Dirangkaikan Anugerah Karya Jurnalistik dan Jamkesnews Award BPJS Kesehatan 2024
–
JAKARTA – BPJS Kesehatan menyelenggarakan Media Workshop bertajuk “Potret Satu Dekade Perjalanan Membangun Indonesia Sehat dan Menjaga Keberlangsungan Program JKN pada Pemerintahan Baru”.
Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (25/9/2024) itu, dirangkaikan dengan Anugerah Karya Jurnalistik dan Jamkesnews Award BPJS Kesehatan 2024.
Selain dilaksanakan secara Luring, juga diikuti secara Daring oleh lebih kurang 500 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Selain jajaran BPJS, juga insan media massa. Termasuk dari Kantor BPJS Cabang Bima, BPJS Kabupaten Dompu, dan perwakilan Lakeynews.com.
Pada kesempatan itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti, memaparkan sejumlah pencapaian penting selama 10 tahun penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Menurutnya, per 1 September 2024, lebih dari 277 juta jiwa atau 98,67 persen penduduk Indonesia telah terdaftar sebagai peserta JKN. Capaian ini sekaligus mengukuhkan Indonesia sebagai negara dengan cakupan Universal Health Coverage (UHC) tercepat di dunia, dalam satu dekade.
“Kita lebih cepat jika dibandingkan dengan capaian UHC di negara lain. Seperti Korea Selatan, memerlukan 12 tahun untuk mencapainya,” papar Ghufron.
Ghufron menjelaskan, dalam upaya menjaga keberlanjutan Program JKN, BPJS Kesehatan terus memperkuat kemitraan dengan 23.294 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.140 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL).
BPJS Kesehatan juga memperluas layanan kesehatan di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS) di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar.
Dipaparkan Ghufron, pada (sejak) 2014, tercatat 92,3 juta pemanfaatan per tahun. Pada 2023, jumlahnya meningkat menjadi 606,7 juta pemanfaatan per tahun, atau sekitar 1,7 juta pemanfaatan setiap hari.
“Hal ini membuktikan bahwa masyarakat semakin memanfaatkan akses kesehatan yang disediakan oleh JKN,” tambahnya.
Inovasi teknologi menjadi kunci peningkatan layanan. Kata Ghufron, melalui Aplikasi Mobile JKN memungkinkan peserta mengambil antrean online, mengubah data, hingga mencari informasi. Hal ini sejalan dengan transformasi mutu layanan BPJS Kesehatan, memberikan layanan yang semakin mudah, cepat, dan setara bagi seluruh peserta JKN.
Keberhasilan Program JKN menarik minat banyak negara untuk mempelajari sistem penyelenggaraan Program JKN. Antara lain, Inggris, Korea Selatan, dan Malaysia.
Tidak hanya itu, organisasi internasional seperti World Bank, Joint Learning Network (JLN), dan International Social Security Association (ISSA) telah menjadikan BPJS Kesehatan sebagai model dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan di kancah global. “Pada Maret 2024, ISSA bahkan menggelar The 17th ISSA International Conference on ICT in Social Security di Bali, dengan BPJS Kesehatan sebagai tuan rumah,” ujar Ghufron.
Menyambut pemerintahan baru, BPJS Kesehatan telah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan Program JKN. Diantaranya, penguatan cadangan dana JKN melalui pengelolaan aset dan likuiditas yang lebih optimal, serta kerja sama erat dengan pemerintah menjadi kunci utama dalam mendukung kesinambungan Program JKN.
Salah satu tantangan yang dihadapi BPJS Kesehatan, meningkatnya kasus penyakit berbiaya katastropik, seperti hipertensi, diabetes, dan kanker, yang pada 2023 mencapai Rp 34,7 triliun.
“Untuk mengatasi hal ini, BPJS Kesehatan tengah gencar menyosialisasikan skrining kesehatan secara dini dan mengelola penyakit kronis melalui Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis), yang menyediakan layanan khusus bagi penderita diabetes dan hipertensi,” terang Ghufron.
Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi mengatakan, capaian UHC melalui Program JKN di Indonesia terbilang sangat cepat dibandingkan dengan negara maju sekalipun.
Menyambut pemerintahan baru, tambahnya, Program JKN akan tetap menjadi prioritas. Sebab, kesehatan adalah hak setiap warga negara, dan pemerintahan baru nantinya berkomitmen untuk tetap meneruskan Program JKN sebagai salah satu program strategis negara.
“Kami juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk senantiasa mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan Program JKN,” ujar Hasan.
Sedangkan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena menjelaskan, BPJS Kesehatan tidak hanya berperan di sektor kesehatan, tapi juga sebagai bagian dari transformasi bangsa.
Diakuinya,kontribusi berbagai pihak memainkan peran penting dalam ekosistem JKN. “Peran BPJS Kesehatan sebagai penggerak ekonomi sangat penting. Namun, dengan semakin besar kepesertaan JKN, kita harus memastikan layanan di fasilitas kesehatan tetap optimal,” imbuhnya.
Demikian juga Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional, Nunung Nuryartono. Dia menekankan pentingnya memastikan keberlanjutan dan sustainabilitas Program JKN.
Menurutnya, hal ini penting untuk diperhatikan dalam menjaga pengelolaan Program JKN. Salah satunya, penguatan tata kelola Program JKN, yang diiringi dengan partisipasi aktif dari berbagai pihak. “Kemudian menjaga efektivitas program,” ucap Nunung.
Koordinator Advokasi Jaminan Sosial BPJS Watch, Timboel Siregar turut mendukung pentingnya kolaborasi dengan stakeholder. Dia mengatakan, BPJS Kesehatan tidak bisa berjalan sendiri. Dukungan berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk optimalisasi layanan, keaktifan peserta, dan kesinambungan iuran.
Melalui berbagai strategi dan kolaborasi, sambung Timboel, BPJS Kesehatan bertekad untuk menjaga keberlangsungan Program JKN demi tercapainya Indonesia yang sehat dan sejahtera di bawah pemerintahan yang baru.
“Namun, melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 mempertegas bahwa dukungan kementerian (lembaga) turut serta dalam kesukesan penyelenggaraan Program JKN,” ujar Timboel. (tim)