Inspektur Inspektorat Provinsi NTB Ibnu Salim, SH, M.Si (baju putih) bersama Irwasda Polda NTB Kombes Pol Djoko Hari Utomo dan pihak Kejati NTB. (ist/lakeynews.com)

MATARAM, Lakeynews.com – Irwasda Polda NTB bersama Inspektorat dan Kejati NTB memperkuat pencegahan pungutan liar (Pungli) di daerah ini.

Hal itu ditandai dengan pemasangam banner imbauan Tolak Pungli oleh Tim Saber Pungli di beberapa kantor tempat pelayanan publik di Mataram. Seperti di Kantor Pelayanan BPKB Ditlantas Polda NTB, Kantor Samsat dan Kantor Imigrasi.

“Banner seperti ini kita akan pasang di kantor-kantor pelayanan publik di NTB,” jelas Irwasda Polda NTB Kombes Pol Djoko Hari Utomo, di Kantor Inspektorat NTB, Jalan Langko, Kota Mataram, Rabu (3/3).

Dalam banner tersebut terdapat imbauan tolak pungli. Selain itu, terpampang juga beberapa aplikasi, nomor telepon dan nomor HP yang dapat dihubungi masyarakat sebagai wadah pengaduan apabila terkena Pungli atau mendapat informasi terkait Pungli.

“Kami harap semua masyarakat terlibat dalam memberantas Pungli di NTB,” papar Kombes Djoko.

Pose bersama usai pemasangan banner imbauan Tolak Pungli di beberapa kantor tempat pelayanan publik di Mataram. (ist/lakeynews.com)

Sementara itu, Inspektur Inspektorat Provinsi NTB Ibnu Salim, SH, M.Si, menegaskan, pihaknya tidak hanya memberantas Pungli melalui banner. Dia akan melakukan sistem pengendalian internal dan management risiko yang sudah diberlalukan pada setiap perangkat daerah.

“Disini ada unit khusus yang akan memberikan workshop dalam penyusunan progam risiko untuk OPD di NTB,” papa Ibnu.

Di internal Inspektorat, Ibnu sudah menanamkan nilai-nilai integritas kepada semua pegawainya. Termasuk tim auditornya untuk tidak menerima suap di lapangan.

Demikian pula pemeriksaan hasil audit, tidak terhenti hanya di Tim Audit. Ada tim lain yang akan mengecek hasil audit tersebut. “Ini semua kami lakukan untuk mencegah Pungli di tubuh Inspektorat sendiri,” jelasnya.

Sementara itu, Dir Lantas Polda NTB Kombes Pol Noviar yang sempat ditemui media pada hari pemasangan baner ini, menyambut baik program tersebut. Sebab, menurutnya, program itu selaras dengan program Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang telah diprogramkannya.

“Pelayanan publik kita lakukan secara transparan. Segala bentuk pembiayaan, dijelaskan saat kita melayani masyarakat,” jelasnya. (tim)