Meski demikian, dirinya tetap masuk dan memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat.
Dia terpanggil menyuarakan keluhan yang sama, layaknya teman lain yang mengabdi bertahun-tahun, tapi nasib dan kesejahteraannya tidak pernah ada kepastian.
“Tenaga kesehatan, biar bagaimana pun ujung tombak pelayanan kesehatan pada masyarakat. Setiap hari harus memberikan pelayanan ekstra pada pasien,” sambungnya.
Dijelaskannya, insentif (gaji) yang diterimanya saat ini sangat minim dan jauh dari kata layak. “Pemerintah harus merangkul kami dan bisa menentukan gaji standar untuk tenaga honorer perawat,” harapnya.
Keluhan yang sama juga dungkap salah satu guru honorer, Fitrianingsih, S.Pd. Dirinya bercerita susah mengajar dan mengabdi pada salah satu sekolah swasta di Dompu. “Saya sudah bertahun-tahun mengabdi dan merasa sekali, nasib dan kesejahteraan kami tidak terlalu diperhatikan pemerintah,” tegasnya.
Saat ini, kata Fitri, dirinya hanya terima gaji per empat bulan sekali. “Tergantung cair dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Biasanya kami terima itu Rp. 400 ribu,” jelasnya.
Fitri pun berharap kepada pemerintah daerah maupun pusat agar benar-benar memperhatikan insentif dan nasib para guru honorer. “Jangan hanya jadikan kami sebagai umpan proyek dan simbol politik saja. Nasib dan kesejahteraan kami, ada di tangan pemerintah,” harapnya. (ferimulyadin)