
DOMPU, Lakeynews.com – Anggota DPR RI Dapil NTB 1 (Pulau Sumbawa) H. Muhammad Syafrudin, ST, MM, berkomitmen untuk tetap berada di garis terdepan dalam mewujudkan Provinsi Pulau Sumbawa (PPS).
“Sebagai putra daerah dari Pulau Sumbawa, saya berkewajiban memberikan support agar semuanya berjalan sesuai harapan,” kata pria yang akrab disapa HMS itu.
Menurut informasi, pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) termasuk PPS akan segera dibahas kembali. Moratorium terkait DOB diwacanakan bakal dicabut.
Saat melakukan reses dan menyerap aspirasi, HMS diring ditanyakan soal PPS. Hanya saja, sampai saat ini Pemerintah Pusat belum mencabut moratorium dengan berbagai pertimbangan.
Bukan itu saja. Komisi II juga belum ada agenda pembahasan DOB. “Tapi saya bersyukur sebagai wakil rakyat yang mewakili masyarakat Pula Sumbawa, PPS masuk menjadi calon provinsi,” ujarnya.
Menurutnya, usulan pemekaran PPS tersebut menunjukkan bahwa masyarakat membutuhkan wilayah pengabdian yang tidak terlalu luas agar terdapat pemerataan pembangunan di berbagai sektor.
Kalau terlalu luas atau besar, maka diragukan pemerintah lokal dapat lebih cepat mengoptimalkan pengembangan Sumber Daya Alam (SDA) maupun Sumber Daya Manusia (SDM).
“Ini terkait efektivitas pembangunan,” kata politisi PAN yang kini duduk Komisi IV itu.
Menurutnya, wilayah PPS terbentang dari Bima hingga Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) memiliki SDA yang melimpah. Dan, itu menjadi salah satu penunjang utama sebuah pemekaran.
“Saya pikir PPS tidak akan memberatkan APBN karena SDA-nya cukup melimpah,” tandas HMS. (tim)