Anggota DPRD Dompu Ir. Muttakun dan Pahlawan Indra Jaya bersama BKPH Toffo Pajo Soromandi mengunjungi lokasi hutan Desa Karamabura yang rusak parah. (ist/lakeynews.com)

DOMPU, Lakeynews.com – Dua hari setelah menerima aspirasi puluhan warga Desa Karamabura, Kecamatan Dompu, Ketua Komisi I DPRD Dompu Ir. Muttakun dan unsur Komisi II Pahlawan Indra Jaya (PIJ), langsung terjun ke lokasi.

Senin (6/7) lalu, puluhan warga Karamabura menggedor BKPH Toffo Pajo Soromandi (Topaso) dan DPRD Dompu. Mereka menuntut penghentian pembabatan dan perusakan beberapa kawasan hutan lindung dan tutupan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab.

Disamping itu massa mendesak DPRD Dompu agar turun dan melihat langsung kondisi hutan yang sudah hancur itu.

BACA JUGA: Gerah Perusakan Hutan Dibiarkan Pemerintah, Warga Karamabura Gedor BKPH dan DPRD Dompu

Dalam kunjungan ke lokasi ini, Muttakun dan PIJ turin bersama Kasi PH (Kepala Resor Soriutu) Ruslan, S.Hut, Kepala Resor Pajo Iksan, serta Rudi, Nasrul dan empat anggota Pamhut di wilayah BKPH Topaso.

Salah satu lokasi yang ditinjau adalah puncak Kawasan Hutan Soromandi RTK 55 Karamabura. Menurut Muttakun, pihaknya menemukan kondisi hutan yang kerusakannya sangat parah alias sudah hancur.

“Padahal Lembah Monggo Lenggo dan Raba Kalate di bawahnya mengalir air yang menjadi sumber kebutuhan vital bagi masyarakat di Dompu, terutama Kecamatan Dompu hingga Woja,” jelas politisi NasDem itu pada Lakeynews.com sepulang dari kunjungan lokasi.

Jika masyarakat melihat langsung kondisi hutan tersebut, Muttakun yakin akan timbul amarahnya. Karena, hutan yang rusak itu sangat dekat dengan sumber mata air yang memasok air bagi kebutuhan masyarakat Dompu.

Berdasarkan hasil kunjungan ini, Muttakun menyimpulkan bahwa hutan di wilayah Karamabura harus segera diselamatkan. “Pelaku perusakan hutan harus diambil tindakan tegas,” tegasnya.

Selain itu, hasil kunjungan ini akan segera dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk kemudian mengeluarkan rekomendasi. Yakni rekomendasi kepada BKPH, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas SatPol PP agar segera memanggil beberapa nama oknum pelaku perusakan hutan.

“Nama-nama oknum itu sudah diketahui sendiri oleh warga Karamabura yang menjadi saksi atas perilaku jahat perusak hutan di wilayah sekitar sumber mata air,” tandas Muttakun.

Menurutnya, para pelaku perusakan hutan harus dipanggil untuk dilakukan pembinaan bersama oleh Kades, BKPH bahkan wakil rakyat.

Jika setelah pembinaan masih juga melakukan perusakan hutan, lanjutnya, tidak ada jalan lain. “Pelaku perusakan ini diambil tindakan tegas agar ada efek jera,” tegas Muttakun.

Semua elemen masyarakat diharapkan ambil bagian dalam upaya penyelamatan hutan. Tidak boleh ada yang ikut mendukung, apalagi membiarkan perusakan hutan.

Jika tidak bisa membantu dengan tenaga, cukup memberitahukan atau melaporkan adanya kegiatan perusakan hutan kepada BKPH atau APH (aparat penegak hukum).

“Bisa memberikan laporan pengaduan di Rumah Aspirasi 57 (rumah Muttakun, red) agar bisa diteruskan ke pemerintah provinsi. Dalam hal ini ke Dinas LHK dan Gakkum Jabalnusra,” paparnya. (yat/zar)